Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Hari ini jutaan umat Islam kembali tumpah ruah di Jakarta. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI kembali mengundang massa untuk turun ke jalan. Aksi akan dilakukan pada Jumat (5/5) ini. Juru bicara dan juga tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera menyampaikan aksi ini adalah aksi simpatik. Aksi bela Islam menuntut penista agama dipidana. Kapitra menyampaikan, aksi ini dilindungi UUD 1945, UU No 9/1998, dan UU No 12/2005.
Aksi ini akan dimulai dengan Salat Jumat di Masjid Istiqlal kemudian melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung.
Tuntutan yang mereka suarakan masih sama seperti sebelumnya, yakni agar Majelis Hakim memberikan putusan yang maksimal pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menjalani sidang putusan pada 9 Mei 2017 atas perkara dugaan penodaan agama. Dari awal drama persidangan Ahok memang bikin gerah umat Islam. Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terasa ganjil.
Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim NKRI, yang juga tim advokasi GNPF, Alkatiri, berniat melaporkan jaksa sidang Ahok ke Komisi Kejaksaan (Komjak). Tuntutan jaksa sungguh berbeda dengan dengan hukuman yang pernah diterima penista lainnya dalam kasus serupa. Ini jelas aneh dan ganjil seolah jaksa penuntut berubah jadi jaksa pembela terdakwa. Hal ini jelas mengundang kekecewaan umat Islam. Tuntutan jaksa dinilai tidak wajar dan tidak berniat menghukum terdakwa. Padahal terbukti di persidangan terdakwa memang telah menista agama.
Jika kemudian aksi 55 ini dikatakan oleh pihak yang tak sepaham sebagai upaya mengintervensi hakim jelas suatu yang tidak tepat. Aksi ini sama sekali bukan mengintervensi hakim melainkan mengingatkan hakim dan aparat hukum akan keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan hukum bukan sandiwara dan bukan permainan. Jika hasil sebuah persidangan panjang dan melelahkan hanya untuk mempermainkan hukum dan tidak menegakkan keadilan maka itulah yang harus diingatkan kepada mereka.
Cukup sudah sandiwara. Cukup sudah hukum dipermainkan, diperjualbelikan. Hukum harus jadi penegak keadilan. Toh undang-undang tegas mengatakan bahwa semua warga Indonesia sama di mata hukum. Mengapa sekarang ada yang beda? Bukan itu artinya mengkhianati amanat hukum itu sendiri? Maka wajar kemudian massa yang masih punya hati nurani yang sehat mengingatkan semua pihak agar jangan mengkhianati hukum hanya karena seorang penista demikian dibela oleh negara sekalipun.
Tuntutan JPU sudah melenceng dari rasa keadilan. Tinggal lagi benteng keadilan di tangan hakim. Jika kemudian hakim pun melakukan hal yang sama ke mana lagi dicari keadilan di negeri ini? Jika keadilan tidak lagi dijunjung tinggi maka yang muncul adalah kekecewan yang bisa berujung pada kemarahan. Bila tak terkendali bisa jadi anarki dan kerusuhan yang tak kita semua tak inginkan. Maka aksi 55 ini adalah sebuah pesan moral dari rakyat kepada penguasa agar berbuatlah adil. Tegakkanlah keadilan.
Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majlis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada Jumat (5/5/2017), tidak perlu dilakukan. Bagi Kapolri tentu lah hal itu tidak perlu karena jelas hal itu merepotkan jajarannya. Harus turun ke jalan ikut mengamankan aksi yang padahal sudah bertema simpatik. Tanpa kemarahan dan anarki. Benar-benar menyuarakan hati nurani agar Ahok mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan main selama ini.
Umat Islam sudah sangat sabar menghadapi hal ini. Seandainya hukum Islam yang diterapkan maka sudah selesailah riwayat sang penista. Umat Islam rela memakai hukum negara untuk mengadili sang penista. Tetapi ketika hukum negara yang diharapkan justru dipermainkan pula maka inilah memicu ketidakpuasan. Jika ingin kebersamaan terus terjaga maka hukum berat sipemecah belah bangsa. Jika tidak, kita khawatir hukum rimba akhirnya bicara, yakni muncul aksi anarkis yang kecewa dengan peradilan. Semoga hal itu jangan sampai terjadi.***
Aksi ini akan dimulai dengan Salat Jumat di Masjid Istiqlal kemudian melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung.
Tuntutan yang mereka suarakan masih sama seperti sebelumnya, yakni agar Majelis Hakim memberikan putusan yang maksimal pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menjalani sidang putusan pada 9 Mei 2017 atas perkara dugaan penodaan agama. Dari awal drama persidangan Ahok memang bikin gerah umat Islam. Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terasa ganjil.
Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim NKRI, yang juga tim advokasi GNPF, Alkatiri, berniat melaporkan jaksa sidang Ahok ke Komisi Kejaksaan (Komjak). Tuntutan jaksa sungguh berbeda dengan dengan hukuman yang pernah diterima penista lainnya dalam kasus serupa. Ini jelas aneh dan ganjil seolah jaksa penuntut berubah jadi jaksa pembela terdakwa. Hal ini jelas mengundang kekecewaan umat Islam. Tuntutan jaksa dinilai tidak wajar dan tidak berniat menghukum terdakwa. Padahal terbukti di persidangan terdakwa memang telah menista agama.
Jika kemudian aksi 55 ini dikatakan oleh pihak yang tak sepaham sebagai upaya mengintervensi hakim jelas suatu yang tidak tepat. Aksi ini sama sekali bukan mengintervensi hakim melainkan mengingatkan hakim dan aparat hukum akan keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan hukum bukan sandiwara dan bukan permainan. Jika hasil sebuah persidangan panjang dan melelahkan hanya untuk mempermainkan hukum dan tidak menegakkan keadilan maka itulah yang harus diingatkan kepada mereka.
Cukup sudah sandiwara. Cukup sudah hukum dipermainkan, diperjualbelikan. Hukum harus jadi penegak keadilan. Toh undang-undang tegas mengatakan bahwa semua warga Indonesia sama di mata hukum. Mengapa sekarang ada yang beda? Bukan itu artinya mengkhianati amanat hukum itu sendiri? Maka wajar kemudian massa yang masih punya hati nurani yang sehat mengingatkan semua pihak agar jangan mengkhianati hukum hanya karena seorang penista demikian dibela oleh negara sekalipun.
Tuntutan JPU sudah melenceng dari rasa keadilan. Tinggal lagi benteng keadilan di tangan hakim. Jika kemudian hakim pun melakukan hal yang sama ke mana lagi dicari keadilan di negeri ini? Jika keadilan tidak lagi dijunjung tinggi maka yang muncul adalah kekecewan yang bisa berujung pada kemarahan. Bila tak terkendali bisa jadi anarki dan kerusuhan yang tak kita semua tak inginkan. Maka aksi 55 ini adalah sebuah pesan moral dari rakyat kepada penguasa agar berbuatlah adil. Tegakkanlah keadilan.
Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majlis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada Jumat (5/5/2017), tidak perlu dilakukan. Bagi Kapolri tentu lah hal itu tidak perlu karena jelas hal itu merepotkan jajarannya. Harus turun ke jalan ikut mengamankan aksi yang padahal sudah bertema simpatik. Tanpa kemarahan dan anarki. Benar-benar menyuarakan hati nurani agar Ahok mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan main selama ini.
Umat Islam sudah sangat sabar menghadapi hal ini. Seandainya hukum Islam yang diterapkan maka sudah selesailah riwayat sang penista. Umat Islam rela memakai hukum negara untuk mengadili sang penista. Tetapi ketika hukum negara yang diharapkan justru dipermainkan pula maka inilah memicu ketidakpuasan. Jika ingin kebersamaan terus terjaga maka hukum berat sipemecah belah bangsa. Jika tidak, kita khawatir hukum rimba akhirnya bicara, yakni muncul aksi anarkis yang kecewa dengan peradilan. Semoga hal itu jangan sampai terjadi.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

