Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Sepasang remaja berumur enam belas tahun berpacaran lalu melakukan hubungan seksual. Orangtua si anak perempuan melaporkan si anak lelaki ke polisi. Terbayang di hadapan, penegak hukum akan mengenakan sangkaan terhadap si anak lelaki dengan pasal 76D (persetubuhan terhadap anak) dan/atau 76E (pencabulan terhadap anak) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Si anak lelaki berdalih, ia dan pacarnya melakukan aktivitas seksual atas dasar mau sama mau. Tidak ada paksaan dari satu pihak terhadap pihak lain.
Polisi bergeming. Si anak lelaki dijebloskan ke balik sel besi. Dengan situasi semacam itu, simpulannya: anak lelaki adalah pelaku pencabulan, anak perempuan adalah korban pencabulan.
Pengabaian terhadap Kehendak
Karena si anak lelaki dan si anak perempuan masih berusia anak-anak, maka alasan mau sama mau atau pun suka sama suka bukanlah hal yang relevan. Usia anak-anak adalah usia yang terlarang bagi aktivitas seksual. Atas dasar itu, kehendak dapat sepenuhnya diabaikan. Sehingga, ketika ada anak yang melakukan kontak seksual, betapa pun ia sejatinya berkehendak untuk itu, namun unsur kehendaknya itu harus dinihilkan. Si anak harus diposisikan sebagai korban. Ia harus dikunci pada status sebagai individu yang tidak berkehendak melakukan kontak seksual. Ia, oleh hukum, harus diasumsikan terpaksa terlibat dalam aktivitas seksual itu. Tidak ada satu modus pun dari si pelaku, baik berupa paksaan maupun bujuk rayu sekali pun, yang dapat menggugurkan asumsi tentang anak yang melakukan aktivitas seksual tersebut.
Dari situ dapat dipahami bahwa manakala seseorang yang telah berusia dewasa melakukan tindakan cabul dengan individu berusia di bawah delapan belas tahun, orang dewasa tersebut niscaya duduk di kursi pesakitan. Mitra seksualnya, yaitu orang berumur yang belum berumur delapan belas tahun, niscaya menyandang status korban.
Keduanya Anak
Hitam putihnya duduk perkara menjadi rumit ketika dua orang yang mencarut itu sama-sama masih berusia kanak-kanak dan melakukan hubungan intim atas dasar sukarela, mau sama mau.
Dalam situasi sedemikian rupa, agar tidak diskriminatif, unsur kehendak yang dinihilkan dari sisi korban seharusnya juga dikesampingkan dari sisi pelaku. Tidak mungkin si perempuan yang masih tergolong anak-anak diasumsikan tidak berkehendak melakukan hubungan seks, sementara si lelaki yang faktanya juga masih anak-anak justru dianggap berkehendak melakukan pornoaksinya. Keduanya, baik si lelaki dan si perempuan, adalah dua individu yang —berdasarkan UU Perlindungan Anak— sama-sama dianggap tidak berkeinginan sama sekali melakukan persetubuhan kendati realitasnya yang mereka perbuat adalah consensual sex. Keduanya, dengan logika demikian, adalah korban. Pengenaan pasal 76E UU Perlindungan Anak ke salah satu pihak, dalam hal ini si anak lelaki, lalu menersangkakannya sebagai pelaku pencabulan, adalah tidak tepat. Itu karena —sekali lagi— kedua orang tersebut belum memasuki usia dewasa (masih anak-anak) serta melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.
Konstruksi bahwa anak lelaki dan anak perempuan adalah sama-sama korban merupakan sesuatu yang dimungkinkan. Sebabnya, pasal 76E UU Perlindungan Anak hanya memuat kata “anakâ€, tanpa jenis kelamin anak. Dengan demikian, pasal 76E serta pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut terbuka bagi kemungkinan di mana anak lelaki dan anak perempuan bisa menjadi pelaku, sebagaimana anak lelaki dan anak perempuan juga bisa merupakan korban.
Persoalannya, dan ini pula barangkali yang menjadi alasan polisi menersangkakan si anak lelaki, adalah persepsi umum bahwa dalam setiap peristiwa pencabulan, lelaki musti pelaku dan perempuan pasti korban. Pandangan itu tidak terlepas dari citra bahwa lelaki mempunyai alat kelamin yang aktif (agresif) sedangkan alat vital perempuan bersifat pasif (reseptif).
Pandangan semacam itu sudah kedaluwarsa, karena intisari serangan seksual bukan lagi pada kondisi organ vital seksual, melainkan pada kehendak. Apabila salah satu pihak menginginkan kontak seksual, sementara pasangannya tidak menghendakinya, maka pihak pertama —ketika meneruskan keinginannya menjadi perbuatan— dapat dianggap melakukan serangan seksual terhadap pihak kedua.
Jadi bisa dipahami bahwa, dalam sebuah kontak seksual, lelaki ternyata juga bisa tidak mempunyai keinginan (kehendak) apalagi persetujuan untuk melakukan kontak seksual. Bahkan andaikan organ seksualnya mengalami ereksi, kondisi fisiknya itu tidak mutlak pasti disertai dengan kondisi psikis yang sebangun. Kondisi ragawi dan suasana hati lelaki bisa saling bertentangan, seperti halnya sikap ambigu yang juga bisa dialami perempuan.
Dari situ, kembali ke persoalan sebagaimana yang dilukiskan pada alinea-alinea pendahuluan tulisan ini, baik si anak lelaki maupun si anak perempuan pada kenyataannya bisa sama-sama berinisiatif lalu secara sukarela melakukan hubungan tak senonoh itu. Begitu pula, bisa saja perempuan menginginkan seks dan lelaki tidak menghendaki seks.
Apalagi dalam sebuah kontak seksual yang dilakukan oleh dua orang berusia anak-anak dan benar-benar didasari mau sama mau, hukum tidak boleh secara semena-mena mengunci si anak lelaki by default adalah pelaku pencabulan dan anak perempuan adalah pasti korban. Penegak hukum tidak boleh diskriminatif dalam memosisikan anak lelaki dan anak perempuan di hadapan pasal 76E UU Perlindungan Anak.
Dari konstruksi tersebut, serangan seksual terhadap lelaki sesungguhnya dapat terjadi. Male rape, istilahnya. Ketika terjadi male rape, lelaki adalah korban. Pelakunya bisa sesama lelaki maupun perempuan.
Karena tidak boleh diskriminatif, maka dalam kejadian persenggamaan mau sama mau antara dua anak, kedua anak tersebut lebih tepat disikapi sebagai pelaku. Konsekuensinya, kedua anak yang bersangkutan harus dijatuhi sanksi atas perbuatan cabul mereka. Sanksi dijatuhkan dengan merujuk UU SPPA, tentunya.***
Si anak lelaki berdalih, ia dan pacarnya melakukan aktivitas seksual atas dasar mau sama mau. Tidak ada paksaan dari satu pihak terhadap pihak lain.
Polisi bergeming. Si anak lelaki dijebloskan ke balik sel besi. Dengan situasi semacam itu, simpulannya: anak lelaki adalah pelaku pencabulan, anak perempuan adalah korban pencabulan.
Pengabaian terhadap Kehendak
Karena si anak lelaki dan si anak perempuan masih berusia anak-anak, maka alasan mau sama mau atau pun suka sama suka bukanlah hal yang relevan. Usia anak-anak adalah usia yang terlarang bagi aktivitas seksual. Atas dasar itu, kehendak dapat sepenuhnya diabaikan. Sehingga, ketika ada anak yang melakukan kontak seksual, betapa pun ia sejatinya berkehendak untuk itu, namun unsur kehendaknya itu harus dinihilkan. Si anak harus diposisikan sebagai korban. Ia harus dikunci pada status sebagai individu yang tidak berkehendak melakukan kontak seksual. Ia, oleh hukum, harus diasumsikan terpaksa terlibat dalam aktivitas seksual itu. Tidak ada satu modus pun dari si pelaku, baik berupa paksaan maupun bujuk rayu sekali pun, yang dapat menggugurkan asumsi tentang anak yang melakukan aktivitas seksual tersebut.
Dari situ dapat dipahami bahwa manakala seseorang yang telah berusia dewasa melakukan tindakan cabul dengan individu berusia di bawah delapan belas tahun, orang dewasa tersebut niscaya duduk di kursi pesakitan. Mitra seksualnya, yaitu orang berumur yang belum berumur delapan belas tahun, niscaya menyandang status korban.
Keduanya Anak
Hitam putihnya duduk perkara menjadi rumit ketika dua orang yang mencarut itu sama-sama masih berusia kanak-kanak dan melakukan hubungan intim atas dasar sukarela, mau sama mau.
Dalam situasi sedemikian rupa, agar tidak diskriminatif, unsur kehendak yang dinihilkan dari sisi korban seharusnya juga dikesampingkan dari sisi pelaku. Tidak mungkin si perempuan yang masih tergolong anak-anak diasumsikan tidak berkehendak melakukan hubungan seks, sementara si lelaki yang faktanya juga masih anak-anak justru dianggap berkehendak melakukan pornoaksinya. Keduanya, baik si lelaki dan si perempuan, adalah dua individu yang —berdasarkan UU Perlindungan Anak— sama-sama dianggap tidak berkeinginan sama sekali melakukan persetubuhan kendati realitasnya yang mereka perbuat adalah consensual sex. Keduanya, dengan logika demikian, adalah korban. Pengenaan pasal 76E UU Perlindungan Anak ke salah satu pihak, dalam hal ini si anak lelaki, lalu menersangkakannya sebagai pelaku pencabulan, adalah tidak tepat. Itu karena —sekali lagi— kedua orang tersebut belum memasuki usia dewasa (masih anak-anak) serta melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.
Konstruksi bahwa anak lelaki dan anak perempuan adalah sama-sama korban merupakan sesuatu yang dimungkinkan. Sebabnya, pasal 76E UU Perlindungan Anak hanya memuat kata “anakâ€, tanpa jenis kelamin anak. Dengan demikian, pasal 76E serta pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut terbuka bagi kemungkinan di mana anak lelaki dan anak perempuan bisa menjadi pelaku, sebagaimana anak lelaki dan anak perempuan juga bisa merupakan korban.
Persoalannya, dan ini pula barangkali yang menjadi alasan polisi menersangkakan si anak lelaki, adalah persepsi umum bahwa dalam setiap peristiwa pencabulan, lelaki musti pelaku dan perempuan pasti korban. Pandangan itu tidak terlepas dari citra bahwa lelaki mempunyai alat kelamin yang aktif (agresif) sedangkan alat vital perempuan bersifat pasif (reseptif).
Pandangan semacam itu sudah kedaluwarsa, karena intisari serangan seksual bukan lagi pada kondisi organ vital seksual, melainkan pada kehendak. Apabila salah satu pihak menginginkan kontak seksual, sementara pasangannya tidak menghendakinya, maka pihak pertama —ketika meneruskan keinginannya menjadi perbuatan— dapat dianggap melakukan serangan seksual terhadap pihak kedua.
Jadi bisa dipahami bahwa, dalam sebuah kontak seksual, lelaki ternyata juga bisa tidak mempunyai keinginan (kehendak) apalagi persetujuan untuk melakukan kontak seksual. Bahkan andaikan organ seksualnya mengalami ereksi, kondisi fisiknya itu tidak mutlak pasti disertai dengan kondisi psikis yang sebangun. Kondisi ragawi dan suasana hati lelaki bisa saling bertentangan, seperti halnya sikap ambigu yang juga bisa dialami perempuan.
Dari situ, kembali ke persoalan sebagaimana yang dilukiskan pada alinea-alinea pendahuluan tulisan ini, baik si anak lelaki maupun si anak perempuan pada kenyataannya bisa sama-sama berinisiatif lalu secara sukarela melakukan hubungan tak senonoh itu. Begitu pula, bisa saja perempuan menginginkan seks dan lelaki tidak menghendaki seks.
Apalagi dalam sebuah kontak seksual yang dilakukan oleh dua orang berusia anak-anak dan benar-benar didasari mau sama mau, hukum tidak boleh secara semena-mena mengunci si anak lelaki by default adalah pelaku pencabulan dan anak perempuan adalah pasti korban. Penegak hukum tidak boleh diskriminatif dalam memosisikan anak lelaki dan anak perempuan di hadapan pasal 76E UU Perlindungan Anak.
Dari konstruksi tersebut, serangan seksual terhadap lelaki sesungguhnya dapat terjadi. Male rape, istilahnya. Ketika terjadi male rape, lelaki adalah korban. Pelakunya bisa sesama lelaki maupun perempuan.
Karena tidak boleh diskriminatif, maka dalam kejadian persenggamaan mau sama mau antara dua anak, kedua anak tersebut lebih tepat disikapi sebagai pelaku. Konsekuensinya, kedua anak yang bersangkutan harus dijatuhi sanksi atas perbuatan cabul mereka. Sanksi dijatuhkan dengan merujuk UU SPPA, tentunya.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

