Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Siapakah yang akan melanjutkan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas (migas) atau Blok Rokan setelah kontrak PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) berakhir pada 8 September 2021? Hingga kini memang masih belum diputuskan, meski CPI dan PT Pertamina telah mengajukan minat untuk mengelola ladang Migas di Provinsi Riau itu nantinya.
Namun bagi masyarakat Provinsi Riau, jawaban atas pertanyaan tersebut sangat ditunggu-tunggu. Sebab, nasib kelanjutan pengelolaan Blok Rokan memiliki pengaruh dan kaitan erat dengan masa depan perekonomian Provinsi Riau. Ini artinya juga berkaitan langsung dengan harapan kesejahteraan masyarakat Riau.
Tak bisa ditutupi, harapan dan keinginan masyarakat Riau untuk bisa terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan sangat besar. Sebuah keinginan yang wajar dan tidak berlebihan. Bahkan bisa dikatakan masyarakat Riau sudah memendam keinginan ini bertahun-tahun serta sabar untuk menanti mendapatkan kesempatan yang sudah seharusnya diperoleh.
Setidaknya ada beberapa alasan kuat bagi masyarakat Riau untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan. Pertama, sesuai dengan amanat reformasi. Salah satu tujuan penting perjuangan reformasi adalah terwujudnya desentralisasi atau otonomi daerah. Reformasi adalah perjuangan melawan sentralisasi pengelolaan pemerintah yang berpusat di Jakarta.
Keterlibatan elemen Provinsi Riau dalam pengelolaan Blok Rokan dengan demikian adalah amanah reformasi. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada unsur provinsi Riau untuk terlibat dalam mengelola sumber daya alam seperti Blok Rokan agar bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.
Kedua, Provinsi Riau sudah memiliki pengalaman terlibat melanjutkan pengelolaan Blok Migas. Melalui BUMD, PT Bumi Siak Pusako yang bersama PT Pertamina Hulu meneruskan pengelolaan Blok CPP. Selain itu juga berhasil meneruskan pengelolaan Blok Langgak melalui PT Sarana Pembangunan Riau. Dua blok Migas yang sebelumnya juga dikelola oleh PT CPI.
Keterlibatan elemen Provinsi Riau pada pengelolaan dua blok Migas tersebut menjadi bukti nyata pelaksanaan amanah reformasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Oleh sebab itu, keterlibatan elemen provinsi Riau pada saat pengelolaan Blok oleh PT CPI berakhir pada 2021 sudah ada presedennya. Justru jika tidak dilibatkan maka menjadi tanda kemunduran amanah reformasi.
Ketiga, secara historis dan sosiologis masyarakat provinsi Riau adalah pemangku kepentingan (stakeholder) yang otentik atas Blok Rokan. Sebab, areal seluas 6.264 kilometer yang menyimpan sumber daya Migas ini berada dalam wilayah administratif provinsi Riau. Sehingga secara alami atau by nature ladang minyak dan gas bumi ini tidak terpisahkan dengan masyarakat Riau.
Namun sejak ditemukan pada tahun 1924 bisa dikatakan masyarakat Riau tak lebih sebagai â€penontonâ€. Sebab, saat masih era penjajahan Belanda lapangan Migas di Blok Rokan dikelola oleh NV Nederlandsche Pasific Petroleum; (NPPM) patungan Standard Oil Company of California (Socal) dengan Texas Oil Company (Texaco). Perusahaan berubah menjadi PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) saat era 1960-an dan kemudian menjadi PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) sejak 2005.
Artinya selama 93 tahun masyarakat Riau tak lebih sebagai â€penonton di rumah sendiriâ€. Selama kurun waktu hampir satu abad itu pengelolaan ladang Migas tersebut dilakukan tanpa melibatkan langsung elemen Provinsi Riau sebagai pemangku kepentingan. Baik dalam hal teknis operasional maupun penentuan kebijakan. Sebab CPI adalah perusahaan asing. Sedang kebijakan ditangani pemerintah pusat.
Keempat, sebagai sumber penggerak percepatan perekonomian dan pembangunan Provinsi Riau. Keterlibatan elemen Provinsi Riau dalam pengelolaan Blok Rokan secara langsung akan menambah kemampuan anggaran daerah. Hal ini diharapkan meningkatkan rasio belanja Modal dalam postur APBD Riau yang saat ini sebesar sekitar 20,1 persen. Sebab rasio Belanja Modal tersebut dinilai belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi Riau.
Kelima, ikut menentukan dan mempersiapkan pengembangan wilayah saat cadangan migas Blok Rokan habis. Keterlibatan elemen Provinsi Riau penting dan strategis dalam rangka menghadapi pasca penambangan migas Blok Rokan. Sebab, investor atau perusahaan asing bisa dengan mudah meninggalkan lokasi Blok Rokan saat cadangan migas habis.
Maka keterlibatan elemen Provinsi Riau akan memberikan perhatian dan kepedulian sejak dini terhadap kondisi pascapenambangan atau saat operasi migas Blok Rokan berakhir. Sehingga sejak dini perlu dialokasikan anggaran dan kebijakan untuk pengembangan wilayah saat operasi migas Blok Rokan berhenti karena cadangan migas dalam perut bumi habis agar tidak menjadi kawasan â€hantu†karena ditinggal begitu saja oleh investor atau perusahaan operator migas.
Berbeda dengan Blok CPP dan Blok Langgak, cadangan atau reserve hydrokarbon (migas) Blok Rokan saat ini hingga berakhir kontrak oleh CPI pada 2021 masih cukup besar. Data Kementerian ESDM menyebutkan cadangan Blok Rokan saat ini adalah sebesar 1,17 miliar barel dan 77,13 miliar kaki kubik. Meski demikian, jika diasumsikan produksi minyak mentah konstan 200 ribu bph maka Blok Rokan baru habis 16 tahun lagi atau pada 2031.
Kurun waktu 16 tahun bukanlah periode yang lama untuk operasi lapangan migas. Oleh sebab itu kebijakan pengelolaan operasi Blok Rokan pasca 2021 harus mempertimbangkan dengan seksama kondisi atau situasi pascapenambangan migas atau saat cadangan migas habis. Pada titik inilah (selain empat alasan lain yang dikemukakan diatas) pentingnya peran strategis elemen provinsi Riau dalam pengelolaan Blok Rokan pasca 2021.
Sejauh ini setidaknya ada tiga peraturan yang menjadi landasan untuk memutuskan kelanjutan operasi WK atau Blok migas. Ketiga peraturan itu adalah PP nomor 35/2004, Permen ESDM nomor 15/2015 dan Permen ESDM 26/2017. Baik PP nomor 35/2004 dan Permen ESDM nomor 15/2015 intinya memberikan peran kepada PT Pertamina untuk meneruskan kelanjutan operasi Blok migas yang kontraknya berakhir. Sedang Permen ESDM nomor 26/2017 mengatur transisi investasi untuk blok migas yang kontraknya berakhir.
Di mana elemen Provinsi Riau bisa masuk terlibat saat kontrak Blok Rokan berakhir 2021? Amat bergantung pada komitmen, kesediaan dan niat politik pemerintah pusat. Sebab, kelanjutan pengelolaan Blok Rokan pada dasarnya juga amat bergantung pada negosiasi atau perundingan. Lima alasan yang dikemukakan diatas amat penting menjadi pertimbangan pemerintah pusat menentukan kelanjutan pengelolaan Blok Rokan pasca 2021.
Bangsa ini rasanya tidak ingin dan tidak rela melihat saudaranya di Riau hanya menjadi penonton terhadap sumber daya migas yang berada di perut bumi Lancang Kuning itu.***
Namun bagi masyarakat Provinsi Riau, jawaban atas pertanyaan tersebut sangat ditunggu-tunggu. Sebab, nasib kelanjutan pengelolaan Blok Rokan memiliki pengaruh dan kaitan erat dengan masa depan perekonomian Provinsi Riau. Ini artinya juga berkaitan langsung dengan harapan kesejahteraan masyarakat Riau.
Tak bisa ditutupi, harapan dan keinginan masyarakat Riau untuk bisa terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan sangat besar. Sebuah keinginan yang wajar dan tidak berlebihan. Bahkan bisa dikatakan masyarakat Riau sudah memendam keinginan ini bertahun-tahun serta sabar untuk menanti mendapatkan kesempatan yang sudah seharusnya diperoleh.
Setidaknya ada beberapa alasan kuat bagi masyarakat Riau untuk terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan. Pertama, sesuai dengan amanat reformasi. Salah satu tujuan penting perjuangan reformasi adalah terwujudnya desentralisasi atau otonomi daerah. Reformasi adalah perjuangan melawan sentralisasi pengelolaan pemerintah yang berpusat di Jakarta.
Keterlibatan elemen Provinsi Riau dalam pengelolaan Blok Rokan dengan demikian adalah amanah reformasi. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada unsur provinsi Riau untuk terlibat dalam mengelola sumber daya alam seperti Blok Rokan agar bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.
Kedua, Provinsi Riau sudah memiliki pengalaman terlibat melanjutkan pengelolaan Blok Migas. Melalui BUMD, PT Bumi Siak Pusako yang bersama PT Pertamina Hulu meneruskan pengelolaan Blok CPP. Selain itu juga berhasil meneruskan pengelolaan Blok Langgak melalui PT Sarana Pembangunan Riau. Dua blok Migas yang sebelumnya juga dikelola oleh PT CPI.
Keterlibatan elemen Provinsi Riau pada pengelolaan dua blok Migas tersebut menjadi bukti nyata pelaksanaan amanah reformasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Oleh sebab itu, keterlibatan elemen provinsi Riau pada saat pengelolaan Blok oleh PT CPI berakhir pada 2021 sudah ada presedennya. Justru jika tidak dilibatkan maka menjadi tanda kemunduran amanah reformasi.
Ketiga, secara historis dan sosiologis masyarakat provinsi Riau adalah pemangku kepentingan (stakeholder) yang otentik atas Blok Rokan. Sebab, areal seluas 6.264 kilometer yang menyimpan sumber daya Migas ini berada dalam wilayah administratif provinsi Riau. Sehingga secara alami atau by nature ladang minyak dan gas bumi ini tidak terpisahkan dengan masyarakat Riau.
Namun sejak ditemukan pada tahun 1924 bisa dikatakan masyarakat Riau tak lebih sebagai â€penontonâ€. Sebab, saat masih era penjajahan Belanda lapangan Migas di Blok Rokan dikelola oleh NV Nederlandsche Pasific Petroleum; (NPPM) patungan Standard Oil Company of California (Socal) dengan Texas Oil Company (Texaco). Perusahaan berubah menjadi PT Caltex Pasific Indonesia (CPI) saat era 1960-an dan kemudian menjadi PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) sejak 2005.
Artinya selama 93 tahun masyarakat Riau tak lebih sebagai â€penonton di rumah sendiriâ€. Selama kurun waktu hampir satu abad itu pengelolaan ladang Migas tersebut dilakukan tanpa melibatkan langsung elemen Provinsi Riau sebagai pemangku kepentingan. Baik dalam hal teknis operasional maupun penentuan kebijakan. Sebab CPI adalah perusahaan asing. Sedang kebijakan ditangani pemerintah pusat.
Keempat, sebagai sumber penggerak percepatan perekonomian dan pembangunan Provinsi Riau. Keterlibatan elemen Provinsi Riau dalam pengelolaan Blok Rokan secara langsung akan menambah kemampuan anggaran daerah. Hal ini diharapkan meningkatkan rasio belanja Modal dalam postur APBD Riau yang saat ini sebesar sekitar 20,1 persen. Sebab rasio Belanja Modal tersebut dinilai belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi Riau.
Kelima, ikut menentukan dan mempersiapkan pengembangan wilayah saat cadangan migas Blok Rokan habis. Keterlibatan elemen Provinsi Riau penting dan strategis dalam rangka menghadapi pasca penambangan migas Blok Rokan. Sebab, investor atau perusahaan asing bisa dengan mudah meninggalkan lokasi Blok Rokan saat cadangan migas habis.
Maka keterlibatan elemen Provinsi Riau akan memberikan perhatian dan kepedulian sejak dini terhadap kondisi pascapenambangan atau saat operasi migas Blok Rokan berakhir. Sehingga sejak dini perlu dialokasikan anggaran dan kebijakan untuk pengembangan wilayah saat operasi migas Blok Rokan berhenti karena cadangan migas dalam perut bumi habis agar tidak menjadi kawasan â€hantu†karena ditinggal begitu saja oleh investor atau perusahaan operator migas.
Berbeda dengan Blok CPP dan Blok Langgak, cadangan atau reserve hydrokarbon (migas) Blok Rokan saat ini hingga berakhir kontrak oleh CPI pada 2021 masih cukup besar. Data Kementerian ESDM menyebutkan cadangan Blok Rokan saat ini adalah sebesar 1,17 miliar barel dan 77,13 miliar kaki kubik. Meski demikian, jika diasumsikan produksi minyak mentah konstan 200 ribu bph maka Blok Rokan baru habis 16 tahun lagi atau pada 2031.
Kurun waktu 16 tahun bukanlah periode yang lama untuk operasi lapangan migas. Oleh sebab itu kebijakan pengelolaan operasi Blok Rokan pasca 2021 harus mempertimbangkan dengan seksama kondisi atau situasi pascapenambangan migas atau saat cadangan migas habis. Pada titik inilah (selain empat alasan lain yang dikemukakan diatas) pentingnya peran strategis elemen provinsi Riau dalam pengelolaan Blok Rokan pasca 2021.
Sejauh ini setidaknya ada tiga peraturan yang menjadi landasan untuk memutuskan kelanjutan operasi WK atau Blok migas. Ketiga peraturan itu adalah PP nomor 35/2004, Permen ESDM nomor 15/2015 dan Permen ESDM 26/2017. Baik PP nomor 35/2004 dan Permen ESDM nomor 15/2015 intinya memberikan peran kepada PT Pertamina untuk meneruskan kelanjutan operasi Blok migas yang kontraknya berakhir. Sedang Permen ESDM nomor 26/2017 mengatur transisi investasi untuk blok migas yang kontraknya berakhir.
Di mana elemen Provinsi Riau bisa masuk terlibat saat kontrak Blok Rokan berakhir 2021? Amat bergantung pada komitmen, kesediaan dan niat politik pemerintah pusat. Sebab, kelanjutan pengelolaan Blok Rokan pada dasarnya juga amat bergantung pada negosiasi atau perundingan. Lima alasan yang dikemukakan diatas amat penting menjadi pertimbangan pemerintah pusat menentukan kelanjutan pengelolaan Blok Rokan pasca 2021.
Bangsa ini rasanya tidak ingin dan tidak rela melihat saudaranya di Riau hanya menjadi penonton terhadap sumber daya migas yang berada di perut bumi Lancang Kuning itu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

