Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Membenahi Sektor Pelayanan Publik

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Sektor pelayanan publik di hampir semua instansi pemerintah,  menjadi sasaran pungli yang dilakukan oleh oknum yang hanya mengambil keuntungan sepihak. Sehingga fungsi tim Saber Pungli yang sudah terbentuk di Riau memiliki tugas berat untuk membahas kejahatan yang meresahkan masyaakat. Menurut laporan tim Saber Pungli yang diketuai Irwasda Polda Riau, ada 78 kasus dan 43 orang menjadi tersangka.  Hal ini satu fakta bahwa kejadian di Riau memang ada dan rinciannya disampaikan oleh beberapa tim, bahwa semua dinas-dinas terutama Bea dan Cukai telah membentuk tim khusus Saber Pungli. Pungli dimanapun membuat kehidupan publik jadi rusak. Jangankan di kehidupan yang normal. Di kehidupan penjara saja bila pungli dibiarkan akhirnya berujung pada kaburnya ratusan tahanan dari penjara Sialang Bungkuk belum lama ini. Pungli adalah virus yang merusak kebersamaan persatuan dan kesatuan. Bagaimana aparat negara yang dibayar oleh uang rakyat lewat pajak negara malam melakukan pemerasan lewat pungli kepada masyarakat itu sendiri Selama ini sudah menjadi rahasia umum pelayanan publik sering jadi sasaran empuk pungli.

Dibentuknya Tim saber pungli merupakan instruksi Presiden melalui Perpres No.87 tahun 2016 setidaknya membuka harapan baru untuk memberantas pungli di negeri ini, paskadibentuknya Satgas Saber Pungli oleh Presiden ini, efeknya sungguh luar biasa. Seketika itu pula seluruh lembaga, kementerian dan institusi di pemerintahan membentuk Satgas Sapu Bersih di lembaganya masing-masing. Hasilnya lumayan. Polri misalnya dalam waktu satu minggu ini sudah menangkap 101 orang pelaku pungli di seluruh Polda di Indonesia. Belum lagi, Kementerian Hukum dan HAM di berbagai daerah sangat gencar menggelar razia pungli pembuatan paspor dan KTP. Dan berbagai kementerian lainnya yang sangat aktif merazia praktik pungli ini.

Apalagi dalam sebuah diskusi terkait pemberantasan pungli belum lama ini dialog masyarakat banyak mempertanyakan fenomena yang terjadi di sektor pelayanan.  Misalnya pungli di rumah tahanan, penjara, di pelabuhan, dan sektor-sektor keamanan lain. Direktur Riau Lawyer Club Yusuf Daeng mengatakan bahwa Irwasda Polda Riau tidak menampik, pungli memang terjadi di masing-masing instansi dan pihak instansi melihat kelemahan-kelemahan ini dari berbagai  aspek. Misalnya soal mentalitas faktor ekonomi, faktor tabiat, faktor budaya, dan masyarakat itu sendiri mau memberikan sesuatu atau apa saja yang memperlancar misalnya baik itu legal maupun illegal.

Menurut Yusuf Daeng, persoalan ini secara hukum memang harus diselesaikan, tapi masih dipertanyakan oleh publik berapa persenkah orang yang mampu melakukan tindakan itu? Misalnya mempertanyakan surat-surat  tugas, memotret, bertanya, merekam pada saat akan menjadi korban pungli. Di antara jumlah publik memang tidak banyak yang berani melakukan langkah-langkah penegakan hukum seperti itu padahal penting untuk menegakkan keadilan. Laporan media menyebutkan ada ribuan kasus pungli terjadi di mana-mana, sehingga pungli, saber crime , saber illegal loging dan sebagainya adalah bagian tindak pidana khusus yang mesti diberantas. Tim saber juga harus awas dan tidak melulu menunggu laporan masyarakat atau korban pemerasan saja. Melainkan juga diharapkan terjun langsung melakukan penyamaran ke lapangan untuk melihat langsung aktivitas pelayanan publik yang rawan dengan pungli. Apalagi tahun ajaran baru sekolah sudah di ambang pintu. Tim saber harus turun ke lapangan dan melakukan observasi langsung di lapangan.

Pertanyaan selanjutnya apakah benar, tim Saber Pungli ini punya keinginan? Punya nyali? Dan Punya tekad yang kuat? Dan akan berhasil? Tunggu dulu, karena kita ketahui bersama bahwa pungli itu merupakan kesepakatan bersama yang tidak tertulis namun nyata dipraktikkan. Praktik pungli di Kantor Dinas Tata Kota misalnya, untuk pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), praktik punglinya sangat nyata. Mereka tidak segan-segan menawarkan jalan pintas dengan biaya berlipat nan mahal. Kalau mengurus IMB melalui jalur normal maka dipastikan 1 bulan baru bisa selesai. Itupun kalau ‘‘ditongkrongin” setiap saat. Jadi kesungguhan dan konsistensi tim saber jadi kunci bagi pembenahan sektor pelayanan publik.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer