Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Semua warga Indonesia kedudukannya sama di hadapan hukum. Demikian undang-undang mengatur. Hukum dibuat tidak lain maksudnya untuk menegakkan keadilan. Namun ketika hukum jatuh ke kuasa orang yang punya kepentingan ceritanya jadi lain. Misalnya kejanggalan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sidang dugaan penistaan agama disinyalir tidak terlepas dari peran Jaksa Agung HM Prasetyo. Kok bisa? Ya bisa. Kejanggalan itu kemudian dilaporkan oleh ormas Pemuda Muhammadiyah ke Komisi Kejaksaan (Komjak).
Konon mereka, mengendus bahwa Jaksa Agung menginstruksikan penundaan pembacaan tuntutan, sekaligus sebab di balik tuntutan ringan JPU. Direktur Satgas Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah Ghufroni menuturkan, laporan terhadap JPU sidang dugaan penistaan agama pada Komjak dikarenakan ada sejumlah kejanggalan.
Di antaranya, JPU menyebut terdakwa tidak terbukti secara sengaja menista agama, penghilangan pasal 156 a dalam tuntutan dan penundaan pembacaan penuntutan. Jadi aneh karena JPU melemahkan sendiri tuntutannya, ada apa? Padahal, dalam persidangan itu sudah ada lima video lain yang mendukung video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu. Dengan lima video lain itu, seharusnya unsur kesengajaan itu terpenuhi.
Lalu, dalam tuntutan itu juga dihilangkan pasal 156 a. Padahal, dalam surat dakwaan ada dua pasal yang digunakan, pasal 156 dan 156 a. Penghilangan pasal ini jelas sangat aneh, sebab dalam proses sidang yang sejak awal ingin dibuktikan adalah pasal 156 a ini. Belum lagi dengan penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, karena belum selesai mengetik.
Bahkan, Jaksa Agung juga sempat menyebut sepakat dengan penundaan pembacaan tuntutan. Setelah mendapatkan anjuran dari Polda Metro Jaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kejagung bisa diintervensi dalam melakukan penuntutan alias tidak independen. Sekaligus menunjukkan peran dari Jaksa Agung yang menginstruksikan ditunda pembacaan tuntutannya. Sekaligus, berperan untuk meringankan tuntutan.
Keanehan-keanehan ini pantas disorot. Pasalnya, JPU itu merupakan pengacara negara yang seharusnya menguatkan tuntutan. Namun, dengan tuntutan hanya setahun penjara dengan percobaan dua tahun, JPU mengingkari pembuktian yang dilakukan selama ini. JPU juga memiliki puluhan saksi dan banyak barang bukti, kok sekarang malah mengingkarinya sendiri.
Maka tidaklah salah kiranya Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperingatkan para penegak hukum khususnya kejaksaan agar tidak mempermainkan hukum.
Mereka menemukan indikasi kuat permainan hukum itu dalam menuntut terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. tuntutan jaksa terhadap Ahok berupa setahun penjara dan dua tahun masa percobaan itu dianggap tidak adil. Padahal sudah ada yurisprudensi kasus penistaan agama sebelumnya dengan tuntutan yang jauh lebih berat. Penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yang tidak jelas juga dianggap pengistimewaan terhadap Ahok.
Ketika hukum pandang bulu tentu sangat berbahaya pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hukum jatuh wibawanya karena bisa dipermainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Bila hukum tak dipercaya lagi boleh jadi orang akan kembali bergerak langsung untuk menuntut keadilan. Ketika hukum tidak menjawab rasa keadilan ini akan mengundang anarkisme dan tindakan tidak produktif lainnya. Atau memang ini yang mereka harapkan agar kembali dapat mengkambinghitamkan umat Islam seperti selama ini? Wallahu A’lam.***
Konon mereka, mengendus bahwa Jaksa Agung menginstruksikan penundaan pembacaan tuntutan, sekaligus sebab di balik tuntutan ringan JPU. Direktur Satgas Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah Ghufroni menuturkan, laporan terhadap JPU sidang dugaan penistaan agama pada Komjak dikarenakan ada sejumlah kejanggalan.
Di antaranya, JPU menyebut terdakwa tidak terbukti secara sengaja menista agama, penghilangan pasal 156 a dalam tuntutan dan penundaan pembacaan penuntutan. Jadi aneh karena JPU melemahkan sendiri tuntutannya, ada apa? Padahal, dalam persidangan itu sudah ada lima video lain yang mendukung video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu. Dengan lima video lain itu, seharusnya unsur kesengajaan itu terpenuhi.
Lalu, dalam tuntutan itu juga dihilangkan pasal 156 a. Padahal, dalam surat dakwaan ada dua pasal yang digunakan, pasal 156 dan 156 a. Penghilangan pasal ini jelas sangat aneh, sebab dalam proses sidang yang sejak awal ingin dibuktikan adalah pasal 156 a ini. Belum lagi dengan penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, karena belum selesai mengetik.
Bahkan, Jaksa Agung juga sempat menyebut sepakat dengan penundaan pembacaan tuntutan. Setelah mendapatkan anjuran dari Polda Metro Jaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kejagung bisa diintervensi dalam melakukan penuntutan alias tidak independen. Sekaligus menunjukkan peran dari Jaksa Agung yang menginstruksikan ditunda pembacaan tuntutannya. Sekaligus, berperan untuk meringankan tuntutan.
Keanehan-keanehan ini pantas disorot. Pasalnya, JPU itu merupakan pengacara negara yang seharusnya menguatkan tuntutan. Namun, dengan tuntutan hanya setahun penjara dengan percobaan dua tahun, JPU mengingkari pembuktian yang dilakukan selama ini. JPU juga memiliki puluhan saksi dan banyak barang bukti, kok sekarang malah mengingkarinya sendiri.
Maka tidaklah salah kiranya Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperingatkan para penegak hukum khususnya kejaksaan agar tidak mempermainkan hukum.
Mereka menemukan indikasi kuat permainan hukum itu dalam menuntut terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. tuntutan jaksa terhadap Ahok berupa setahun penjara dan dua tahun masa percobaan itu dianggap tidak adil. Padahal sudah ada yurisprudensi kasus penistaan agama sebelumnya dengan tuntutan yang jauh lebih berat. Penundaan pembacaan tuntutan dengan alasan yang tidak jelas juga dianggap pengistimewaan terhadap Ahok.
Ketika hukum pandang bulu tentu sangat berbahaya pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hukum jatuh wibawanya karena bisa dipermainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Bila hukum tak dipercaya lagi boleh jadi orang akan kembali bergerak langsung untuk menuntut keadilan. Ketika hukum tidak menjawab rasa keadilan ini akan mengundang anarkisme dan tindakan tidak produktif lainnya. Atau memang ini yang mereka harapkan agar kembali dapat mengkambinghitamkan umat Islam seperti selama ini? Wallahu A’lam.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

