Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perhutanan Sosial untuk Rakyat

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO Berbagai permasalahan yang dialami rakyat Riau dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang memadai, terutama rakyat perdesaan yang berada di sekitar kawasan hutan. Hal ini berkaitan erat dengan kemiskinan dan pengangguran serta hak dalam mengelola kawasan hutan, sehingga menyebabkan kesenjangan dengan masyarakat yang bekerja dan memiliki pendapatan. Jika diamati perkembangan pengangguran penduduk Riau pada tahun 2012 berjumlah 476.460 jiwa yang mengalami pertambahan sebanyak 25.130 jiwa pada tahun 2016 menjadi 501.590 jiwa erdiri dari: perkotaan sebanyak 164.120 jiwa (33,72 persen) dan 337.470 jiwa (67,28 persen) di perdesaan. Walaupun mengalami peningkatan (25.130 jiwa) periode 2013-2016, namun secara relatif pengangguran mengalami penurunan dari 8,05 persen tahun 2012 menjadi 7,67 persen (2016).

Angkatan kerja Agustus 2015 sebanyak 2.771.200 jiwa mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 2.987.900 jiwa, yang bermukim di perkotaan sebanyak 1.203.100 jiwa dan 1.784.800 jiwa di perdesaan. Artinya angkatan kerja banyak bermukim di perdesaan (59,73 persen) dibandingkan angkatan kerja di perkotaan. Jumlah penduduk berstatus pengangguran terbuka di perdesaan dan perkotaan relatif sama masing-masing 110.700 jiwa dan 111.300 jiwa. Namun demikian secara relatif jumlah pengangguran  dari ang­katan kerja di perkotaan lebih banyak dari perdesaan masing-masing 9,25 persen dan 6,20 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa lebih banyak tersedia lapangan kerja di perdesaan, namun sebaliknya dari penduduk miskin sebanyak 501.590 jiwa (September 2016) lebih banyak bermukim di perdesaan (67,28 persen) dari pada perkotaan (33,72 persen). Nampaknya pendapatan penduduk perkotaan lebih tinggi dari perdesaan.


Kemiskinan dan pengangguran di perdesaan Riau ini dapat disebabkan terbatasnya pengelolaan kawasan hutan yang banyak dikelola korporasi. Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan yang patut digesa cepat masyarakat perdesaan di kawasan hutan melalui upaya nyata yang dapat direalisasikan atas dorongan pemerintah daerah dengan dukungan penuh berbagai pihak seperti: Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, instansi dan korporasi terkait serta lainnya, dalam kerangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pengelolaan kawasan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui percepatan realisasi penerapan program Perhutanan Sosial yang sangat populer pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mengalokasikan ruang kelola kawasan hutan kepada rakyat melalui Peraturan Menteri LHK-RI No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/ 10/2016 tentang Perhutanan Sosial, 25 Oktober 2016. Perhutanan sosial meliputi: Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan (KH). Peraturan ini sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dalam kerangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pengelolaan kawasan hutan. Keputusan politik perhutanan sosial ini patut pula pemerintah daerah membuka mata lebar untuk merealisasikannya.

Perhutanan Sosial di Riau

Berdasarkan potensi kawasan hutan yang tertuang dalam usulan Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) oleh pemerintah terdapat seluas 1.420.225 Ha, terdiri dari hutan lindung (71.115 Ha; hutan produksi (382.014 Ha); Hutan Produksi yang dapat dikonversi (116.997 Ha); hutan produksi terbatas (523.839 Ha) serta 326.261 Ha bersumber dari 20 persen luas pemegang izin (IUPHHK-HT) di kawasan hutan (kemitraan).

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memaparkan lokasi indikatif perhutanan sosial di Provinsi Riau berdasarkan peta KHG terdapat seluas 1.094.323 Ha, yang lebih kecil dari usulan PIAPS. Lokasi indikatif ini meliputi: kawasan hutan gambut (341.276 Ha), 344.541 Ha kawasan budidaya gambut dan 408.507 Ha di kawasan non gambut. Jadi dari dua data peta dan lokasi indikatif perhutanan sosial terdapat perbedaan seluas 325.902 Ha (22,95 persen).

Pada tahun 2009-2014 di Riau telah ada penetapan areal kerja Hutan Tanaman Rakyat seluas 55.068 Ha berlokasi di enam kabupaten yaitu: Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Siak. Selanjutanya pada tahun 2015 telah ada pula penetapan areal kerja Hutan Desa  seluas 19.949 hektar di fungsi kawasan HPT, HL dan HPT seluas 15.723 Ha di Kabupaten Rokan Hulu (Desa Pemandang, Pendalian, Rambah Tengah Barat, Sei Kuning, Sungai Salak) dan di Kabupaten Pelalawan seluas 4.226 Ha di Desa Segamai dan Serapung. Kedua desa ini, pada 23 Desember 2016 telah menerima Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang dikelola sebanyak 980 kepala keluarga.

Pada tanggal yang sama Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Timur tujuh desa yaitu: Desa Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Tanjung Sari, Sendanu Darul Ihsan, Nipah Sendanu, Kepau Baru dan Lukun seluas 9.960 Ha yang dikelola 2.397 kepala keluarga. Jika dianalisis lebih lanjut, setiap kepala keluarga mengelola hutan desa berkisar antara 2,1-8,7 Ha dengan rataan seluas 4,7 Ha dikelola per kepala keluarga. Berapakah idealnya luas hutan desa yang dikelola satu kepala keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dengan pendapatan memadai? Hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Bukti nyata kebijakan pemerintahan Joko Widodo tentang perhutanan sosial tidak akan memperoleh banyak manfaat oleh masyarakat perdesaan di Riau, jika pemerintah daerah provinsi dan kabupaten (eksekutif dan legislatif) yang lamban atau tidak serius memanfaatkan kebijakan tersebut untuk cepat mendunianyatakan perhutanan sosial di Riau. Apabila hal ini terjadi, maka upaya mengatasi kesenjangan antar penduduk dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang signifikan tidaklah mampu dicapai.

Perlu juga diamati sebagai salah satu pilihan dalam rencana perluasan perhutanan sosial di Riau. Pemerintah daerah dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2016-2035 merencanakan tata ruang seluas 44.490 Ha (4,23 persen) diperuntukan sebagai lahan untuk hutan rakyat dari total area holding zone yang memiliki luas 1.050.645 Ha. Kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan di kawasan hutan yang sangat penting ini perlu disinergikan, sehingga tujuan penyediaan ruang kelola bagi masyarakat perdesaan khususnya bisa dicapai untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pengelolaan kawasan hutan.

Penutup Peluang pengelolaan perhutanan sosial untuk rakyat Riau khususnya di perdesaan sangat perlu dimanfaatkan secepatnya melalui upaya percepatan untuk mengelola kawasan hutan seluas 500.000 Ha dari usulan PIAPS seluas 1.420.225 Ha. Posisi masyarakat perdesaan sebagai pemangku kepentingan dalam penerapan kebijakan perhutanan sosial untuk rakyat Riau membutuhkan kerjasama dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan. 

Keberhasilan perhutanan sosial ini pada awalnya sangat diutamakan atau dipersyaratkan komitmen nyata yang direalisasikan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten).  Awalnya adalah penetapan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial oleh Gubernur Riau. Kapankah? Tidak kalah pentingnya penyiapan masyarakat perdesaan terkait sangatlah perlu dilakukan dan mengacu pada pengetahuan dan pengalaman lokal, baik oleh pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat terkait itu sendiri.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer