Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO Terlepas dari berbagai kontroversi tentang pemisahan antara agama dan politik, ada beberapa hal yang selayaknya menjadi pertimbangan, berkenaan dengan wacana pemisahan agama dan politik atau pemerintahan.
Kesakralan Nilai-nilai Agama bagi Rakyat Indonesia
Satu hal yang pasti, bagi masyarakat di belahan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, nilai-nilai agama sudah menyatu dan melekat pada keseharian masyarakat, sebagai way of life. Meskipun Indonesia bukanlah negara berbasis agama, bahkan sekarang dinobatkan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar sejalan dengan dimulainya era reformasi, kita tidak dapat menutup mata tentang respek masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai budaya dan agama.
Agama bagi sebagian besar masyarakat kita merupakan sesuatu yang sangat sakral, kita contohkan di beberapa daerah, seperti Aceh, Bali, Papua, Sumatera Barat, meskipun undang-undang dan hukum negara, peraturan pemerintah serta peraturan daerah dijadikan dasar acuan dalam menjalankan pemerintahan, bagi masyarakat, nilai-nilai agama tertentu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetap dan masih dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bersikap, bertingkah laku, segala sesuatu harus berdasarkan agama, yang dalam beberapa kasus, diletakkan lebih tinggi dari pada peraturan dan undang-undang pemerintah. Beberapa pemerintah daerah kota dan kabupaten pun, secara percaya diri, telah membuat Perda yang berpijak kepada nilai-nilai agama, bahkan mereka akan melakukan protes keras, jika ada wacana pemerintah pusat mencoba merevisi dan menghapus Perda-Perda yang mengandung nilai-nilai reliji tersebut.
Selain itu, kita tidak dapat menyangkal, betapa hormat dan patuhnya masyarakat terhadap para pemuka agama: ulama, pendeta, biksu dan lain-lain, bahkan keputusan, nasehat dan anjuran dari para pemuka agama, akan lebih diikuti dari pada anjuran presiden, gubernur dan wali kota. Di sektor pendidikan, kita juga melihat realita sampai saat ini, spirit yang tinggi para orang tua yang mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah agama seperti pesantren, madrasyah, sekolah misionaris, dan sebagainya. Pada setiap pesta perkawinan, kelahiran anak, syukuran atas pencapaian sesuatu, sudah menjadi sub kultur masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ritual keagamaan, sebagai hal sakral yang harus dilaksanakan.
Demikian juga, penghargaan terhadap kitab-kitab suci keagamaan. Setiap pejabat yang dilantik di pemerintahan, selalu disumpah berdasarkan agama mereka masing-masing, dengan meletakkan khitab suci masing-masing di atas kepala mereka. Orang Indonesia juga akan marah besar, dan bersifat frontal, jika kitab suci mereka dilecehkan, dijadikan bahan ejekan, dan cemoohan. Berbagai upacara keagamaan yang tiap tahun dilaksanakan oleh umat agama tertentu, juga sangat dinantikan secara suka cita, dengan melakukan persiapan dan kepanitiaan yang sangat terkoordinasi dan diorganisir secara rapi.
Realita ini membuat kita harus bersikap bijak dan melakukan refleksi secara komprehensif bahwa sensitivitas dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap agama sangat tinggi, dan betapa nilai-nilai agama telah terpatri dan tertanam sudah sangat lama. Suatu hal yang kompleks dan sulit untuk memisahkan konsep spiritual keagamaan dengan masyarakat. Secara otomatis dan sistimatis, agama dan politik bagi orang Indonesia bahkan sudah seperti dua bagian mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan saling menyatu secara harmonis.
Peranan Agama dan
Pemuka Agama Secara Historis
Secara historis, fakta-fakta yang tidak dapat disangkal, berdirinya bangsa Indonesia, sehingga menjadi negara yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang ini, tidak terlepas dari perjuangan para founding fathers kita, yang merupakan para pemimpin dan pejuang, yang nota bene juga berperan sebagai ulama, petinggi agama, serta para pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi dan menghargai nilai-nilai keagamaan. Mulai dari zaman kolonial, para figur pahlawan seperti Thomas Matulesi (Patimura), Cut Nyak Dhin, Kartini, Imam Bonjol, Diponegoro; pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan, figur-figur, seperti W.R. Soepratman, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Panglima Jendral Soedirman, dan lain-lain; hingga masa revolusi, seperti Hamka, Muhammad Natsir, Fran Seda, dan sebagainya. Jika dilihat dari riwayat hidup dan perjuangan mereka, mereka adalah para pribadi yang sangat agamis, serta selalu mengutamakan agama dan kepentingan masyarakat sebagai dasar dan acuan tertinggi dalam melakukan berbagai rencana dan pergerakan. Fakta sejarah juga tidak dapat memungkiri bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, terjadi kesepakatan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi Mukaddimah pertama UUD’45 yang memasukkan nilai-nilai syari’at keagamaan, dan akhirnya dijadikan sila pertama dari Pancasila, yang kita kenal sekarang ini. Dibacakannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 juga bertepatan pada saat umat Islam Indonesia, sedang merayakan bulan suci Ramadan.
Sejarah juga tidak dapat memungkiri, berdirinya beberapa institusi keagamaan di Indonesia, seperti PGGI (Persekutuan Gereja-Geraja Indonesia), pada tanggal 25 Mei 1950, MUI (Majelis Ulama Indonesia), pada tanggal 26 Juli 1975, serta Perwalian Umat Buda Indonesia (WALUBI) juga sekitar tahun 1975. Jika melihat tahun berdiri beberapa institusi keagamaan ini, dapat mengindikasikan bahwa pemerintahan ORLA (Orde Lama) yang dipimpin oleh presiden Soekarno, serta ORBA (Orde Baru) masa kepemimpinan Soeharto, yang dikenal bersikap otoriter ini, masih memberikan penghargaan terhadap peranan penting aspek keagamaan di Indonesia. Kedua pemerintahan ini juga sangat menyadari bahwa institusi-institusi ini dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan wadah dalam menjembatani berbagai isu dan pelaksanaan program yang berhubungan dengan spiritual kemasyarakatan.
Beberapa bukti sejarah ini, merupakan fakta objektif tentang betapa kuatnya dan harmonisnya hubungan politik dan keagamaan sepanjang sejarah bangsa ini. Kita yakin, bapak Presiden Joko Widodo sangat menyadari dan mengetahui hal ini.
Nilai-nilai Agama Sebagai
Dasar dalam Berpolitik
Adanya keprihatinan presiden Joko Widodo bahwa agama telah dijadikan kendaraan dan alat politik bagi beberapa tokoh politik dan agamis sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara demokrasi, seperti India dan Pakistan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan juga masih disalahgunakan oleh beberapa partai politik yang berlandaskan agama. Yang menjadi dilema adalah, sentral fokus yang terjadi sebenarnya merupakan masalah mental manusia, terutama politisi yang bukan menjadikan agama sebagai dasar dan landasan dalam berpolitik, tetapi hanya menjadikan agama sebagai media untuk mewujudkan berbagai program, rencana, serta kepentingan kelompok politik tertentu. Inilah yang disebut sebagai para oknum politisi yang ambisius serta opportunis, yang selalu melihat timing yang tepat untuk memainkan politik bermuka dua dan standar ganda, serta melihat konteks situasi dan kondisi sosial masyarakat dan ekonomi, menggunakan isu-isu agama, yang tujuannya mewudukan ambisi-ambisi pribadi dan kelompok.
Kita melihat dalam beberapa kasus, di Indonesia, terutama pada masa kampanye pemilihan calon legislatif (DPRD, DPR dan DPD) serta eksekutif (presiden, gubernur, wali kota), atribut-atribut, simbol-simbol, dan nilai-nilai agama seperti dijadikan landasan untuk memikat hati para konstituen, mulai dari penampilan para politisi dan keluarga mereka, program-program yang diusung, serta sikap dan tingkah laku, sarat dengan penghargaan kepada prinsip-prinsip dan norma-norma agama. Begitu mereka telah mendapatkan posisi dan jabatan tertentu, segala sesuatu yang dibungkus dan diberi label agama, lambat laun hilang dengan sendirinya, seiring perjalanan waktu, meskipun hujatan dan kritik diberikan oleh publik, mereka memainkan pepatah, anjing menggonggong, kalifah berlalu, alias tebal muka dan masa bodoh.
Dalam hal ini, sangatlah naif jika kita menyudutkan dan menyalahkan agama sebagai biang kerok ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Sementara itu, yang menjadi sumber masalah sebenarnya adalah tingkah para oknum politisi yang telah pintar bersilat lidah dan memainkan strategi memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka. Nilai-nilai dan prinsip keagamaan, jika diimplementasikan secara jujur dan ikhlas, tentu saja akan menghasilkan manusia-manusia yang berakhlak, malu berbuat jahat, memiliki empati dan simpati, serta berbagai kepribadian menarik dan santun, yang pada gilirannya nanti akan memberikan dampak positif baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Di dalam agama manapun, kita diajarkan untuk tidak boleh mengambil hak orang lain, bersikap santun dalam berbicara, profesional dalam bekerja, bersikap adil terhadap sesama, serta mengutamakan kemaslahatan umat dan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan pribadi.
Dalam tulisan ini, marilah kita untuk bersikap bijak, cerdas, dan rasional. Memisahkan agama dan politik, bukan saja menghilangkan ciri khas dan landasan hidup masyarakat kita yang sangat kental dengan agama, tetapi juga dapat membuat kita menjadi negara yang tidak memiliki prinsip, alias berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada acuan dan panduan yang jelas. Albert Einsten, ilmuwan jenius yang pernah hidup di abad dua puluh berjujar: “Ilmu tanpa agama adalah Lumpuh, Agama tanpa Ilmu adalah butaâ€. Politik juga bagian dari ilmu, karena secara umum, definisi politik adalah berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang melakukan dan berusaha mendapatkan tujuan tersebut adalah manusia, sebagai hewan sosial. Untuk menghindari sifat hewani yang secara natural dimiliki oleh setiap manusia, solusi satu-satunya adalah menjalankan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten.
Alangkah bahayanya jika kita berpolitik tanpa menjadikan agama sebagai pedoman dan landasan dalam bersikap dan bertingkah laku, alias hanya bermain dengan logika dan keyakinan pribadi kita masing-masing. Di samping itu, kita juga harus bersikap kritis terhadap para oknum politisi, yang hanya menjadikan agama sebagai topeng dan kendaraan untuk mencapai ambisi pribadi dan golongan.***
Kesakralan Nilai-nilai Agama bagi Rakyat Indonesia
Satu hal yang pasti, bagi masyarakat di belahan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, nilai-nilai agama sudah menyatu dan melekat pada keseharian masyarakat, sebagai way of life. Meskipun Indonesia bukanlah negara berbasis agama, bahkan sekarang dinobatkan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar sejalan dengan dimulainya era reformasi, kita tidak dapat menutup mata tentang respek masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai budaya dan agama.
Agama bagi sebagian besar masyarakat kita merupakan sesuatu yang sangat sakral, kita contohkan di beberapa daerah, seperti Aceh, Bali, Papua, Sumatera Barat, meskipun undang-undang dan hukum negara, peraturan pemerintah serta peraturan daerah dijadikan dasar acuan dalam menjalankan pemerintahan, bagi masyarakat, nilai-nilai agama tertentu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetap dan masih dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bersikap, bertingkah laku, segala sesuatu harus berdasarkan agama, yang dalam beberapa kasus, diletakkan lebih tinggi dari pada peraturan dan undang-undang pemerintah. Beberapa pemerintah daerah kota dan kabupaten pun, secara percaya diri, telah membuat Perda yang berpijak kepada nilai-nilai agama, bahkan mereka akan melakukan protes keras, jika ada wacana pemerintah pusat mencoba merevisi dan menghapus Perda-Perda yang mengandung nilai-nilai reliji tersebut.
Selain itu, kita tidak dapat menyangkal, betapa hormat dan patuhnya masyarakat terhadap para pemuka agama: ulama, pendeta, biksu dan lain-lain, bahkan keputusan, nasehat dan anjuran dari para pemuka agama, akan lebih diikuti dari pada anjuran presiden, gubernur dan wali kota. Di sektor pendidikan, kita juga melihat realita sampai saat ini, spirit yang tinggi para orang tua yang mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah agama seperti pesantren, madrasyah, sekolah misionaris, dan sebagainya. Pada setiap pesta perkawinan, kelahiran anak, syukuran atas pencapaian sesuatu, sudah menjadi sub kultur masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ritual keagamaan, sebagai hal sakral yang harus dilaksanakan.
Demikian juga, penghargaan terhadap kitab-kitab suci keagamaan. Setiap pejabat yang dilantik di pemerintahan, selalu disumpah berdasarkan agama mereka masing-masing, dengan meletakkan khitab suci masing-masing di atas kepala mereka. Orang Indonesia juga akan marah besar, dan bersifat frontal, jika kitab suci mereka dilecehkan, dijadikan bahan ejekan, dan cemoohan. Berbagai upacara keagamaan yang tiap tahun dilaksanakan oleh umat agama tertentu, juga sangat dinantikan secara suka cita, dengan melakukan persiapan dan kepanitiaan yang sangat terkoordinasi dan diorganisir secara rapi.
Realita ini membuat kita harus bersikap bijak dan melakukan refleksi secara komprehensif bahwa sensitivitas dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap agama sangat tinggi, dan betapa nilai-nilai agama telah terpatri dan tertanam sudah sangat lama. Suatu hal yang kompleks dan sulit untuk memisahkan konsep spiritual keagamaan dengan masyarakat. Secara otomatis dan sistimatis, agama dan politik bagi orang Indonesia bahkan sudah seperti dua bagian mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan saling menyatu secara harmonis.
Peranan Agama dan
Pemuka Agama Secara Historis
Secara historis, fakta-fakta yang tidak dapat disangkal, berdirinya bangsa Indonesia, sehingga menjadi negara yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang ini, tidak terlepas dari perjuangan para founding fathers kita, yang merupakan para pemimpin dan pejuang, yang nota bene juga berperan sebagai ulama, petinggi agama, serta para pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi dan menghargai nilai-nilai keagamaan. Mulai dari zaman kolonial, para figur pahlawan seperti Thomas Matulesi (Patimura), Cut Nyak Dhin, Kartini, Imam Bonjol, Diponegoro; pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan, figur-figur, seperti W.R. Soepratman, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Panglima Jendral Soedirman, dan lain-lain; hingga masa revolusi, seperti Hamka, Muhammad Natsir, Fran Seda, dan sebagainya. Jika dilihat dari riwayat hidup dan perjuangan mereka, mereka adalah para pribadi yang sangat agamis, serta selalu mengutamakan agama dan kepentingan masyarakat sebagai dasar dan acuan tertinggi dalam melakukan berbagai rencana dan pergerakan. Fakta sejarah juga tidak dapat memungkiri bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, terjadi kesepakatan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi Mukaddimah pertama UUD’45 yang memasukkan nilai-nilai syari’at keagamaan, dan akhirnya dijadikan sila pertama dari Pancasila, yang kita kenal sekarang ini. Dibacakannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 juga bertepatan pada saat umat Islam Indonesia, sedang merayakan bulan suci Ramadan.
Sejarah juga tidak dapat memungkiri, berdirinya beberapa institusi keagamaan di Indonesia, seperti PGGI (Persekutuan Gereja-Geraja Indonesia), pada tanggal 25 Mei 1950, MUI (Majelis Ulama Indonesia), pada tanggal 26 Juli 1975, serta Perwalian Umat Buda Indonesia (WALUBI) juga sekitar tahun 1975. Jika melihat tahun berdiri beberapa institusi keagamaan ini, dapat mengindikasikan bahwa pemerintahan ORLA (Orde Lama) yang dipimpin oleh presiden Soekarno, serta ORBA (Orde Baru) masa kepemimpinan Soeharto, yang dikenal bersikap otoriter ini, masih memberikan penghargaan terhadap peranan penting aspek keagamaan di Indonesia. Kedua pemerintahan ini juga sangat menyadari bahwa institusi-institusi ini dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan wadah dalam menjembatani berbagai isu dan pelaksanaan program yang berhubungan dengan spiritual kemasyarakatan.
Beberapa bukti sejarah ini, merupakan fakta objektif tentang betapa kuatnya dan harmonisnya hubungan politik dan keagamaan sepanjang sejarah bangsa ini. Kita yakin, bapak Presiden Joko Widodo sangat menyadari dan mengetahui hal ini.
Nilai-nilai Agama Sebagai
Dasar dalam Berpolitik
Adanya keprihatinan presiden Joko Widodo bahwa agama telah dijadikan kendaraan dan alat politik bagi beberapa tokoh politik dan agamis sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara demokrasi, seperti India dan Pakistan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan juga masih disalahgunakan oleh beberapa partai politik yang berlandaskan agama. Yang menjadi dilema adalah, sentral fokus yang terjadi sebenarnya merupakan masalah mental manusia, terutama politisi yang bukan menjadikan agama sebagai dasar dan landasan dalam berpolitik, tetapi hanya menjadikan agama sebagai media untuk mewujudkan berbagai program, rencana, serta kepentingan kelompok politik tertentu. Inilah yang disebut sebagai para oknum politisi yang ambisius serta opportunis, yang selalu melihat timing yang tepat untuk memainkan politik bermuka dua dan standar ganda, serta melihat konteks situasi dan kondisi sosial masyarakat dan ekonomi, menggunakan isu-isu agama, yang tujuannya mewudukan ambisi-ambisi pribadi dan kelompok.
Kita melihat dalam beberapa kasus, di Indonesia, terutama pada masa kampanye pemilihan calon legislatif (DPRD, DPR dan DPD) serta eksekutif (presiden, gubernur, wali kota), atribut-atribut, simbol-simbol, dan nilai-nilai agama seperti dijadikan landasan untuk memikat hati para konstituen, mulai dari penampilan para politisi dan keluarga mereka, program-program yang diusung, serta sikap dan tingkah laku, sarat dengan penghargaan kepada prinsip-prinsip dan norma-norma agama. Begitu mereka telah mendapatkan posisi dan jabatan tertentu, segala sesuatu yang dibungkus dan diberi label agama, lambat laun hilang dengan sendirinya, seiring perjalanan waktu, meskipun hujatan dan kritik diberikan oleh publik, mereka memainkan pepatah, anjing menggonggong, kalifah berlalu, alias tebal muka dan masa bodoh.
Dalam hal ini, sangatlah naif jika kita menyudutkan dan menyalahkan agama sebagai biang kerok ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Sementara itu, yang menjadi sumber masalah sebenarnya adalah tingkah para oknum politisi yang telah pintar bersilat lidah dan memainkan strategi memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka. Nilai-nilai dan prinsip keagamaan, jika diimplementasikan secara jujur dan ikhlas, tentu saja akan menghasilkan manusia-manusia yang berakhlak, malu berbuat jahat, memiliki empati dan simpati, serta berbagai kepribadian menarik dan santun, yang pada gilirannya nanti akan memberikan dampak positif baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Di dalam agama manapun, kita diajarkan untuk tidak boleh mengambil hak orang lain, bersikap santun dalam berbicara, profesional dalam bekerja, bersikap adil terhadap sesama, serta mengutamakan kemaslahatan umat dan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan pribadi.
Dalam tulisan ini, marilah kita untuk bersikap bijak, cerdas, dan rasional. Memisahkan agama dan politik, bukan saja menghilangkan ciri khas dan landasan hidup masyarakat kita yang sangat kental dengan agama, tetapi juga dapat membuat kita menjadi negara yang tidak memiliki prinsip, alias berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada acuan dan panduan yang jelas. Albert Einsten, ilmuwan jenius yang pernah hidup di abad dua puluh berjujar: “Ilmu tanpa agama adalah Lumpuh, Agama tanpa Ilmu adalah butaâ€. Politik juga bagian dari ilmu, karena secara umum, definisi politik adalah berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang melakukan dan berusaha mendapatkan tujuan tersebut adalah manusia, sebagai hewan sosial. Untuk menghindari sifat hewani yang secara natural dimiliki oleh setiap manusia, solusi satu-satunya adalah menjalankan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten.
Alangkah bahayanya jika kita berpolitik tanpa menjadikan agama sebagai pedoman dan landasan dalam bersikap dan bertingkah laku, alias hanya bermain dengan logika dan keyakinan pribadi kita masing-masing. Di samping itu, kita juga harus bersikap kritis terhadap para oknum politisi, yang hanya menjadikan agama sebagai topeng dan kendaraan untuk mencapai ambisi pribadi dan golongan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

