Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hari Buruh dan Keberpihakan yang Didambakan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - HARI buruh yang lebih populer dengan sebutan May Day diperingati melalui aksi nyata yang digelar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Para buruh dipastikan akan kembali turun ke jalan dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2017 hari ini.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa buruh dan masyarakat masih jauh dari kata sejahtera. Bahwa, kebijakan yang diambil pemerintah belum berpihak pada orang kecil termasuk buruh.

Menurutnya, ada tiga kebijakan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap buruh. Pertama, menetapkan PP No78/2015 yang membatasi kenaikan upah. Kedua, mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, di mana orang yang bekerja hanya diberi uang saku. Ketiga, menetapkan PP No45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil.

Apapun aksi yang akan dilakukan dan aspirasi yang disampaikan, kita  ingin menggarisbawahi bahwa upaya para buruh memperjuangkan haknya patut diacungi jempol, khususnya yang menggelar aksi secara profesional dengan pendekatan obyektif dan memiliki visi membangun peradaban sebuah bangsa ke arah yang lebih baik.

Saat ini mayoritas penduduk Indonesia adalah buruh dalam arti luas. Kondisi ini akan sangat menguntungkan bagi mayoritas buruh untuk memperjuangkan hak-haknya, sesuai harapan untuk mendapatkan taraf hidup layak atau setidak-tidaknya hasil kerja buruh dapat memenuhi keperluan sehari-hari.

Untuk sampai ke arah itu, situasinya memang harus tetap kondusif. Apalagi, beberapa waktu lalu, pemerintah sudah membuat kebijakan pro-buruh, misalnya persetujuan bahwa pendapatan di bawah dua juta tidak dikenakan pajak. Juga dukungan lain berupa pembatalan permanen dari lembaga hukum tertinggi di negeri ini yaitu Mahkamah Konstitusi pada 17 Januari 2012 lalu, yang membatalkan sistem kerja kontrak outsourcing, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hingga saat ini, penerapannya boleh jadi belum seutuhnya berpihak kepada para buruh, yang karenanya harus terus dikawal.

Selanjutnya, bagaimana semua keberpihakan pemerintah dan praktisi hukum itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata, juga untuk hal-hal lainnya, termasuk tiga poin yang disampaikan Presiden KSPI tadi. Sehingga kehidupan layakyang didambakan para buruh yang juga anak bangsa, dapat terwujud .

Dengan kondisi ini, semestinya perjuangan sudah mulai berbentuk, meski tantangan masih tetap dan selalu ada. Kita hargai perjuangan penuh damai para buruh yang semuanya masih mengharapkan untaian kesejahteraan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer