Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO Setiap orang berhak untuk menjadi calon Gubenur atau calon Wakil Gubenur Riau, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU, seperti tidak pernah sebagai terpidana, bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, tidak sedang dicabut hak pilihnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan lainnya. Walaupun pilkada serentak masih lama yaitu terencana pada Juni 2018, tahapannya dimulai bulan Oktober 2017, pendaftaran pada bulan Desember 2017 dan penyerahan dukungan dari calon perorangan bulan November 2017.
Menimang Calon
Sekarang sudah bermunculan nama-nama calon baik di media cetak, media sosial (medsos) dari mulut ke mulut obrolan di kedai kopi sudah mulai menimang-nimang calon, mulai dari politisi, senator, legislator, dosen(PNS), mantan bupati dan bupati yang masih aktif sampai pada petahana dari calon-calon yang ditimang tersebut terdapat pula kaum hawa. Ini membuktikan betapa besarnya tanggung jawab dan keinginan warga untuk berpatisipasi dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, bermasyarakat untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Semakin banyak calon semakin baik semakin banyak pula pilihan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik yang benar benar pro-rakyat.
Pelaksanaan pilkada serentak berdasarkan Peraturan KPU RI No: 9 tahun 2016, menyatakan bahwa Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon, tetapi kalau mencalonkan diri pada Provinsi yang sama (Riau) tidak mengundurkan diri tetapi menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Sedangkan bagi anggota DPR, DPRD, TNI, PNS, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon.
Menimbang Calon yang
Akan Didukung
Setelah ditimang-timang perlu pula ditimbang untuk mendapatkan calon yang terbaik yang berprestasi untuk didukung. Keterbatasan jumlah pasangan yang akan diusung oleh Parpol karena menurut ketentuan yang mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah memenuhi syarat, paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 20 persen x 65 = 13 orang. Dari sumber KPU Riau diperoleh data Parpol yang memiliki kursi di DPRD Riau adalah sebagai berikut.
Partai Golkar: 14 kursi, Partai Demokrat: 9 kursi, PDIP: 9 kursi, PAN: 7 kursi, Gerindra: 7 kursi, PKB: 6 kursi, PPP: 5 kursi, PKS: 3 kursi, Partai Nasdem: 3 kursi dan Hanura: 2 kursi. Total semua 65 kursi.Dari data tersebut hanya Partai Golkar yang bisa mengusung calon sendiri sedangkan yang lainnya harus bergabung sehingga diperkirakan yang maju melalui partai maksimal hanya 4 pasang.
Meminang Calon
Diharapkan Parpol dapat meminang calon figur yang terbaik atau yang berprestasi sehingga dapat membangun Riau ke depan lebih baik lagi. Tapi ini jarang terjadi, sebab yang memutuskan calon yang akan diusung bukan hanya DPW-nya tapi harus ditentukan oleh DPP-nya, yang syarat dengan kepentingan sehingga yang menunggu pinangan itu adalah calon wakil yang akan dipinang oleh calon gubernurnya dengan berbagai pertimbangan terutama yang dapat memberikan kontribusi suara bagi kemenangan pasangan sebab pilkada dilaksanakan satu putaran, suara terbanyak adalah sebagai pemenang .
Calon Perorangan (Independen)
Berdasarkan UU RI No: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Wali Kota menjadi UU, mengatur bahwa calon perorangan dapat mendaftar kan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.
Untuk Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen. Daftar pemilih tetap Provinsi Riau pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berdasarkan data dari KPU Riau, Provinsi Riau ditetapkan sebesar 4.208306. Pemilih dengan demikian jumlah dukungan yang harus diperoleh oleh calon perorangan paling sedikit adalah 8,5 persen x 4.208.306=357.706 pendukung harus tersebar lebih 50 persen dari kabupaten/ kota. Untuk Provinsi Riau yaitu lebih dari enam kabupaten/kota.
Inilah barang kali sisa peluang (oppurtunity) yang masih dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dalam memenuhi hak asasi manusia, sebagai mana di atur dalam UU Negara RI tahun 1945, pasal 28D ayat (3) mengatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kita percaya bahwa masih banyak figur yang baik ingin mengabdi dan memiliki kompetensi, capable dan integritas yang tinggi namun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perahu dari Parpol, karena perahu terbatas untuk mendapatkannya tidaklah mudah kata istilah tidak ada makan siang yang gratis.
Bagi yang ingin maju sebagai calon Perorangan mulai lah dari sekarang mengumpulkan dukungan berupa fotokopi KTP elektronik atau fotokopi surat keterangan KTP yang diterbitkan oleh dinas kependudukan setempat. Mana tahu apabila Tuhan berkehendak Anda adalah orang yang akan terpilih. Amin.***
Menimang Calon
Sekarang sudah bermunculan nama-nama calon baik di media cetak, media sosial (medsos) dari mulut ke mulut obrolan di kedai kopi sudah mulai menimang-nimang calon, mulai dari politisi, senator, legislator, dosen(PNS), mantan bupati dan bupati yang masih aktif sampai pada petahana dari calon-calon yang ditimang tersebut terdapat pula kaum hawa. Ini membuktikan betapa besarnya tanggung jawab dan keinginan warga untuk berpatisipasi dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan, bermasyarakat untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Semakin banyak calon semakin baik semakin banyak pula pilihan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik yang benar benar pro-rakyat.
Pelaksanaan pilkada serentak berdasarkan Peraturan KPU RI No: 9 tahun 2016, menyatakan bahwa Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon, tetapi kalau mencalonkan diri pada Provinsi yang sama (Riau) tidak mengundurkan diri tetapi menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Sedangkan bagi anggota DPR, DPRD, TNI, PNS, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon.
Menimbang Calon yang
Akan Didukung
Setelah ditimang-timang perlu pula ditimbang untuk mendapatkan calon yang terbaik yang berprestasi untuk didukung. Keterbatasan jumlah pasangan yang akan diusung oleh Parpol karena menurut ketentuan yang mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah memenuhi syarat, paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 20 persen x 65 = 13 orang. Dari sumber KPU Riau diperoleh data Parpol yang memiliki kursi di DPRD Riau adalah sebagai berikut.
Partai Golkar: 14 kursi, Partai Demokrat: 9 kursi, PDIP: 9 kursi, PAN: 7 kursi, Gerindra: 7 kursi, PKB: 6 kursi, PPP: 5 kursi, PKS: 3 kursi, Partai Nasdem: 3 kursi dan Hanura: 2 kursi. Total semua 65 kursi.Dari data tersebut hanya Partai Golkar yang bisa mengusung calon sendiri sedangkan yang lainnya harus bergabung sehingga diperkirakan yang maju melalui partai maksimal hanya 4 pasang.
Meminang Calon
Diharapkan Parpol dapat meminang calon figur yang terbaik atau yang berprestasi sehingga dapat membangun Riau ke depan lebih baik lagi. Tapi ini jarang terjadi, sebab yang memutuskan calon yang akan diusung bukan hanya DPW-nya tapi harus ditentukan oleh DPP-nya, yang syarat dengan kepentingan sehingga yang menunggu pinangan itu adalah calon wakil yang akan dipinang oleh calon gubernurnya dengan berbagai pertimbangan terutama yang dapat memberikan kontribusi suara bagi kemenangan pasangan sebab pilkada dilaksanakan satu putaran, suara terbanyak adalah sebagai pemenang .
Calon Perorangan (Independen)
Berdasarkan UU RI No: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Wali Kota menjadi UU, mengatur bahwa calon perorangan dapat mendaftar kan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.
Untuk Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen. Daftar pemilih tetap Provinsi Riau pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berdasarkan data dari KPU Riau, Provinsi Riau ditetapkan sebesar 4.208306. Pemilih dengan demikian jumlah dukungan yang harus diperoleh oleh calon perorangan paling sedikit adalah 8,5 persen x 4.208.306=357.706 pendukung harus tersebar lebih 50 persen dari kabupaten/ kota. Untuk Provinsi Riau yaitu lebih dari enam kabupaten/kota.
Inilah barang kali sisa peluang (oppurtunity) yang masih dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dalam memenuhi hak asasi manusia, sebagai mana di atur dalam UU Negara RI tahun 1945, pasal 28D ayat (3) mengatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kita percaya bahwa masih banyak figur yang baik ingin mengabdi dan memiliki kompetensi, capable dan integritas yang tinggi namun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perahu dari Parpol, karena perahu terbatas untuk mendapatkannya tidaklah mudah kata istilah tidak ada makan siang yang gratis.
Bagi yang ingin maju sebagai calon Perorangan mulai lah dari sekarang mengumpulkan dukungan berupa fotokopi KTP elektronik atau fotokopi surat keterangan KTP yang diterbitkan oleh dinas kependudukan setempat. Mana tahu apabila Tuhan berkehendak Anda adalah orang yang akan terpilih. Amin.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

