Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Kita semua mungkin sudah sering mendengar kata â€liberalisme†dan â€globalisasiâ€. Sekarang ada lagi yang belakangan muncul di era abad 20 yaitu â€neoliberalismeâ€. Apa bedanya â€liberalisme †dengan â€neoliberalisme†dan apapula kaitannya dengan â€globalisasiâ€? Menarik disimak. Apa benar globalisasi adalah suatu bentuk dari propaganda dari negara barat ingin menguasai dunia dalam bentuk pola penjajahan baru melalui penjajahan secara perekonomian dengan berupaya meliberalisasikan dunia?
Kita juga sebenarnya sudah paham bahwa di dunia itu, pola atau mazhab ekonomi politik yang ada di dunia, tidak saja yang dikenal hanya pola liberalisme yang terbukti berhasil dengan ala pasar bebasnya, namun kita bisa melihat bahwa pola hetorodoks yang berhasil memajukan Jepang dan Korea Selatan, dan begitu pula dengan pola negara kesejahteraan (Wellfare) yang berhasil memajukan negara-negara Scandinavia seperti Denmark, Swiss dan Swedia. Begitu pula dengan pola sosial demokrasi, yang telah membuktikan memajukan Jerman dan Perancis sebagai negara maju di dunia.
Jadi apa hebatnya liberalisme itu ya? Dan mengapa liberalisme berupaya menyusup kepada kehidupan perekonomian dunia masuk kepada negara lain dengan berbagai cara, dan saat ini muncul bentuk baru dari liberalisme yaitu neoliberalisme atau sering dalam bahasa sehari-harinya disebut sebagai neolib. Apapula itu neoliberalisme atau neolib itu? Kita juga sering latah ikut-ikutan mendengang-dengungkan globalisasi, tapi kita sendiri tidak pernah paham apa dan bagaimana serta siapa sebenarnya yang jadi pemilik dari propaganda dari globalisasi itu sendiri?
Neoliberalisme merupakan penjelmaan kembali paham liberalisme klasik dalam wajah dan jiwa yang baru. Memang kita tidak mungkin membahas neoliberalisme, bilamana kita tidak mengungkap tentang liberalisme. Paham liberalisme bermakna multidimensi, dapat ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maupun dari dimensi politik. Namun demikian, dalam artikel ini, liberalisme dimaksud ialah terkait dengan liberalisme ekonomi. Secara garis besar bahwa paham liberalisme adalah mengakar pada Filosophi Leissez Faire (persaingan bebas), yaitu mazhab yang mengutamakan pada hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Liberalisme berkeyakinan bahwa kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial, ketimbang melalui metode regulasi negara. Adanya tambahan neo dalam neoliberalisme, merupakan simbol pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme klasik, yang pada awal mulanya dicetuskan oleh ekonom Inggris Adam Smith, dalam bukunya dengan berjudul The Wealth of Nations (1776).
Pemikiran Smith menjelaskan bahwa tidak perlunya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Menurut Smith, sebaikya pihak pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja secara alamiah, semarakkan proses deregulasi, melalui segenap pengurangan restriksi pada industri, lakukan debirokratisasi segala perizinan, lakukan aturan bebas tarif, agar realisasi free trade atau perdagangan bebas bisa berjalan mulus.
Konsep liberalisme secara kasat mata memperlihatkan bahwa perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk tumbuh berkembang. Dapat juga dipahami bahwa liberalisme secara terang-terangan ingin “bebas dari kontrol pemerintah,†atau kebebasan individual untuk menjalankan persaingan bebas. Dengan demikian dalam paham liberalisme secara kental bahwa terbuka lebar kebebasan bagi kaum kapitalis (para pemilik modal) untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Namun sejalan dengan waktu, konsep liberalisme dari Smith ini, jatuh pamor ketika terjadi bencana depresi besar (the great depression) di tahun 1930-an yang melanda Eropa secara keseluruhan.
Krisis ekonomi tahun 1930an tersebut ini selanjutnya melahirkan paham kelanjutan dari liberalisme, yaitu dari seorang pakar ekonomi dari Inggris, John Maynard Keynes. Teori Keynes ini muncul dengan pemikiran baru sebagai alternatif terhadap paham liberal. Keynes berpandangan yang bertentangan dengan kebijakan liberalisme. Keynes berpandangan, bahwa full employment buruh harus diperjuangkan, karena berperan strategis bagi perkembangan kapitalisme, untuk itu, intervensi pemerintah dan bank sentral harus dilibatkan guna menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut setelah lahirnya Teori Keynes, maka peran negara dalam bidang ekonomi menjadi mulai dominan, dan paham liberalisme makin tidak populer.
Ketidakpopuleran dari kapitalisme masih berlanjut pada periode berikutnya, sebagai akibat dari terbentuknya konsorsium negara-negara penghasil minyak (OPEC) yang merupakan kumpulan dari negara-negara produsen minyak dan kesemua anggotannya memang bukan penganut paham liberalisme. Adanya OPEC harga semakin terkontrol dan perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang milik negara-negara kapitalis, makin terpuruk.
Adanya proses dan berbagai kejadian dalam kehidupan perekonomian dunia dan memperlihatkan keruntuhan dari paham liberalisme maka timbullah tekad dari negara-negara maju penganut paham liberalisme untuk menghidupkan kembali dan ingin menduniakan liberalisme melalui metode corporate globalization, dan hanya dengan jalan itulah para negara liberalis akan berhasil merebut kembali ekonomi dunia, dan mengembalikan paham liberalisme, bahkan dengan skala global dan dalam strategi gerakan terstruktur dan tersistem dengan baik serta bahkan dengan lebih masif. Kesemuanya itu yang disebut dengan neoliberalisme yaitu hati dan pemikirannya sama dengan liberalisme, namun manuver dan jangkauannya lebih mendunia jauh lebih terstruktur dan sistematis dan terjerat tanpa sadar, dengan masuk pada suatu negara dengan format sebagai dewa penolong dan pada akhirnya tidak akan pernah lepas lagi dari jeratan itu.
Kita masuk kepada pembahasan tentang cerita kebangkitan dari liberalisme di negara asalnya yaitu Amerika Serikta di mana neoliberalisme dikembangkan melalui “konsensus†yang dibuat untuk tujuan membangkitkan kembali paham liberalisme dengan kemasan yang lebih menarik untuk menguasai perekonomian dunia, dan konsesus dinamakan the Neoliberal Washington Consensus. Konsensus ini berisi kesepakatan dari para pembela ekonomi privat, terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar (TNC’s/MNC’s), untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik secara global.
Pokok-pokok pikiran dalam Washington Consensus itu dirumuskan sebagai berikut: 1)Disiplin fiskal, pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif di mana defisit anggaran tidak boleh lebih dari dua persen terhadap PDB. 2) Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah. Pemerintah harus berusaha untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. 3) Reformasi pajak, pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak. 4) Liberalisasi finansial, sektor ini perlu didorong lebih liberal agar terjadi peningkatan efisiensi. 5) Kebijakan nilai tukar yang memiliki kredibilitas yang menjamin terdorongnya iklim persaingan. 6) Mendorong liberalisasi perdagangan dengan cara menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif (larangan-larangan) secara progresif. 7) Mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dan asing sehingga meningkatkan efisiensi. 8) Melakukan program privatisasi melalui pengalihan kepemilikan perusahaan milik negara kepada swasta. 9) Iklim deregulasi harus didorong untuk menghilangkan restriksi masuk pasar sehingga pasar semakin kompetitif.
Ada jalan masuk neoliberalisme pada negara-negara di dunia secara tersistem di antara melalui Bank Dunia dan maupun IMF. Bank Dunia dan IMF adalah dua lembaga multilateral keuangan yang sangat berpengaruh di dunia. Kedua lembaga ini dibentuk pada saat berlangsungnya Konferensi Bretton Woods seusai Perang Dunia II dengan tujuan utama untuk merekonstruksi infrastruktur dunia dan membantu pembangunan negara-negara anggotanya. Bank Dunia dan IMF mempunyai fungsi yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi tumpang tindih sesuai dengan kepentingannya saat itu. Bank Dunia lebih banyak berurusan dengan permasalahan struktutal seperti bagaimana pemerintah harus mengalokasikan anggarannya, kelembagaan keuangan negara, pasar tenaga kerja dan kebijakan perdagangan. Sedangkan IMF dibatasi pada urusan ekonomi makro yang diantaranya lebih banyak bersinggungan dengan aspek defisit anggaran pemerintah, kebijakan moneter, inflasi, defisit perdagangan dan utang luar negeri.
Tidak ada yang membantah bawah hampir semua negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia dan Afrika adalah anggota aktif dan sebagian telah menjadi “pasien†Bank Dunia dan IMF. Banyaknya negara berkembang yang kena krisis ekonomi tingkat kronis justru setelah mendapatkan utang dan dalam pengawasan dari Bank Dunia dan IMF. Bisa saja resep yang diberikan Bank Dunia dan IMF kurang cocok.
Lalu kapan neolib masuk ke Indonesia? Awal embrio neoliberalisme masuk Indonesia ketika Pemerintah Republik Indonesia mulai berutang kepada negara/institusi kreditur baik secara bilateral maupun multilateral dan masuknya Indonesia menjadi anggota lembaga keuangan internasional. Bila kita longok ke masa lalu, maka diperoleh informasi bahwa utang bilateral Indonesia dengan negara kreditur dimulai sejak tahun 1946 berdasarkan UU No4/1946 tentang Pinjaman Nasional yang diubah melalui UU No9/1946. Lebih lanjut secara singkat katanya berdasarkan pada 8 November 1966 Indonesia kemali menjadi anggota IMF dan IBRD melalui UU No9/1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan IBRD. Kita tahu bahwa IMF dan IBRD lah lembaga yang dijadikan alat bagi negara-negara liberalis untuk bertindak sebagai dewa penyelamat di saat negara berkembang sedang perlu dana, namun setelah itu harus patuh dengan persyaratan yang kental dengan aroma liberalisme.
Pada saat disepakati yang didasari oleh situasi yang kepepet adanya pemberian utang inilah yang pada akhirnya menempatkan Indonesia di bawah monitoring kekuasaan lembaga-lembaga keuangan tersebut karena setiap pinjaman diikuti kondisionalitas yang harus dipatuhi. Contohnya IMF mensyaratkan bahwa Pemerintah Indonesia harus menjalankan kebijakan dan program yang ditentukan dan dituliskan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau dikenal dengan nama Letter of Intent (LoI). IMF mewajibkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sebuah paket program reformasi ekonomi sebagai bagian dari penyesuaian ekonomi makro Indonesia yang mencakup kebijakan-kebijakan pengurangan peran pemerintah, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi
Sebenarnya paket kebijakan atas tekanan dari IMF kala itu, merupakan kondisionalitas dan konsekuensi dampak dari utang luar negeri tersebut dan menjadi pintu masuk bagi pelaku-pelaku bisnis internasional yang merupakan perusahaan-perusahan milik negara-negara liberalis untuk menguasasi ekonomi dunia. Bahkan secara nyata ada kondisi yang mewajibkan negara-negara penerima utang tersebut harus membuat undang-undang terkait agar bisa menjadi sumber legitimasi operasionalisasi pelaku-pelaku bisnis internasional dalam melakukan investasinya di suatu negara tersebut.
Uniknya adala liberalisme wajah baru yaitu neoliberalisme mempertontonkan ambivalensi dan paradoksnya neoliberalisme, di satu sisi neo-liberalisme secara bangga pahamnya minta agar negara tidak ikut campur dalam arus perdagangan barang dan jasa antar-negara, namun pada sisi lainnya, negara diminta untuk ikut serta dalam memberikan aturan-aturan yang memudahkan liberalisasi perdagangan. Pada titik inilah kemudian muncul upaya-upaya untuk mempengaruhi negara sebagai pembuat hukum agar mengakomodasi kepentingan pelaku-pelaku bisnis internasional. Dengan demikian dalam paham neoliberalisme, secara terang-terangan menginginkan tangan pemerintah untuk terwujudnya pasar bebas.
Dari paparan di atas, apa yang bisa kita maknai tentang globalisasi tersebutkah? Dari berbagai macam aliran atau mazhab politik ekonomi di dunia, seperti yang telah diuraikan di awal, kita mungkin bersepakat bahwa aliran liberalisme lah yang paling “rese†mengacaukan dunia. Sebab kita belum pernah dengar bahwa aliran heterodoks mengacaukan dunia atau mengintervensi dunia, atau rasanya juga kita belum pernah mendengar bahwa aliran sosial demokrasi seperti Jerman, menerobos masuk kenegara-negara lain. Hanya liberalismelah yang dengan kemasan bermacam-macam atau modus menerobos berbagai macam negara.
Liberalisme kita lihat, bisa masuk pengaruhnya dengan modus memberikan bantuan atau pinjaman seperti melalui Bank Dunia atau IMF. Atau bisa juga melalui kerja sama dagang, contohnya salah satunya menjadi anggota TPP (Trans Pacific Partnership). Di mana semua anggota harus patuh dengan aturan yang bernuansakan pasar bebas yang menjadi paham utama liberalisme. Begitu pula dengan konsep MEA, walaupun MEA hanya sebagai kumpulan negara-negara ASEAN, sejatinya juga merupakan tekanan dan jebakan dari negara-negara liberalisme. MEA adalah suatu bentuk liberalisme secara regional.
Dengan demikian timbul pertanyaan. Kalau begitu globalisasi adalah sesuatu yang kurang baikkah dan perlukah kita tolak? Cina adalah negara besar ketiga dunia yang pada akhirnya secara terang-terangan menyatakan bahwa filosophi pemerintahan negaranya adalah komunisme, namun filosofi bisnisnya adalah liberalisme. Begitulah kedahsyatan dari suatu bentuk paham liberalisme dengan menggunakan baju dan kemasan globalisasi.
Lalu bagaimana sikap kita pada liberalisasai dan globalisasi? Yang jelas kita bisa menutup diri, artinya kita harus bisa menerima keterbukaan, namun keterbukaan melalui globalisasi dengan jati diri sendiri tentunya. Liberalisasi dengan memakai topeng globalisasi itulah yang sebenarnya perlu kita waspadai.
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trumph, yang mana sebenarnya Amerika Serikat itu adalah nenek moyangnya liberalisasi, toh ternyata secara terang-terangan menerapkan proteksionisme. Trump yakin bahwa mereka (AS) bisa hidup sejahtera secara internal dengan menggarap pasar domestik mereka.
Lalu bagaimana dengan kita? Kita sebagai negara besar, sepatutnya bisa hidup mandiri dengan mensinergikan pasar dalam negeri. Kita memang tidak harus anti globalisasi, dan tetap menerima kerja sama luar negeri, namun kita harus waspada bahwa liberalisasi yang membonceng globalisasi itu yang perlu disikapi. Jati diri perlu ditegakkan.***
Kita juga sebenarnya sudah paham bahwa di dunia itu, pola atau mazhab ekonomi politik yang ada di dunia, tidak saja yang dikenal hanya pola liberalisme yang terbukti berhasil dengan ala pasar bebasnya, namun kita bisa melihat bahwa pola hetorodoks yang berhasil memajukan Jepang dan Korea Selatan, dan begitu pula dengan pola negara kesejahteraan (Wellfare) yang berhasil memajukan negara-negara Scandinavia seperti Denmark, Swiss dan Swedia. Begitu pula dengan pola sosial demokrasi, yang telah membuktikan memajukan Jerman dan Perancis sebagai negara maju di dunia.
Jadi apa hebatnya liberalisme itu ya? Dan mengapa liberalisme berupaya menyusup kepada kehidupan perekonomian dunia masuk kepada negara lain dengan berbagai cara, dan saat ini muncul bentuk baru dari liberalisme yaitu neoliberalisme atau sering dalam bahasa sehari-harinya disebut sebagai neolib. Apapula itu neoliberalisme atau neolib itu? Kita juga sering latah ikut-ikutan mendengang-dengungkan globalisasi, tapi kita sendiri tidak pernah paham apa dan bagaimana serta siapa sebenarnya yang jadi pemilik dari propaganda dari globalisasi itu sendiri?
Neoliberalisme merupakan penjelmaan kembali paham liberalisme klasik dalam wajah dan jiwa yang baru. Memang kita tidak mungkin membahas neoliberalisme, bilamana kita tidak mengungkap tentang liberalisme. Paham liberalisme bermakna multidimensi, dapat ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maupun dari dimensi politik. Namun demikian, dalam artikel ini, liberalisme dimaksud ialah terkait dengan liberalisme ekonomi. Secara garis besar bahwa paham liberalisme adalah mengakar pada Filosophi Leissez Faire (persaingan bebas), yaitu mazhab yang mengutamakan pada hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Liberalisme berkeyakinan bahwa kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial, ketimbang melalui metode regulasi negara. Adanya tambahan neo dalam neoliberalisme, merupakan simbol pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme klasik, yang pada awal mulanya dicetuskan oleh ekonom Inggris Adam Smith, dalam bukunya dengan berjudul The Wealth of Nations (1776).
Pemikiran Smith menjelaskan bahwa tidak perlunya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Menurut Smith, sebaikya pihak pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja secara alamiah, semarakkan proses deregulasi, melalui segenap pengurangan restriksi pada industri, lakukan debirokratisasi segala perizinan, lakukan aturan bebas tarif, agar realisasi free trade atau perdagangan bebas bisa berjalan mulus.
Konsep liberalisme secara kasat mata memperlihatkan bahwa perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk tumbuh berkembang. Dapat juga dipahami bahwa liberalisme secara terang-terangan ingin “bebas dari kontrol pemerintah,†atau kebebasan individual untuk menjalankan persaingan bebas. Dengan demikian dalam paham liberalisme secara kental bahwa terbuka lebar kebebasan bagi kaum kapitalis (para pemilik modal) untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Namun sejalan dengan waktu, konsep liberalisme dari Smith ini, jatuh pamor ketika terjadi bencana depresi besar (the great depression) di tahun 1930-an yang melanda Eropa secara keseluruhan.
Krisis ekonomi tahun 1930an tersebut ini selanjutnya melahirkan paham kelanjutan dari liberalisme, yaitu dari seorang pakar ekonomi dari Inggris, John Maynard Keynes. Teori Keynes ini muncul dengan pemikiran baru sebagai alternatif terhadap paham liberal. Keynes berpandangan yang bertentangan dengan kebijakan liberalisme. Keynes berpandangan, bahwa full employment buruh harus diperjuangkan, karena berperan strategis bagi perkembangan kapitalisme, untuk itu, intervensi pemerintah dan bank sentral harus dilibatkan guna menciptakan lapangan kerja. Lebih lanjut setelah lahirnya Teori Keynes, maka peran negara dalam bidang ekonomi menjadi mulai dominan, dan paham liberalisme makin tidak populer.
Ketidakpopuleran dari kapitalisme masih berlanjut pada periode berikutnya, sebagai akibat dari terbentuknya konsorsium negara-negara penghasil minyak (OPEC) yang merupakan kumpulan dari negara-negara produsen minyak dan kesemua anggotannya memang bukan penganut paham liberalisme. Adanya OPEC harga semakin terkontrol dan perusahaan-perusahaan minyak multinasional yang milik negara-negara kapitalis, makin terpuruk.
Adanya proses dan berbagai kejadian dalam kehidupan perekonomian dunia dan memperlihatkan keruntuhan dari paham liberalisme maka timbullah tekad dari negara-negara maju penganut paham liberalisme untuk menghidupkan kembali dan ingin menduniakan liberalisme melalui metode corporate globalization, dan hanya dengan jalan itulah para negara liberalis akan berhasil merebut kembali ekonomi dunia, dan mengembalikan paham liberalisme, bahkan dengan skala global dan dalam strategi gerakan terstruktur dan tersistem dengan baik serta bahkan dengan lebih masif. Kesemuanya itu yang disebut dengan neoliberalisme yaitu hati dan pemikirannya sama dengan liberalisme, namun manuver dan jangkauannya lebih mendunia jauh lebih terstruktur dan sistematis dan terjerat tanpa sadar, dengan masuk pada suatu negara dengan format sebagai dewa penolong dan pada akhirnya tidak akan pernah lepas lagi dari jeratan itu.
Kita masuk kepada pembahasan tentang cerita kebangkitan dari liberalisme di negara asalnya yaitu Amerika Serikta di mana neoliberalisme dikembangkan melalui “konsensus†yang dibuat untuk tujuan membangkitkan kembali paham liberalisme dengan kemasan yang lebih menarik untuk menguasai perekonomian dunia, dan konsesus dinamakan the Neoliberal Washington Consensus. Konsensus ini berisi kesepakatan dari para pembela ekonomi privat, terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar (TNC’s/MNC’s), untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik secara global.
Pokok-pokok pikiran dalam Washington Consensus itu dirumuskan sebagai berikut: 1)Disiplin fiskal, pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif di mana defisit anggaran tidak boleh lebih dari dua persen terhadap PDB. 2) Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah. Pemerintah harus berusaha untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. 3) Reformasi pajak, pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak. 4) Liberalisasi finansial, sektor ini perlu didorong lebih liberal agar terjadi peningkatan efisiensi. 5) Kebijakan nilai tukar yang memiliki kredibilitas yang menjamin terdorongnya iklim persaingan. 6) Mendorong liberalisasi perdagangan dengan cara menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif (larangan-larangan) secara progresif. 7) Mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dan asing sehingga meningkatkan efisiensi. 8) Melakukan program privatisasi melalui pengalihan kepemilikan perusahaan milik negara kepada swasta. 9) Iklim deregulasi harus didorong untuk menghilangkan restriksi masuk pasar sehingga pasar semakin kompetitif.
Ada jalan masuk neoliberalisme pada negara-negara di dunia secara tersistem di antara melalui Bank Dunia dan maupun IMF. Bank Dunia dan IMF adalah dua lembaga multilateral keuangan yang sangat berpengaruh di dunia. Kedua lembaga ini dibentuk pada saat berlangsungnya Konferensi Bretton Woods seusai Perang Dunia II dengan tujuan utama untuk merekonstruksi infrastruktur dunia dan membantu pembangunan negara-negara anggotanya. Bank Dunia dan IMF mempunyai fungsi yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi tumpang tindih sesuai dengan kepentingannya saat itu. Bank Dunia lebih banyak berurusan dengan permasalahan struktutal seperti bagaimana pemerintah harus mengalokasikan anggarannya, kelembagaan keuangan negara, pasar tenaga kerja dan kebijakan perdagangan. Sedangkan IMF dibatasi pada urusan ekonomi makro yang diantaranya lebih banyak bersinggungan dengan aspek defisit anggaran pemerintah, kebijakan moneter, inflasi, defisit perdagangan dan utang luar negeri.
Tidak ada yang membantah bawah hampir semua negara-negara berkembang di Amerika Latin, Asia dan Afrika adalah anggota aktif dan sebagian telah menjadi “pasien†Bank Dunia dan IMF. Banyaknya negara berkembang yang kena krisis ekonomi tingkat kronis justru setelah mendapatkan utang dan dalam pengawasan dari Bank Dunia dan IMF. Bisa saja resep yang diberikan Bank Dunia dan IMF kurang cocok.
Lalu kapan neolib masuk ke Indonesia? Awal embrio neoliberalisme masuk Indonesia ketika Pemerintah Republik Indonesia mulai berutang kepada negara/institusi kreditur baik secara bilateral maupun multilateral dan masuknya Indonesia menjadi anggota lembaga keuangan internasional. Bila kita longok ke masa lalu, maka diperoleh informasi bahwa utang bilateral Indonesia dengan negara kreditur dimulai sejak tahun 1946 berdasarkan UU No4/1946 tentang Pinjaman Nasional yang diubah melalui UU No9/1946. Lebih lanjut secara singkat katanya berdasarkan pada 8 November 1966 Indonesia kemali menjadi anggota IMF dan IBRD melalui UU No9/1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan IBRD. Kita tahu bahwa IMF dan IBRD lah lembaga yang dijadikan alat bagi negara-negara liberalis untuk bertindak sebagai dewa penyelamat di saat negara berkembang sedang perlu dana, namun setelah itu harus patuh dengan persyaratan yang kental dengan aroma liberalisme.
Pada saat disepakati yang didasari oleh situasi yang kepepet adanya pemberian utang inilah yang pada akhirnya menempatkan Indonesia di bawah monitoring kekuasaan lembaga-lembaga keuangan tersebut karena setiap pinjaman diikuti kondisionalitas yang harus dipatuhi. Contohnya IMF mensyaratkan bahwa Pemerintah Indonesia harus menjalankan kebijakan dan program yang ditentukan dan dituliskan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau dikenal dengan nama Letter of Intent (LoI). IMF mewajibkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sebuah paket program reformasi ekonomi sebagai bagian dari penyesuaian ekonomi makro Indonesia yang mencakup kebijakan-kebijakan pengurangan peran pemerintah, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi
Sebenarnya paket kebijakan atas tekanan dari IMF kala itu, merupakan kondisionalitas dan konsekuensi dampak dari utang luar negeri tersebut dan menjadi pintu masuk bagi pelaku-pelaku bisnis internasional yang merupakan perusahaan-perusahan milik negara-negara liberalis untuk menguasasi ekonomi dunia. Bahkan secara nyata ada kondisi yang mewajibkan negara-negara penerima utang tersebut harus membuat undang-undang terkait agar bisa menjadi sumber legitimasi operasionalisasi pelaku-pelaku bisnis internasional dalam melakukan investasinya di suatu negara tersebut.
Uniknya adala liberalisme wajah baru yaitu neoliberalisme mempertontonkan ambivalensi dan paradoksnya neoliberalisme, di satu sisi neo-liberalisme secara bangga pahamnya minta agar negara tidak ikut campur dalam arus perdagangan barang dan jasa antar-negara, namun pada sisi lainnya, negara diminta untuk ikut serta dalam memberikan aturan-aturan yang memudahkan liberalisasi perdagangan. Pada titik inilah kemudian muncul upaya-upaya untuk mempengaruhi negara sebagai pembuat hukum agar mengakomodasi kepentingan pelaku-pelaku bisnis internasional. Dengan demikian dalam paham neoliberalisme, secara terang-terangan menginginkan tangan pemerintah untuk terwujudnya pasar bebas.
Dari paparan di atas, apa yang bisa kita maknai tentang globalisasi tersebutkah? Dari berbagai macam aliran atau mazhab politik ekonomi di dunia, seperti yang telah diuraikan di awal, kita mungkin bersepakat bahwa aliran liberalisme lah yang paling “rese†mengacaukan dunia. Sebab kita belum pernah dengar bahwa aliran heterodoks mengacaukan dunia atau mengintervensi dunia, atau rasanya juga kita belum pernah mendengar bahwa aliran sosial demokrasi seperti Jerman, menerobos masuk kenegara-negara lain. Hanya liberalismelah yang dengan kemasan bermacam-macam atau modus menerobos berbagai macam negara.
Liberalisme kita lihat, bisa masuk pengaruhnya dengan modus memberikan bantuan atau pinjaman seperti melalui Bank Dunia atau IMF. Atau bisa juga melalui kerja sama dagang, contohnya salah satunya menjadi anggota TPP (Trans Pacific Partnership). Di mana semua anggota harus patuh dengan aturan yang bernuansakan pasar bebas yang menjadi paham utama liberalisme. Begitu pula dengan konsep MEA, walaupun MEA hanya sebagai kumpulan negara-negara ASEAN, sejatinya juga merupakan tekanan dan jebakan dari negara-negara liberalisme. MEA adalah suatu bentuk liberalisme secara regional.
Dengan demikian timbul pertanyaan. Kalau begitu globalisasi adalah sesuatu yang kurang baikkah dan perlukah kita tolak? Cina adalah negara besar ketiga dunia yang pada akhirnya secara terang-terangan menyatakan bahwa filosophi pemerintahan negaranya adalah komunisme, namun filosofi bisnisnya adalah liberalisme. Begitulah kedahsyatan dari suatu bentuk paham liberalisme dengan menggunakan baju dan kemasan globalisasi.
Lalu bagaimana sikap kita pada liberalisasai dan globalisasi? Yang jelas kita bisa menutup diri, artinya kita harus bisa menerima keterbukaan, namun keterbukaan melalui globalisasi dengan jati diri sendiri tentunya. Liberalisasi dengan memakai topeng globalisasi itulah yang sebenarnya perlu kita waspadai.
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trumph, yang mana sebenarnya Amerika Serikat itu adalah nenek moyangnya liberalisasi, toh ternyata secara terang-terangan menerapkan proteksionisme. Trump yakin bahwa mereka (AS) bisa hidup sejahtera secara internal dengan menggarap pasar domestik mereka.
Lalu bagaimana dengan kita? Kita sebagai negara besar, sepatutnya bisa hidup mandiri dengan mensinergikan pasar dalam negeri. Kita memang tidak harus anti globalisasi, dan tetap menerima kerja sama luar negeri, namun kita harus waspada bahwa liberalisasi yang membonceng globalisasi itu yang perlu disikapi. Jati diri perlu ditegakkan.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

