Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada Langsung dan Dampaknya

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Di alam demokrasi seperti sekarang setiap orang dapat menjadi kepala daerah bahkan hingga Presiden. Berakhirnya era Orde Baru di zaman rezim Soeharto, telah membuka alam demokrasi ini semakin jauh dan luas di Indonesia. Apalagi dengan adanya amandemen UUD 1945 memberikan kesempatan kepada setiap orang dapat menjadi kepala daerah hingga Presiden. Sekalipun yang bersangkutan WNI keturunan. Bunyi Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 pada era Ketua MPR Amien Rais telah diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Kemudian setelah terjadi amandemen UUD 1945 kata ”orang Indonesia asli” diganti menjadi ”calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”. Walaupun pada kenyataannya hal ini hingga sekarang menjadi pro dan kontra oleh banyak pihak. Tapi kita tidak membahas hal tersebut untuk saat ini.

Terbuka lebarnya setiap warga negara untuk menjadi kepala daerah dalam Pilkada langsung baik melalui partai ataupun perorangan dalam beberapa sisi pasti memiliki konsekwensi dan dampaknya baik positif dan negatif. Dampak positif adanya prinsip one man one vote dan ini hal mendasar yang mendekati asas demokrasi. Memberikan peluang lebih maksimal kepada masyarakat untuk mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dengan adanya kesempatan memilih secara langsung. Dapat dijadikan pembelajaran politik kepada masyarakat, mampu memperkuat otonomi daerah, menghasilkan kepala daerah dengan legitimasi yang maksimal, dan lainnya. Dampak negatifnya memakan dana APBD pada daerah yang bersangkutan, memerlukan biaya yang sangat tinggi sebagai ongkos politik pencalonan kepala daerah tersebut, intimidasi, kampanye hitam yang memojokkan pihak lain, dan mendapatkan kepala daerah yang tidak berkualitas yang menang dengan cara money politic serta dampak lainnya.

Pemilukada secara langsung yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat maju sebagai kepala daerah ini memerlukan biaya dan ongkos yang mahal. Umumnya calon yang ingin maju wajib membayar mahar kepada Parpol pengusung, biaya kampanye, beli suara, dan lainnya. Dampak yang paling berbahaya adalah kecenderungan kepala daerah yang terpilih mengembalikan ongkos politik yang mereka keluarkan melalui APBD, di antaranya jual beli pengadaan barang dan jasa. Bahkan sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu banyak kepala daerah yang memperjualbelikan Jabatan dalam struktur pemerintahannya kepada ASN yang berani dan memiliki uang, dengan bahasa yang sering kita dengar adalah mutasi dan promosi.  Ini juga sebagai salah satu cara untuk mengembalikan biaya dan ongkos politik yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah.

Tertangkapnya Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini dari PDIP yang memperjualbelikan jabatan di struktur pemerintahannya melalui jalur mutasi dan promosi bukan menjadi rahasia lagi. Karena sesungguhnya banyak kepala daerah lainnya yang juga melakukan hal yang sama, hanya saja mungkin belum cukup bukti atau belum tertangkap tangan. Dalam suatu kabupaten atau kota jika kita melihat banyak perpindahan oknum ASN dari suatu daerah ke daerah tertentu dan mendapatkan promosi dengan jabatan tertentu, maka hal ini perlu kita curigai sebagai rangkaian gerbong dari kepala daerah terpilih atau mereka yang telah berani dan berhasil melakukan transaksi. Atau apabila ada oknum ASN yang mendapatkan mutasi atau promosi pada jabatan tertentu sedangkan kualitas dan akuntabilitas  yang bersangkutan tidak layak, maka perlu diwaspadai ini juga transaksi jabatan. Perhatikan juga akan pengadaan barang dan jasa pada daerah yang bersangkutan, biasanya di sini juga dijadikan salah satu pos mereka. Semoga saja janji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tengah menyusun standar pengisian jabatan dapat segera diimplementasikan di lapangan. Sehingga tidak terjadi lagi penunjukan kepala dinas suka atau tidak suka dekat atau tidak dekat dengan kepala daerah. Hal ini juga diharapkan dapat menekan dan meminimalisir jaul beli jabatan di daerah, seperti yang terjadi di banyak daerah di Indonesia dan yang telah terbukti di Klaten.

Pada bentuk lainnya kita juga bisa melihat sisi positif dari Pilkada langsung ini dengan mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dan memiliki keberpihakan dengan masyarakatnya serta memiliki prestasi dan pengakuan dunia,  di antaranya: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Dompu Bambang M Yasin, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Wali Kota Kendari Asrun. Mereka ini adalah kepala daerah yang memiliki prestasi dan seharusya dapat dijadikan teladan untuk kepala daerah lainnya.

Kita bisa membayangkan, jika saja kepala daerah di seluruh Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk dapat berbuat yang terbaik dan ada keberpihakan kepada masyarakatnya, niscaya kesejahteraan akan lebih cepat merata dan dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Tidak ada alasan mengatakan kesempatan yang terbatas atau kemampuan yang terbatas. Karena kepala daerah terpilih adalah putra dan puteri terbaik dari daerah yang bersangkutan. Jadi seharusnya mereka kepala daerah yang memiliki kesungguhan melakukan perubahan yang lebih baik pada daerahnya pasti dapat melakukannya.

Buang jauh-jauh keingian menjadi kepala daerah semata-mata hanya ingin mendapatkan ”kekuasaan” dan memperkaya diri sendiri. Simak kata-kata bijak di bawah ini : “Saya disebut presiden termiskin di dunia, tetapi saya tak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih”. Demikian ujar Presiden Urugay,  Jose Mujica.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer