Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pengawasan pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi bagian penting dalam sistim manajemen Pemilu di Indonesia dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara kita. Keberadaan pengawas Pemilu semakin mendapat perhatian dan tempat dalam era reformasi. Hal itu ditandai dengan pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat dan diperluas, baik dari sisi status kelembagaan maupun kewenangannya.
Secara kelembagaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penguatan dan kepermanenan kelembagaan pengawasan Pemilu di Indonesia. Menurut Putusan MK tersebut, frasa “suatu komisi pemilihan umum†dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, melainkan menunjuk kepada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan sistim yang di dalamnya tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, melainkan juga termasuk pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang di dalamnya terdapat Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota di mana keduanya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Bahkan dalam pertimbangan putusan MK No11/ 2010 juga dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus pula diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, (Janedjri M Gaffar; 2012: 107-108).
Dari sisi tugas dan kewenangan, penguatan Bawaslu terlihat dalam Pasal 73 UU No15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sejak tahapan persiapan sampai tahapan pelaksanaan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, dan berwenang membentuk Bawaslu provinsi yang bersifat permanen. Selanjutnya diperkuat melalui UU No10/2016 di mana Bawaslu sampai jajaran tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu maupun antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Prof Rafly Harun, sebagaimana dikutip Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam bukunya Mengawal Penegak Demokrasi (2016: 179) mengatakan, Bawaslu saat ini menjalankan tiga fungsi lembaga negara yang umumnya dilakukan secara terpisah, yaitu: (1) fungsi legislasi, di mana Bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku tentang penyelesaian sengketa; (2) fungsi eksekutif, yaitu fungsi utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan (3) kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa. Peran dan kewenangan Bawaslu beserta jajarannya sampai tingkat bawah yang telah diperkuat dan diperluas di dalam undang-undang membuka peluang bagi Bawaslu untuk menjalankan peran-peran pengawasan pemilu/pilkada secara lebih kreatif dan inovatif dalam rangka percepatan demokratisasi di tanah air.
Pengawasan Pilkada Pekanbaru
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang baru saja berlangsung 15 Februari 2017 merupakan bagian dari Pilkada serentak nasional tahap II yang diikuti oleh lima pasangan calon dengan pemenangnya pasangan calon incumbent Firdaus-Ayat Cahyadi. Sebagaimana diketahui Pilkada adalah sarana pembentukan demokrasi di tingkat daerah dan merupakan media yang kuat untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat serta lahirnya pemerintahan yang baik dan legitimet. Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan (2012: 71) menyebutkan, bahwa instrumen pemilihan langsung sebagaimana dianut dalam rezim Pilkada banyak mengandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. Melalui sistim Pilkada diharapkan pula lebih melindungi aspirasi, harapan, dan hak sosial politik warga daripada bentuk sistim pemilihan lainnya.
Pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan disingkat Panwas Kota Pekanbaru yang berinduk kepada Bawaslu Republik Indonesia dan bersifat ad hoc. Panwas Kota Pekanbaru dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Riau pada Mei 2016 untuk masa kerja satu tahun yang diawaki oleh tiga orang komisioner dibantu oleh sejumlah personel Sekretariat dengan jajaran organisasi di tingkat kecamatan (12 Panwascam), tingkat kelurahan (58 PPL) dan tingkat TPS (1.796 Pengawas TPS).
Dalam pengawasan Pilkada dikenal ada tiga pendekatan, yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Panwas Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan strategi pencegahan mengikuti paradigma pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Yaitu mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa mengganggu atau menimbulkan tindak pelanggaran dalam proses maupun hasil pemilihan. Pengawasan dengan strategi pencegahan implementasinya diwujudkan antara lain (1) melakukan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan stakeholeder Pilkada seperti KPU Kota, jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, partai politik, Pasangan Calon dan Tim Kampanye, dan kalangan pers; (2) pemantauan rencana kegiatan para paslon dan tim kampanye maupun warga masyarakat sebagai deteksi dini untuk terhindar dari melakukan pelanggaran, dan (3) dalam hal tertentu melakukan pendampingan dan memberi peringatan kepada KPU dan Tim Kampanye Paslon baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terjadi pelanggaran.
Pengawasan dengan pendekatan pencegahan dalam penyelenggaraan Pilkada sesungguhnya merupakan hulu dari pengawasan. Apabila pengawasan hulu berhasil, maka akan dapat menurunkan tingkat pelanggaran sehingga pengawasan penindakan yang dominannya berakibat tindakan hukum dapat diminimalisir. Dilihat dari kacamata agama (Alquran), pendekatan pencegahan adalah bentuk dari amar ma’ruf, sedangkan pengawasan penindakan pelanggaran adalah bentuk nahyi munkar. Panwas mencoba melakukan upaya-upaya cegah (amar ma’ruf) agar tidak terjadi tindak pelanggaran Pilkada baik oleh Paslon, tim kampanye, pejabat dan ASN, maupun warga masyarakat pada umumnya dan tidak ketinggalan sejawat-sejawat di KPU Kota Pekanbaru. Namun jika upaya cegah tidak diindahkan dan terjadi tindak pelanggaran, maka Panwas pun punya wewenang melakukan penindakan baik secara mandiri dalam bentuk tindakan administratif dan hukuman etik maupun bersama instansi lain melalui instrumen Sentra Gakkumdu dalam bentuk hukuman pidana pemilu.
Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif
Pengawasan dengan pendekatan pencegahan meniscayakan perlunya intensitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Sejak awal keberadaan Panwas Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada, baik melalui pertemuan dialog tatap muka, dialog media televisi dan radio, maupun wawancara koran dan medsos, bahkan aksi simpatik. Dalam proses rekruitmen komisioner Panwascam misalnya, sosialisasi dilakukan dengan cara unik. Panwas Kota pada 25 Juli 2016 turun ke jalan melakukan aksi simpatik di depan Tugu Zapin depan kantor Gubernur Riau. Layaknya bagaikan aksi demonstrasi, para komisioner, staf dan ormas-ormas yang berpartisipasi bergantian menyampaikan orasi berisi ajakan kepada segenap masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilkada Pekanbaru 2017 dengan mendaftarkan diri menjadi komisioner Panwascam.
Dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat keberadaan 1.796 Pengawas TPS yang baru pertama kali dibentuk pada Pilkada Pekanbaru 2017 sekaligus sosialisasi masa tenang menjelang hari pencoblosan, Panwas melaksanakan acara Sosialisasi Pengawas TPS dan Siaga Masa Tenang di Lapangan Purna MTQ Sudirman pada 12 Februari 2017. Diikuti oleh seluruh Pengawas TPS, PPL, Panwascam beserta anggota keluarganya, organisasi mahasiswa BEM Unri, BEM UIN Suska Riau, KNPI, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Satpol PP dan berbagai komponen masyarakat Pekanbaru berjumlah 4.000-an orang. Acara yang dihadiri oleh Pj Wali Kota Pekanbaru H Edwar Sanger itu menampilkan pula seni budaya etnis yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu tari zapin, tari piring Minangkabau, tortor Batak, reog ponorogo dan barongsai.
Pelibatan masyarakat luas dalam pengawasan partisipatif dilakukan pula melalui beberapa kegiatan, seperti sosialisasi ke ormas, media massa dan pemilih pemula. Sedangkan yang dipandang inovatif dalam pengawasan partisipatif adalah kerj asama dengan seluruh rumah ibadah yang ada di Kota Pekanbaru dalam bentuk pengumuman dan penempelan imbauan pengawasan partisipatif Pilkada Pekanbaru 2017 pada 635 masjid, 232 gereja, 8 vihara dan 1 pura, yang pada pokoknya berisi himbauan agar rumah-rumah ibadah tidak mengundang atau mengadakan acara yang dihadiri oleh pasangan calon atau tim kampanye wali kota dan wakil wali kota, serta mengingatkan pada jamaah/jemaatnya untuk tidak terlibat dalam money politic (politik uang atau pemberian materi lainnya) yang dapat berakibat hukuman penjara dan denda yang besar baik bagi pemberi maupun penerimanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam upaya menjaga netralitas pejabat dan ASN pada Pilkada Kota Pekanbaru, Panwas dari awal proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi baik lisan maupun tertulis dengan instansi pemerintahan di tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan sebagai bentuk pengawasan pencegahan. Bahkan ada yang melalui pemanggilan pejabat setingkat kepala dinas untuk diberi peringatan karena tindakannya dapat mengarah pada pelanggaran netralitas ASN. Meski diakui cukup banyak laporan dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN yang masuk ke Panwas. Semua laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut sepanjang memenuhi syarat-syarat formal pelaporan, telah mampu diproses oleh Panwas dengan hasil berbagai bentuk tindaklanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terhadap pasangan calon dan tim kampanye, Panwas banyak melakukan teguran dan bahkan beberapa kali menghentikan kegiatan kampanye paslon karena dipandang melanggar zona dan jadwal kampanye yang telah ditetapkan.
Bawaslu Award 2017
Pada Selasa malam 11 April 2017 bertempat di Balai Sarbini Plaza Semanggi Jakarta, Bawaslu RI mengumumkan penerima Bawaslu Award 2017 untuk sejumlah lembaga negara, penggiat dan pengamat pemilu dan tak ketinggalan bagi penyelenggara pengawasan Pilkada serentak tahap II 2017 dari 101 daerah mulai dari tingkat Pengawas TPS, PPL, Panwascam, Panwas kabupaten/kota hingga Bawaslu provinsi. Alhamdulillah Panwas Kota Pekanbaru berhasil memperoleh satu penghargaaan bergengsi Bawaslu Award 2017, yaitu kategori Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Terbaik.
Bawaslu Award yang diselenggarakan sejak tahun 2014 merupakan bentuk apresiasi dari Bawaslu RI atas kerja keras jajaran pengawas pemilu/pilkada di seluruh Indonesia serta kerja sama yang baik yang telah dipersembahkan oleh lembaga negara, pengamat Pilkada, pemantau Pilkada, media massa, dan penggiat pemilu, sehinggsa terwujud Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.
Pada tingkat Panwas kabupaten/kota terdapat enam kategori Bawaslu Award 2017 yang dilombakan, yaitu: pengawasan tahapan terbaik; penanganan pelanggaran terbaik; penyelesaian sengketa terbaik; sosialisasi dan pengawasan partisipatif terbaik; dan sentra gakkumdu terbaik, serta kerjasama/partisipasi pemerintah kabupaten/kota terbaik. Oleh Bawaslu Provinsi Riau, Panwas Kota Pekanbaru diikutkan dalam 3 kategori lomba, yaitu: kategori penyelesaian sengketa, sosialisasi dan pengawasan partisipatif, dan kerja sama/partisipasi Pemda Kota Pekanbaru. Hasilnya untuk kategori Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif memperoleh Bawaslu Award, sedangkan dua kategori lainnya berhasil masuk dalam nominasi tiga besar nasional.
Penganugerahan Bawaslu Award 2017 kepada Panwas Kota Pekanbaru merupakan bentuk pengakuan secara nasional atas kerja-kerja pengawasan yang dilakukan selama tahapan Pilkada Kota Pekanbaru 2017, khususnya dalam bidang sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang sebagian telah diungkapkan di atas. Pengakuan ini tentulah sebuah kebanggaan tidak saja bagi Panwas Kota Pekanbaru, namun tak terkecuali bagi seluruh jajaran Pengawas yang ada mulai Panwascam, PPL dan 1.796 Pengawas TPS, pun kebanggaan bersama bagi semua stakeholder Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Penghargaan ini harus pula memacu kinerja kepengawasan yang lebih hebat lagi di masa datang terutama dalam menyongsong Pilkada tahap III 27 Juni 2018 dimana Provinsi Riau menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.
Perlu diingat penghargaan Bawaslu Award 2017 jangan pula melenakan jajaran Panwas. Sebab secara objektif harus diakui masih terdapat pihak-pihak yang belum melihat dan tidak merasakan kerja-kerja pengawasan dari jajaran Panwas. Penilaian tersebut mestilah dijadikan bahan evaluasi dan berkaca diri. Memang disadari “risiko†pendekatan strategi pencegahan dalam pengawasan Pilkada hasil-hasil kerjanya kurang terlihat oleh publik dan tidak menarik bagi media massa untuk mempublikasikan, sehingga sepertinya Panwas tidak banyak berbuat. Namun adanya penghargaan Bawaslu Award 2017 merupakan pengakuan atas kerja-kerja Panwas Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang tidak terlihat itu. Di sisi lain terwujudnya penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru 2017 yang aman, tertib, kondusif, demokratis dan legitimatif merupakan hasil kerja keras berbagai pihak bersama penyelenggara Pilkada di mana Panwas adalah salah satu komponennya.
Apapun bentuk penilaian kalangan masyarakat, selaku aktivis pengawas pemilu yang tergabung dalam lembaga Bawaslu/Panwas tetaplah mengacu kepada sasaran kinerja pengawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu 2015-2019, yaitu pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan Pemilu; Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu; dan ketiga meningkatkan kerjasama dengan stakeholder Pemilu dalam pengawasan Pemilu. Selamat menyukseskan pengawasan Pilgubri 2018 !***
Secara kelembagaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penguatan dan kepermanenan kelembagaan pengawasan Pemilu di Indonesia. Menurut Putusan MK tersebut, frasa “suatu komisi pemilihan umum†dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, melainkan menunjuk kepada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian penyelenggara Pemilu merupakan suatu kesatuan sistim yang di dalamnya tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, melainkan juga termasuk pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang di dalamnya terdapat Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota di mana keduanya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Bahkan dalam pertimbangan putusan MK No11/ 2010 juga dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus pula diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, (Janedjri M Gaffar; 2012: 107-108).
Dari sisi tugas dan kewenangan, penguatan Bawaslu terlihat dalam Pasal 73 UU No15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sejak tahapan persiapan sampai tahapan pelaksanaan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, dan berwenang membentuk Bawaslu provinsi yang bersifat permanen. Selanjutnya diperkuat melalui UU No10/2016 di mana Bawaslu sampai jajaran tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu maupun antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Prof Rafly Harun, sebagaimana dikutip Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam bukunya Mengawal Penegak Demokrasi (2016: 179) mengatakan, Bawaslu saat ini menjalankan tiga fungsi lembaga negara yang umumnya dilakukan secara terpisah, yaitu: (1) fungsi legislasi, di mana Bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku tentang penyelesaian sengketa; (2) fungsi eksekutif, yaitu fungsi utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan (3) kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa. Peran dan kewenangan Bawaslu beserta jajarannya sampai tingkat bawah yang telah diperkuat dan diperluas di dalam undang-undang membuka peluang bagi Bawaslu untuk menjalankan peran-peran pengawasan pemilu/pilkada secara lebih kreatif dan inovatif dalam rangka percepatan demokratisasi di tanah air.
Pengawasan Pilkada Pekanbaru
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang baru saja berlangsung 15 Februari 2017 merupakan bagian dari Pilkada serentak nasional tahap II yang diikuti oleh lima pasangan calon dengan pemenangnya pasangan calon incumbent Firdaus-Ayat Cahyadi. Sebagaimana diketahui Pilkada adalah sarana pembentukan demokrasi di tingkat daerah dan merupakan media yang kuat untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat serta lahirnya pemerintahan yang baik dan legitimet. Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan (2012: 71) menyebutkan, bahwa instrumen pemilihan langsung sebagaimana dianut dalam rezim Pilkada banyak mengandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. Melalui sistim Pilkada diharapkan pula lebih melindungi aspirasi, harapan, dan hak sosial politik warga daripada bentuk sistim pemilihan lainnya.
Pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan disingkat Panwas Kota Pekanbaru yang berinduk kepada Bawaslu Republik Indonesia dan bersifat ad hoc. Panwas Kota Pekanbaru dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Riau pada Mei 2016 untuk masa kerja satu tahun yang diawaki oleh tiga orang komisioner dibantu oleh sejumlah personel Sekretariat dengan jajaran organisasi di tingkat kecamatan (12 Panwascam), tingkat kelurahan (58 PPL) dan tingkat TPS (1.796 Pengawas TPS).
Dalam pengawasan Pilkada dikenal ada tiga pendekatan, yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Panwas Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan strategi pencegahan mengikuti paradigma pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Yaitu mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang bisa mengganggu atau menimbulkan tindak pelanggaran dalam proses maupun hasil pemilihan. Pengawasan dengan strategi pencegahan implementasinya diwujudkan antara lain (1) melakukan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan stakeholeder Pilkada seperti KPU Kota, jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, partai politik, Pasangan Calon dan Tim Kampanye, dan kalangan pers; (2) pemantauan rencana kegiatan para paslon dan tim kampanye maupun warga masyarakat sebagai deteksi dini untuk terhindar dari melakukan pelanggaran, dan (3) dalam hal tertentu melakukan pendampingan dan memberi peringatan kepada KPU dan Tim Kampanye Paslon baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terjadi pelanggaran.
Pengawasan dengan pendekatan pencegahan dalam penyelenggaraan Pilkada sesungguhnya merupakan hulu dari pengawasan. Apabila pengawasan hulu berhasil, maka akan dapat menurunkan tingkat pelanggaran sehingga pengawasan penindakan yang dominannya berakibat tindakan hukum dapat diminimalisir. Dilihat dari kacamata agama (Alquran), pendekatan pencegahan adalah bentuk dari amar ma’ruf, sedangkan pengawasan penindakan pelanggaran adalah bentuk nahyi munkar. Panwas mencoba melakukan upaya-upaya cegah (amar ma’ruf) agar tidak terjadi tindak pelanggaran Pilkada baik oleh Paslon, tim kampanye, pejabat dan ASN, maupun warga masyarakat pada umumnya dan tidak ketinggalan sejawat-sejawat di KPU Kota Pekanbaru. Namun jika upaya cegah tidak diindahkan dan terjadi tindak pelanggaran, maka Panwas pun punya wewenang melakukan penindakan baik secara mandiri dalam bentuk tindakan administratif dan hukuman etik maupun bersama instansi lain melalui instrumen Sentra Gakkumdu dalam bentuk hukuman pidana pemilu.
Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif
Pengawasan dengan pendekatan pencegahan meniscayakan perlunya intensitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Sejak awal keberadaan Panwas Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada, baik melalui pertemuan dialog tatap muka, dialog media televisi dan radio, maupun wawancara koran dan medsos, bahkan aksi simpatik. Dalam proses rekruitmen komisioner Panwascam misalnya, sosialisasi dilakukan dengan cara unik. Panwas Kota pada 25 Juli 2016 turun ke jalan melakukan aksi simpatik di depan Tugu Zapin depan kantor Gubernur Riau. Layaknya bagaikan aksi demonstrasi, para komisioner, staf dan ormas-ormas yang berpartisipasi bergantian menyampaikan orasi berisi ajakan kepada segenap masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilkada Pekanbaru 2017 dengan mendaftarkan diri menjadi komisioner Panwascam.
Dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat keberadaan 1.796 Pengawas TPS yang baru pertama kali dibentuk pada Pilkada Pekanbaru 2017 sekaligus sosialisasi masa tenang menjelang hari pencoblosan, Panwas melaksanakan acara Sosialisasi Pengawas TPS dan Siaga Masa Tenang di Lapangan Purna MTQ Sudirman pada 12 Februari 2017. Diikuti oleh seluruh Pengawas TPS, PPL, Panwascam beserta anggota keluarganya, organisasi mahasiswa BEM Unri, BEM UIN Suska Riau, KNPI, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Satpol PP dan berbagai komponen masyarakat Pekanbaru berjumlah 4.000-an orang. Acara yang dihadiri oleh Pj Wali Kota Pekanbaru H Edwar Sanger itu menampilkan pula seni budaya etnis yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu tari zapin, tari piring Minangkabau, tortor Batak, reog ponorogo dan barongsai.
Pelibatan masyarakat luas dalam pengawasan partisipatif dilakukan pula melalui beberapa kegiatan, seperti sosialisasi ke ormas, media massa dan pemilih pemula. Sedangkan yang dipandang inovatif dalam pengawasan partisipatif adalah kerj asama dengan seluruh rumah ibadah yang ada di Kota Pekanbaru dalam bentuk pengumuman dan penempelan imbauan pengawasan partisipatif Pilkada Pekanbaru 2017 pada 635 masjid, 232 gereja, 8 vihara dan 1 pura, yang pada pokoknya berisi himbauan agar rumah-rumah ibadah tidak mengundang atau mengadakan acara yang dihadiri oleh pasangan calon atau tim kampanye wali kota dan wakil wali kota, serta mengingatkan pada jamaah/jemaatnya untuk tidak terlibat dalam money politic (politik uang atau pemberian materi lainnya) yang dapat berakibat hukuman penjara dan denda yang besar baik bagi pemberi maupun penerimanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam upaya menjaga netralitas pejabat dan ASN pada Pilkada Kota Pekanbaru, Panwas dari awal proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi baik lisan maupun tertulis dengan instansi pemerintahan di tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan sebagai bentuk pengawasan pencegahan. Bahkan ada yang melalui pemanggilan pejabat setingkat kepala dinas untuk diberi peringatan karena tindakannya dapat mengarah pada pelanggaran netralitas ASN. Meski diakui cukup banyak laporan dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN yang masuk ke Panwas. Semua laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut sepanjang memenuhi syarat-syarat formal pelaporan, telah mampu diproses oleh Panwas dengan hasil berbagai bentuk tindaklanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan terhadap pasangan calon dan tim kampanye, Panwas banyak melakukan teguran dan bahkan beberapa kali menghentikan kegiatan kampanye paslon karena dipandang melanggar zona dan jadwal kampanye yang telah ditetapkan.
Bawaslu Award 2017
Pada Selasa malam 11 April 2017 bertempat di Balai Sarbini Plaza Semanggi Jakarta, Bawaslu RI mengumumkan penerima Bawaslu Award 2017 untuk sejumlah lembaga negara, penggiat dan pengamat pemilu dan tak ketinggalan bagi penyelenggara pengawasan Pilkada serentak tahap II 2017 dari 101 daerah mulai dari tingkat Pengawas TPS, PPL, Panwascam, Panwas kabupaten/kota hingga Bawaslu provinsi. Alhamdulillah Panwas Kota Pekanbaru berhasil memperoleh satu penghargaaan bergengsi Bawaslu Award 2017, yaitu kategori Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Terbaik.
Bawaslu Award yang diselenggarakan sejak tahun 2014 merupakan bentuk apresiasi dari Bawaslu RI atas kerja keras jajaran pengawas pemilu/pilkada di seluruh Indonesia serta kerja sama yang baik yang telah dipersembahkan oleh lembaga negara, pengamat Pilkada, pemantau Pilkada, media massa, dan penggiat pemilu, sehinggsa terwujud Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.
Pada tingkat Panwas kabupaten/kota terdapat enam kategori Bawaslu Award 2017 yang dilombakan, yaitu: pengawasan tahapan terbaik; penanganan pelanggaran terbaik; penyelesaian sengketa terbaik; sosialisasi dan pengawasan partisipatif terbaik; dan sentra gakkumdu terbaik, serta kerjasama/partisipasi pemerintah kabupaten/kota terbaik. Oleh Bawaslu Provinsi Riau, Panwas Kota Pekanbaru diikutkan dalam 3 kategori lomba, yaitu: kategori penyelesaian sengketa, sosialisasi dan pengawasan partisipatif, dan kerja sama/partisipasi Pemda Kota Pekanbaru. Hasilnya untuk kategori Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif memperoleh Bawaslu Award, sedangkan dua kategori lainnya berhasil masuk dalam nominasi tiga besar nasional.
Penganugerahan Bawaslu Award 2017 kepada Panwas Kota Pekanbaru merupakan bentuk pengakuan secara nasional atas kerja-kerja pengawasan yang dilakukan selama tahapan Pilkada Kota Pekanbaru 2017, khususnya dalam bidang sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang sebagian telah diungkapkan di atas. Pengakuan ini tentulah sebuah kebanggaan tidak saja bagi Panwas Kota Pekanbaru, namun tak terkecuali bagi seluruh jajaran Pengawas yang ada mulai Panwascam, PPL dan 1.796 Pengawas TPS, pun kebanggaan bersama bagi semua stakeholder Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Penghargaan ini harus pula memacu kinerja kepengawasan yang lebih hebat lagi di masa datang terutama dalam menyongsong Pilkada tahap III 27 Juni 2018 dimana Provinsi Riau menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.
Perlu diingat penghargaan Bawaslu Award 2017 jangan pula melenakan jajaran Panwas. Sebab secara objektif harus diakui masih terdapat pihak-pihak yang belum melihat dan tidak merasakan kerja-kerja pengawasan dari jajaran Panwas. Penilaian tersebut mestilah dijadikan bahan evaluasi dan berkaca diri. Memang disadari “risiko†pendekatan strategi pencegahan dalam pengawasan Pilkada hasil-hasil kerjanya kurang terlihat oleh publik dan tidak menarik bagi media massa untuk mempublikasikan, sehingga sepertinya Panwas tidak banyak berbuat. Namun adanya penghargaan Bawaslu Award 2017 merupakan pengakuan atas kerja-kerja Panwas Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang tidak terlihat itu. Di sisi lain terwujudnya penyelenggaraan Pilkada Kota Pekanbaru 2017 yang aman, tertib, kondusif, demokratis dan legitimatif merupakan hasil kerja keras berbagai pihak bersama penyelenggara Pilkada di mana Panwas adalah salah satu komponennya.
Apapun bentuk penilaian kalangan masyarakat, selaku aktivis pengawas pemilu yang tergabung dalam lembaga Bawaslu/Panwas tetaplah mengacu kepada sasaran kinerja pengawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu 2015-2019, yaitu pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, dan penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan Pemilu; Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu; dan ketiga meningkatkan kerjasama dengan stakeholder Pemilu dalam pengawasan Pemilu. Selamat menyukseskan pengawasan Pilgubri 2018 !***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

