Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - BELUM pernah kiranya rasa kebangsaan kita terusik begitu pelik dan mencemaskan, dibanding dengan apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Apalagi dengan kian gampangnya semua warga berinteraksi lewat media sosial, sarana yang dengan mudah dipakai untuk menyebarkan isu apa pun.
Nyaris jika kita membuka media sosial hari ini, Twitter atau Facebook misalnya, yang sangat akrab digunakan masyarakat, ada saja isinya berupa tulisan bernada saling menghujat dengan menggunakan isu agama, baik lewat akun milik perseorangan atau kelompok. Ke mana toleransi beragama yang kita miliki selama ini?
Ada yang mendukung, mengeritik, membuat analisis yang menusuk dan sebagainya. Begitulah, media sosial dengan bebas membuat gambaran dengan framing sesuka hati. Masyarakat pun tergiring dan terpolarisasi dan itu kian kuat terbangun di tengah masyarakat beriringan dengan pilkada DKI Jakarta.
Harapan bahwa polarisasi itu terurai setelah pilkada usai ternyata tidak terwujud. Bukan tidak mungkin, polarisasi itu akan sengaja dijaga oleh pihak tertentu untuk menuju Pemilu 2019.
Sangat penting bagi pemerintah, khususnya presiden, untuk memberikan perhatian lebih dalam masalah polarisasi itu. Perlunya dicari penasihat yang benar-benar memahami dinamika terbaru kehidupan beragama, khususnya Islam di Indonesia. Penasihat yang membantu membangun jembatan antara pemerintah dan semua kelompok masyarakat, bukan yang malah memutus komunikasi.
Jangan sampai presiden yang merupakan representasi pemerintah dikesankan terbawa dalam polarisasi dan menjauh dari umat. Apalagi jika ujung-ujungnya adalah hajatan politik 2019.
Presiden memang telah mengambil langkah positif, misalnya baru-baru ini bersilaturahmi dengan kalangan lintas agama. Namun, sejatinya itu belum cukup. Semua itu harus didukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Tak Kalah pentingmya, komitmen menegakkan hukum. Pemerintah, terutama Presiden, harus menjamin bahwa hukum tidak dimain-mainkan. Tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap tokoh apa pun. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tidak boleh dijadikan sebagai alat politik. Tentu syaratnya adalah menempatkan aparat penegak hukum yang bebas dari kepentingan politik.
Tak berlebihan jika dikatakan bahwa menyatukan lagi rasa kebangsaan di antara masyarakat dan menghentikan polemik SARA di Indonesia menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Sebab, itulah ancaman yang mengintai bangsa Indonesia hari ini. Jika berhasil melewati dengan baik tantangan tersebut, persatuan bakal semakin kukuh. Sebaliknya, bila terlambat menyelesaikannya, keutuhan bangsa benar-benar terancam.***
Nyaris jika kita membuka media sosial hari ini, Twitter atau Facebook misalnya, yang sangat akrab digunakan masyarakat, ada saja isinya berupa tulisan bernada saling menghujat dengan menggunakan isu agama, baik lewat akun milik perseorangan atau kelompok. Ke mana toleransi beragama yang kita miliki selama ini?
Ada yang mendukung, mengeritik, membuat analisis yang menusuk dan sebagainya. Begitulah, media sosial dengan bebas membuat gambaran dengan framing sesuka hati. Masyarakat pun tergiring dan terpolarisasi dan itu kian kuat terbangun di tengah masyarakat beriringan dengan pilkada DKI Jakarta.
Harapan bahwa polarisasi itu terurai setelah pilkada usai ternyata tidak terwujud. Bukan tidak mungkin, polarisasi itu akan sengaja dijaga oleh pihak tertentu untuk menuju Pemilu 2019.
Sangat penting bagi pemerintah, khususnya presiden, untuk memberikan perhatian lebih dalam masalah polarisasi itu. Perlunya dicari penasihat yang benar-benar memahami dinamika terbaru kehidupan beragama, khususnya Islam di Indonesia. Penasihat yang membantu membangun jembatan antara pemerintah dan semua kelompok masyarakat, bukan yang malah memutus komunikasi.
Jangan sampai presiden yang merupakan representasi pemerintah dikesankan terbawa dalam polarisasi dan menjauh dari umat. Apalagi jika ujung-ujungnya adalah hajatan politik 2019.
Presiden memang telah mengambil langkah positif, misalnya baru-baru ini bersilaturahmi dengan kalangan lintas agama. Namun, sejatinya itu belum cukup. Semua itu harus didukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Tak Kalah pentingmya, komitmen menegakkan hukum. Pemerintah, terutama Presiden, harus menjamin bahwa hukum tidak dimain-mainkan. Tidak boleh lagi ada kriminalisasi terhadap tokoh apa pun. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Tidak boleh dijadikan sebagai alat politik. Tentu syaratnya adalah menempatkan aparat penegak hukum yang bebas dari kepentingan politik.
Tak berlebihan jika dikatakan bahwa menyatukan lagi rasa kebangsaan di antara masyarakat dan menghentikan polemik SARA di Indonesia menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Sebab, itulah ancaman yang mengintai bangsa Indonesia hari ini. Jika berhasil melewati dengan baik tantangan tersebut, persatuan bakal semakin kukuh. Sebaliknya, bila terlambat menyelesaikannya, keutuhan bangsa benar-benar terancam.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

