Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menafsir Pasal 84, 85 Ayat (1) UU Pemda

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Pada tulisan di kolom opini ini dengan judul “Menunggu Sikap Mendagri”, saya berpendapat jika setelah lewat waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Mendagri belum juga mengaktifkan kembali Suparman selaku Bupati Nonaktif Rokan Hulu, maka berdasarkan konsep putusan fiktif negatif dalam hukum administrasi negara, setelah lewat waktu 30 hari telah pula memunculkan hak pada Suparman untuk menggugat Mendagri, ternyata hingga saat ini Suparman tak juga diaktifkan, seorang teman dosen di Fakultas Hukum Universitas Riau  Dr Hayatul Ismi SH MH menyatakan bahwa dasar Mendagri tak kunjung mengaktifkan Suparman dengan dasar ketentuan Pasal 86 UU No23/ 2014. Jujur saya katakan, ketentuan Pasal 86 tersebut sebelumnya, tidak terbaca oleh saya, oleh karena itu melalui tulisan ini saya coba memberikan penafsiran terhadap norma Pasal 84 dan 86 UU Pemda tersebut. Tentunya dengan suatu catatan bahwa yang namanya penafsiran terbuka ruang untuk diperdebatkan secara akademis, karena amat sangat dipengaruhi oleh nilai subyektif yang ada pada diri penafsir.  

Persandingan
Di dalam ketentuan Pasal 84  ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan”.  Sedangkan dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) dinyatakan “Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari persandingan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 84 dan 86 UU No 23/2014 tersebut di atas, pertanyaan yang muncul secara yuridis, apakah pengaktifan kembali Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak? Apabila dibaca secara kontekstual, maksud dari ketentuan Pasal 84 dan 86 UU Pemda tersebut, maka sesungguhnya norma Pasal 84 berbicara tentang mekanisme pengaktifan dan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana yang dihadapi oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena kalau dilakukan penafsiran secara sistematis dalam ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa “Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota”. (3) “Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota”.

Sedangkan ketentuan Pasal 86 secara kontekstual, apabila dilakukan penafsiran secara sistematis  sesungguhnya berbicara tentang pengisian jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa terkait dengan bentuk  putusan apa yang dijatuhkan  pengadilan, karena dalam ketentuan  ayat berikutnya menyatakan bahwa (2) “Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri. (3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dann tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  (5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”  

Apabila dilacak dari aspek historis dengan membandingkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan dasar pemberhentian karena melakukan tindak pidana korupsi, sesungguhnya ketentuan dalam Pasal 84 UU No23/2014 merupakan norma baru karena, dalam UU Pemda sebelumnya yakni UU No32/2004 dan PP No 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan pengagkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, di mana seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa atas dasar melakukan tindak pidana korupsi pengaktifan kembali dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 dan Pasal 120 ayat (1) PP No 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”.

Oleh karena itu, tentulah Pembentuk UU memiliki maksud membuat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UU No 23 Tahun 2014. Karena kalau sampai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diaktifkan kembali dengan  menunggu vonis bebas/lepas atas dasar putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka persoalannya bagaimana jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut baru keluar setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah?, maka pengaktifan kembali tersebut akan kehilangan makna. Oleh karena itu saya berpendapat adanya norma Pasal 84 ayat (1) UU No 23/2014 tersebut bermaksud dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atas jabatan yang ia miliki melalui Pilkada langsung yang sudah didapatkan bersusah payah, oleh karenanya negara mesti harus memberikan jaminan terhadap hak yang bersangkutan untuk menjalankan jabatan yang ia miliki. Namun dalam kasus Idris Syukur  Bupati Barru nonaktif Sulawesi Selatan ternyata Mendagri menolak permohonan pengaktifan kembali yang diajukan Pemprov Sulsel, alias menunggu putusan Kasasi MA, karena JPU mengajukan kasasi, meskipun pada tingkat Banding Idris Syukur divonis bebas, dan kita tunggu sikap Mendagri terhadap Suparman.*** 

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer