Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dikelola oleh masyarakat, perusahaan atau korporasi, pemerintah dalam bentuk badan usaha milik negara atau daerah serta lainnya. Usaha yang dikelola masyarakat atau korporasi dalam mengelola sumber daya alam, salah satu tujuannya adalah sumber pendapatan untukmemperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia serta potensi pasar domestik dan global. Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku baik dalam proses pengurusan, kelayakan ekonomi dan lingkungan lestari serta kewajiban yang dibebankan negara.
Korporasi di Indonesia sebagai badan usaha ekonomi yang terluas mengelola sumber daya alam, dimana sebelum dan sedang dalam proses pengelolaan tersebut membutuhkan permodalan, sumber daya manusia, pembayaran kewajiban pajak, penguasaan pemasaran dan lainnya. Tidak kalah pentingnya tanggung jawab hukum yang berada di pangkuan dalam bentuk pidana dan perdata. Akhir tahun 2016 ini merupakan anugerah yang mendatangkan kebahagiaan bangsa Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu penerapan hukum tindak pidana bagi korporasi yang mengelola sumber daya alam, terutama korporasi kelapa sawit dan hutan tanaman industri.
Berdasarkan pemikiran bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dan daerah serta pendapatan masyarakat. Kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Kenyataannya korporasi dapat sebagai wadah untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk pencucian uang yang terbatas disentuh sebagai proses hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan secara sadar.
Di sisi lain, perkara dengan subjek hukum bagi korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelaspada saat itu. Karena itu, dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dorongan berbagai pihak penegakan hukum mendorong diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kapankah akan dimulai? Suatu harapan yang patut dinanti sangat bangsa Indonesia oleh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mungkinkah penerapannya pada tahun 2017 ini di Riau?
Peraturan Mahkamah Agung
Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (KUHP Pasal 143 ayat (2) huruf a). Perma RI Nomor 13 pada Pasal 42 ayat (2) mencantumkan identitas sebagai berikut: nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha, dan identitas pengurus yang mewakili. Dengan demikian, surat dakwaan dilakukan penyesuaian, yang lebih tegas pembatasannya. Pada Pasal 10 setidaknya memuat: nama korporasi, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/ terdakwa), waktu dan tempat dilakukan pemeriksaan, dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut. Ringkasan dugaan peristiwa pidana tersebut sebagai kunci yang diperlukan oleh saksi, tersangka dan terdakwa.
Objek pidana bukan hanya pada korporasi saja, tetapi termasuk juga pengurusnya. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengutusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.
Pasal 25 menetapkan bahwa pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana denda dapat dijatuhkan pada korporasi dan pengurus. Pidana tambahan terhadap korporasi dapat berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi serta perbaikan kerusakan akibat tindak pidana. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Hal ini menarik karena adanya kemajuan dalam penerapan hukum pidana bagi korporasi, yang sebelumnya hanya berlaku pada perorangan sebagai pekerja korporasi.
Korporasi
Eyes on the Forest (EoF) telah melakukan pendataan lapangan dan menganalisis terhadap 26 korporasi (Perusahaan Terbatas dan koperasi)yang mengelola kelapa sawit denganlahan seluas 100.093 hektare (Ha) atau 6,11 persen dari 1.638.249 ha di Provinsi Riau. Sebagai perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2004 dan menjadi areal penggunaan lain berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.
Luasan 100.093 Ha tersebutmeliputi: 26.611 Ha Hutan Produksi Terbatas (HPT); 16.548 Ha Hutan Produksi (HP); dan 57.634 Ha Hutan Produksi Dikonversi (HPK). Menurut data Badan Pertanahan Nasional (2016) status lahan yang dianalisis berdasarkan izin adalah 18.754 Ha telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan sisanya seluas 82.039 Ha belum memiliki hak pengelolaan tanah berstatus HGU. Umur tanaman kelapa sawit di lahan tersebut berkisar 6-25 tahun. Artinya sebelum dua Kepmenhut tersebut ditetapkan telah dilakukan pemanfaatan lahan. Tak kalah pentingnya lagi pelanggaran hukum selain tanpa HGU adalah belum disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2016-2035 yang menetapkan rencana pola ruang wilayah, terutama kawasan lindung dan kawasan budidaya.Hal ini menunjukan bahwa tanaman kelapa sawit seluas 100.093 Ha tersebut yang telah dilakukan penanaman oleh korporasi di kawasan hutan sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jikalah data ini dilanjutkan proses hukum pidana dan terbukti dengan minimal dua alat bukti berdasarkanUU No18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dapat dikaitkan dengan upaya penegakan hukum untuk korporasi. Khususnya berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b: setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dan huruf e: membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Selain pasal tersebut dapat juga dikaitkan dengan Pasal 92ayat 1: orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b: dan/atau a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000.
Selain pasal 17 dan 92 tersebut dapat juga dikenakan Pasal 93 ayat 3: Korporasi yang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000.
Jikalah korporasi terbukti melanggar UU No39/2014 tentang Perkebunan berdasarkan Pasal 55 huruf a junto Pasal 107huruf a: setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. Penegakan hukum bagi korporasi yang melanggarkan peraturan perundang-undangan telah terbuka pintu yang lebar berdasarkan Perma No 13/2016 ini menarik sekali penerapannya bagi penegak hukum.
Ada kesamaan pada beberapa pelanggaranantara 26 korporasi dan 30 korporasi yang dilaporkan DPRD Provinsi Riau melalui Panitia KhususMonitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU-Perkebunan, IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) Dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak.Hal ini terutama berkaitan dengan: (a) pelanggaran perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; (b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;(c) korporasi yang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan (d) setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.
Disadari tidak semudah membalikan telapak tangan dalam upaya penegakan hukum tentang pelanggaran hukum karena memerlukan waktu, tenaga dan pikiran dalam upaya membuktikannya, yang setidaknya mempunyai dua alat bukti pelanggaran hukum.Namun demikian, ada seribu satu upaya yang dapat dilakukan penegak hukum dalam proses pembuktian pelanggaran. Tidak kalah pentingnya dorongan berbagai pihak peduli sangatlah diperlukan.
Dari aspek pendapatan negara bersumber dari pajak untuk pembangunan yang terdapat potensi kerugian negara dari30 korporasi perkebunan membayar pajak (PPN, PPh dan PBB) mencapai Rp2,534 triliun. Data potensi ini belum jelas menjawab pertanyaan: apakah potensi pajak tersebut belum dibayar satu tahun atau lebih. Hal ini dapat disebabkan kesadaran korporasi yang berkewajiban membayar berbagai jenis pajak. Selain itu, pemerintah tidak atau belum seutuhnya melaksanakan kewajiban dalam pengawasan dan penindakan tentang potensi pajak yang berguna untuk meningkatan pendapatan negara dan/atau daerah.
Tata Ruang
Tata ruang merupakan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Perkotaan, prasarana lingkungan, jaringan transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunkasi merupakan struktur ruang. Distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah sebagai pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berkaitan dengan kedua kawasan secara kuantitatif (luasan lahan) sangat diperlukan RTRW berkepastian hukum.
Keputusan terakhir Menteri Kehutanan adalah SK Nomor 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016.Proses penetapan RTRW diawali rekomendasi dari Tim Terpadu seluas 2.726.901 Ha, namun telah ditetapkan oleh Menteri seluas 1.626.566 Ha sebagai kawasan bukan hutan, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 1.068.820 Ha atau 1.050.645 Ha (Bappeda Provinsi Riau, 9-12-2016) kawasan hutan sebagai holding zone. Holding zone adalah kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Holding zone ini berdasarkan Instruksi Presiden RI No 8/2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dari luasan 1.050.645 Ha sebagai holding zone yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan dalam fungsi ruang kawasan holding zone, di mana terdapat fungsi kawasan hutan rakyat seluas 44.490 Ha dan ruang terbuka hijau 712 Ha serta kawasan untuk industri, tambang, pariwisata, infrastruktur, pemukiman dan perairan. Selain itu terdapat seluas 791.243 Ha sebagai fungsi ruang perkebunan rakyat (625.576 Ha), perkebunan besar (182.920 Ha) dan pertanian (165.483 Ha).Informasi yang diperoleh bahwa kawasan perkebunan ini bukan saja dimiliki masyarakat saja, tetapi juga ada pemilik modal di belakang masyarakat, dan korporasi yang tidak memiliki izin lokasi, izin usaha perkebunan ataupun HGU. Selain itu, masih terdapat 114 atau 142 desa yang berada di kawasan hutandan korporasi yang sangat wajib dikeluarkan dari kawasan hutan atau korporasi karena berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Melayu di desa tersebut.
Apakah status holding zone ini ditunda dan ditetapkan sebagai kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau? Pertimbangan utama untuk penetapan ini berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi melaluipemilikan lahan.Tak kalah sangat pentingnya tidak melanggar hukum yang berlaku. Ada harapan berbagai pihak dalam kerangka percepatan pengesahan RTRW diperlukan inisiasi atau fasilitasi KPK untuk mengundang berbagai lembaga pusat terkait. Upaya ini sangat patut dipertanyakan sebagai kenyataan atau direalisasikan.
Persoalan penetapan sebagai Perdatentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2016-2035 yang saat ini berada di DPRD Provinsi Riau, di mana dapat berdampak pada pembangunan masyarakat maupun pembangunan daerah yang berkaitan erat dengan penundaan investasi. Kabarnya investasi tersebut mencapai ratusan triliun rupiah, yang mampu menyerap tenaga kerja dan terbuka peluang memperoleh manfaat perputaran ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Pertimbangan yang wajib hati-hati diperlukan dalam penerbitan Perda ini, dalam kerangka tidak berimbas pada pelanggaran hukum.
Penutup
Keterbukaan informasi tentang rincian permasalahan RTRW Provinsi Riau, yang tidak terpotong-potong atau tidak pada bagian tertentu saja, yang didialogkan secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga terkait, pakar kehutanan dan tata ruang, dan pakar hukum terkait sertapartisipasi masyarakat yang terbatas secara terbuka merupakan cara mencari solusi yang baik dan tepat untuk mengatasi permasalahan dan mencari solusi untuk percepatan pengesahan RTRW.
Informasi yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dan sinkronisasi dengan laporan DPRD Provinsi Riau hasil kerja Pansus monitoring dan evaluasi perizinan. Selain itu, menangkap dan menganalisis data lapangan dan informasi dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi merupakan langkah strategis dalam upaya memperkaya perolehan solusi atas permasalahan ini.
Apabila setelah ditetapkan Perda tersebut, masih ditemui permasalahan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan peraturan kehutanan, perkebunan atau pertanahan dan lainnya, maka wajib segera dilakukan penegak hukum baik perseorangan maupun korporasi. Pemikiran yang masih terbatas ini sangat perlu dipikir ulang untuk meraih keputusan yang tepat dengan tidak melupakan atau mengutamakan kepentingan masyarakat.***
Korporasi di Indonesia sebagai badan usaha ekonomi yang terluas mengelola sumber daya alam, dimana sebelum dan sedang dalam proses pengelolaan tersebut membutuhkan permodalan, sumber daya manusia, pembayaran kewajiban pajak, penguasaan pemasaran dan lainnya. Tidak kalah pentingnya tanggung jawab hukum yang berada di pangkuan dalam bentuk pidana dan perdata. Akhir tahun 2016 ini merupakan anugerah yang mendatangkan kebahagiaan bangsa Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu penerapan hukum tindak pidana bagi korporasi yang mengelola sumber daya alam, terutama korporasi kelapa sawit dan hutan tanaman industri.
Berdasarkan pemikiran bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional dan daerah serta pendapatan masyarakat. Kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Kenyataannya korporasi dapat sebagai wadah untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk pencucian uang yang terbatas disentuh sebagai proses hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan secara sadar.
Di sisi lain, perkara dengan subjek hukum bagi korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelaspada saat itu. Karena itu, dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dorongan berbagai pihak penegakan hukum mendorong diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Kapankah akan dimulai? Suatu harapan yang patut dinanti sangat bangsa Indonesia oleh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mungkinkah penerapannya pada tahun 2017 ini di Riau?
Peraturan Mahkamah Agung
Surat dakwaan yang dibuat penuntut umum berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (KUHP Pasal 143 ayat (2) huruf a). Perma RI Nomor 13 pada Pasal 42 ayat (2) mencantumkan identitas sebagai berikut: nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha, dan identitas pengurus yang mewakili. Dengan demikian, surat dakwaan dilakukan penyesuaian, yang lebih tegas pembatasannya. Pada Pasal 10 setidaknya memuat: nama korporasi, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/ terdakwa), waktu dan tempat dilakukan pemeriksaan, dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut. Ringkasan dugaan peristiwa pidana tersebut sebagai kunci yang diperlukan oleh saksi, tersangka dan terdakwa.
Objek pidana bukan hanya pada korporasi saja, tetapi termasuk juga pengurusnya. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengutusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.
Pasal 25 menetapkan bahwa pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana denda dapat dijatuhkan pada korporasi dan pengurus. Pidana tambahan terhadap korporasi dapat berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi dan restitusi serta perbaikan kerusakan akibat tindak pidana. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Hal ini menarik karena adanya kemajuan dalam penerapan hukum pidana bagi korporasi, yang sebelumnya hanya berlaku pada perorangan sebagai pekerja korporasi.
Korporasi
Eyes on the Forest (EoF) telah melakukan pendataan lapangan dan menganalisis terhadap 26 korporasi (Perusahaan Terbatas dan koperasi)yang mengelola kelapa sawit denganlahan seluas 100.093 hektare (Ha) atau 6,11 persen dari 1.638.249 ha di Provinsi Riau. Sebagai perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2004 dan menjadi areal penggunaan lain berdasarkan SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.
Luasan 100.093 Ha tersebutmeliputi: 26.611 Ha Hutan Produksi Terbatas (HPT); 16.548 Ha Hutan Produksi (HP); dan 57.634 Ha Hutan Produksi Dikonversi (HPK). Menurut data Badan Pertanahan Nasional (2016) status lahan yang dianalisis berdasarkan izin adalah 18.754 Ha telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan sisanya seluas 82.039 Ha belum memiliki hak pengelolaan tanah berstatus HGU. Umur tanaman kelapa sawit di lahan tersebut berkisar 6-25 tahun. Artinya sebelum dua Kepmenhut tersebut ditetapkan telah dilakukan pemanfaatan lahan. Tak kalah pentingnya lagi pelanggaran hukum selain tanpa HGU adalah belum disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2016-2035 yang menetapkan rencana pola ruang wilayah, terutama kawasan lindung dan kawasan budidaya.Hal ini menunjukan bahwa tanaman kelapa sawit seluas 100.093 Ha tersebut yang telah dilakukan penanaman oleh korporasi di kawasan hutan sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jikalah data ini dilanjutkan proses hukum pidana dan terbukti dengan minimal dua alat bukti berdasarkanUU No18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dapat dikaitkan dengan upaya penegakan hukum untuk korporasi. Khususnya berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b: setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan, dan huruf e: membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Selain pasal tersebut dapat juga dikaitkan dengan Pasal 92ayat 1: orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b: dan/atau a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000.
Selain pasal 17 dan 92 tersebut dapat juga dikenakan Pasal 93 ayat 3: Korporasi yang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp15.000.000.000.
Jikalah korporasi terbukti melanggar UU No39/2014 tentang Perkebunan berdasarkan Pasal 55 huruf a junto Pasal 107huruf a: setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. Penegakan hukum bagi korporasi yang melanggarkan peraturan perundang-undangan telah terbuka pintu yang lebar berdasarkan Perma No 13/2016 ini menarik sekali penerapannya bagi penegak hukum.
Ada kesamaan pada beberapa pelanggaranantara 26 korporasi dan 30 korporasi yang dilaporkan DPRD Provinsi Riau melalui Panitia KhususMonitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU-Perkebunan, IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) Dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak.Hal ini terutama berkaitan dengan: (a) pelanggaran perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; (b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;(c) korporasi yang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan (d) setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.
Disadari tidak semudah membalikan telapak tangan dalam upaya penegakan hukum tentang pelanggaran hukum karena memerlukan waktu, tenaga dan pikiran dalam upaya membuktikannya, yang setidaknya mempunyai dua alat bukti pelanggaran hukum.Namun demikian, ada seribu satu upaya yang dapat dilakukan penegak hukum dalam proses pembuktian pelanggaran. Tidak kalah pentingnya dorongan berbagai pihak peduli sangatlah diperlukan.
Dari aspek pendapatan negara bersumber dari pajak untuk pembangunan yang terdapat potensi kerugian negara dari30 korporasi perkebunan membayar pajak (PPN, PPh dan PBB) mencapai Rp2,534 triliun. Data potensi ini belum jelas menjawab pertanyaan: apakah potensi pajak tersebut belum dibayar satu tahun atau lebih. Hal ini dapat disebabkan kesadaran korporasi yang berkewajiban membayar berbagai jenis pajak. Selain itu, pemerintah tidak atau belum seutuhnya melaksanakan kewajiban dalam pengawasan dan penindakan tentang potensi pajak yang berguna untuk meningkatan pendapatan negara dan/atau daerah.
Tata Ruang
Tata ruang merupakan wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Perkotaan, prasarana lingkungan, jaringan transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunkasi merupakan struktur ruang. Distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah sebagai pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berkaitan dengan kedua kawasan secara kuantitatif (luasan lahan) sangat diperlukan RTRW berkepastian hukum.
Keputusan terakhir Menteri Kehutanan adalah SK Nomor 903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016.Proses penetapan RTRW diawali rekomendasi dari Tim Terpadu seluas 2.726.901 Ha, namun telah ditetapkan oleh Menteri seluas 1.626.566 Ha sebagai kawasan bukan hutan, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 1.068.820 Ha atau 1.050.645 Ha (Bappeda Provinsi Riau, 9-12-2016) kawasan hutan sebagai holding zone. Holding zone adalah kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan. Holding zone ini berdasarkan Instruksi Presiden RI No 8/2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dari luasan 1.050.645 Ha sebagai holding zone yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan dalam fungsi ruang kawasan holding zone, di mana terdapat fungsi kawasan hutan rakyat seluas 44.490 Ha dan ruang terbuka hijau 712 Ha serta kawasan untuk industri, tambang, pariwisata, infrastruktur, pemukiman dan perairan. Selain itu terdapat seluas 791.243 Ha sebagai fungsi ruang perkebunan rakyat (625.576 Ha), perkebunan besar (182.920 Ha) dan pertanian (165.483 Ha).Informasi yang diperoleh bahwa kawasan perkebunan ini bukan saja dimiliki masyarakat saja, tetapi juga ada pemilik modal di belakang masyarakat, dan korporasi yang tidak memiliki izin lokasi, izin usaha perkebunan ataupun HGU. Selain itu, masih terdapat 114 atau 142 desa yang berada di kawasan hutandan korporasi yang sangat wajib dikeluarkan dari kawasan hutan atau korporasi karena berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Melayu di desa tersebut.
Apakah status holding zone ini ditunda dan ditetapkan sebagai kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau? Pertimbangan utama untuk penetapan ini berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi melaluipemilikan lahan.Tak kalah sangat pentingnya tidak melanggar hukum yang berlaku. Ada harapan berbagai pihak dalam kerangka percepatan pengesahan RTRW diperlukan inisiasi atau fasilitasi KPK untuk mengundang berbagai lembaga pusat terkait. Upaya ini sangat patut dipertanyakan sebagai kenyataan atau direalisasikan.
Persoalan penetapan sebagai Perdatentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2016-2035 yang saat ini berada di DPRD Provinsi Riau, di mana dapat berdampak pada pembangunan masyarakat maupun pembangunan daerah yang berkaitan erat dengan penundaan investasi. Kabarnya investasi tersebut mencapai ratusan triliun rupiah, yang mampu menyerap tenaga kerja dan terbuka peluang memperoleh manfaat perputaran ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Pertimbangan yang wajib hati-hati diperlukan dalam penerbitan Perda ini, dalam kerangka tidak berimbas pada pelanggaran hukum.
Penutup
Keterbukaan informasi tentang rincian permasalahan RTRW Provinsi Riau, yang tidak terpotong-potong atau tidak pada bagian tertentu saja, yang didialogkan secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga terkait, pakar kehutanan dan tata ruang, dan pakar hukum terkait sertapartisipasi masyarakat yang terbatas secara terbuka merupakan cara mencari solusi yang baik dan tepat untuk mengatasi permasalahan dan mencari solusi untuk percepatan pengesahan RTRW.
Informasi yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dan sinkronisasi dengan laporan DPRD Provinsi Riau hasil kerja Pansus monitoring dan evaluasi perizinan. Selain itu, menangkap dan menganalisis data lapangan dan informasi dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan memanfaatkan teknologi informasi merupakan langkah strategis dalam upaya memperkaya perolehan solusi atas permasalahan ini.
Apabila setelah ditetapkan Perda tersebut, masih ditemui permasalahan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan peraturan kehutanan, perkebunan atau pertanahan dan lainnya, maka wajib segera dilakukan penegak hukum baik perseorangan maupun korporasi. Pemikiran yang masih terbatas ini sangat perlu dipikir ulang untuk meraih keputusan yang tepat dengan tidak melupakan atau mengutamakan kepentingan masyarakat.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

