Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pada 21-22 Mei 2017, Dewan Kesenian Riau (DKR) melaksanakan Musyawarah Seniman Daerah (Musenda), setelah diundur dari jadwal semula, 13-14 Mei 2017. Tak tahu pasti apa sebab musabab kegiatan ini tertunda. Banyak isu dan rumor berkembang, diundurnya pelaksanaan helat akbar seniman Riau ini bersebab ketidaktersediaan dana dan lain sebagainya. Bila isu itu benar, sungguh disayangkan. Kemana pemerintah daerah?
Konon fenomena bagai kerapat tumbuh di batu bagi dewan kesenian ini tidak terjadi di Provinsi Riau saja. Syahdan kabarnya juga maujud di daerah lain di seluruh Indonesia. Perkiraan saya, tumpang tindihnya kegiatan antara dewan kesenian dengan Dinas Kebudayaan menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Untuk itu, ada beberapa hal perlu dilakukan ke depan. Di antaranya: Pertama, jika Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh masyarakat Riau masih memerlukan lembaga kesenian seperti DKR maka anggaran pada APBD Provinsi Riau perlu dicantumkan terpisah dan mandiri. Jangan tumpangkan pada Dinas Kebudayaan atau dinas apalah namanya. Jika ini tradisi berlaku seperti yang sudah-sudah terus berlanjut, maka independensi dan glora kreativitas berkesenian terasa dikekang. Dan nasib dewan kesenian di mana pun akan tak ubahnya hanya menjadi sanggar seni. Apalagi musim Pilkada. Kursi dewan kesenian juga bagian yang manis dan renyah untuk dimanfaatkan. Kearifan kepala daerah, terutama gubernur dan bupati menyikapi dan mencermati hal ini tentu amat diperlukan.
Kedua, membina mental sebagian seniman. Kalau selama ini sebagian insan seni tergayut pada APBD atau bantuan compagny lainnya, maka semakin lama keadaan berkesenian semakin terpuruk dan memburuk. Untuk itu, kepada para tokoh seni perlu mengubah mindset seniman agar mereka dapat mandiri dalam ekonomi sehingga mampu melakukan berbagai hal yang bersangkut kait ihwal kreativitas seni. Maka salah satu tugas ketua dewan kesenian terpilih adalah membuat sebuah badan usaha bagi seniman. Dewan Kesenian perlu diselamatkan. Seniman harus mampu berkarya tanpa terlalu berharap pada pihak lain, seperti APBD, bantuan perusahaan dan sejumlah donatur lainnya. Untuk itu perlu solidaritas sesama seniman dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat pencinta seni.
Ketiga, DKR perlu punya penerbitan sendiri. Begitu banyak karya Riau lahir tapi tak terbit karena tersangkut atau tersanggah persoalan dana penerbitan. Padahal, label Riau sebagai negeri shahib al-kitab merupakan sebuah peluang manis dan sasa untuk terus mengembangkan dunia penerbitan di Riau. Kini beberapa penerbit Riau yang dulu amat rajin menyembulkan karya-karya Riau, satu persatu terkubur.
Keempat, ke depan kegiatan berkesenian tidak perlu terpusat dan terfokus di Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi. Semai berbagai kegiatan kesenian di daerah-daerah. Misalnya karena Rokan Hulu menjadi bagian dari tradisi besar Koba, maka perayaan kegiatan sastra lisan dapat dilakukan di Rokan Hulu pada bulan Januari. Begitu pula selanjutnya, kegiatan tari dapat pula di kabupaten lain. Karena Riau punya dua belas kabupaten, maka saban bulan kegiatan itu terjadi. Pada Desember, barulah kegiatan puncak kesenian itu dirayakan di Pekanbaru. Ini telah dilakukan beberapa peneraju DKR di masa lalu. Dan kegiatan ini sungguh menjemput decak kagum dari dunia kesenian di seluruh Indonesia.
Kelima, jalinan komunikasi intensif dengan lembaga kebudayaan asing perlu dibuat DKR, seperti dengan Erasmus Huis Belanda, The Japan Foundation, Goethe Institut, Centre Culturel Francais, Toyota Foundation, lembaga kebudayaan Prancis dan lain sebagainya. Jika seniman Riau ini mampu secara bersama duduk dengan sebniman besar itu dalam satu forum resmi alangkah sangat baiknya dan bahagianya. Tentu saja, peradaban Melayu yang disanjung-sanjung dan dijulang-julang selama ini memperlihatkan kejumawaan benar adanya.
Keenam, organisasi-organisasi seniman seperti sanggar dan komunitas perlu di-support agar mandiri dan berhasil melahirkan seniman dan karya yang bernilai guna bagi masyarakat. Jika seniman tak bisa mandiri, bagaimana ia melaungkan kebenaran, Bagaimana dapat merdeka berkarya dengan ide-ide unik dan bernas mereka? Bagaimana mau menjadi bagian dari agent of social change?
Ketujuh, karya seni Riau baik yang tradisional maupun kontemporer perlu diiventarisir. Perlu dikumpulkan dan disimpan di DKR. Untuk itu jalinan komunikasi dengan pihak lain seperti pemegang kebijakan, dilakukan bersama tokoh-tokoh di daerah amat mustahak dilaksanakan. Pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memperhatikan seniman dan karya seni. Kalau perlu setiap daerah memberikan anugerah bagi seniman-senimannya, minimal membantu penerbitan dan pemetasan karya mereka. Kapabilitas dan integritas seorang nakhoda DKR amat diperlukan untuk ini.
Kedelapan, nakhoda DKR ke depan memerlukan sosok muda yang berjiwa merdeka, agamis, elegan, intelek, dan sedikit lasak dalam bergerak. Selain itu, ia merupakan pemimpin yang inspirator, motor penggerak, komunikator serta eksekutor jumawa dalam lapangan kesenian dan kebudayaan. Hemat saya, hanya orang muda yang berjiwa reformis, cerdas, agamis, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, bermoral, berintegritas serta memiliki semangat baja dan pantang menyerah yang akan membawa kreativitas kesenian di Riau di masa hadapan kian bergelora. Selain itu, peneraju DKR hendaknya memiliki Karya yang sudah diperhitungkan secara nasional. Ini melanjutkan tradisi para ketua DKR terdahulu, seperti Ediruslan Pe Amanriza, Taufik Ikram Jamil, dan lain-lain yang nama mereka tidak saja wangi di Riau tapi harum semerbak di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wibawa dan marwah Mazhab Kesenian Riau ini hemat saya perlu dijaga dan dipertahankan.
Kesembilan, DKR ke depan hendaknya benar-benar menjadi rumah besar seniman. Selasar bersegurau senda, tempat berteduh dan mengadu, mulai persoalan terbit, mentas karya hingga solusi ekonomi para seniman. Dengan bersama, dengan berjemaah dan kerja keras, insya Allah DKR akan selamat dan seniman akan sejahtera. Karya seni pun tumbuh recup bagai kuntum bunga di pagi hari.***
Konon fenomena bagai kerapat tumbuh di batu bagi dewan kesenian ini tidak terjadi di Provinsi Riau saja. Syahdan kabarnya juga maujud di daerah lain di seluruh Indonesia. Perkiraan saya, tumpang tindihnya kegiatan antara dewan kesenian dengan Dinas Kebudayaan menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut. Untuk itu, ada beberapa hal perlu dilakukan ke depan. Di antaranya: Pertama, jika Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh masyarakat Riau masih memerlukan lembaga kesenian seperti DKR maka anggaran pada APBD Provinsi Riau perlu dicantumkan terpisah dan mandiri. Jangan tumpangkan pada Dinas Kebudayaan atau dinas apalah namanya. Jika ini tradisi berlaku seperti yang sudah-sudah terus berlanjut, maka independensi dan glora kreativitas berkesenian terasa dikekang. Dan nasib dewan kesenian di mana pun akan tak ubahnya hanya menjadi sanggar seni. Apalagi musim Pilkada. Kursi dewan kesenian juga bagian yang manis dan renyah untuk dimanfaatkan. Kearifan kepala daerah, terutama gubernur dan bupati menyikapi dan mencermati hal ini tentu amat diperlukan.
Kedua, membina mental sebagian seniman. Kalau selama ini sebagian insan seni tergayut pada APBD atau bantuan compagny lainnya, maka semakin lama keadaan berkesenian semakin terpuruk dan memburuk. Untuk itu, kepada para tokoh seni perlu mengubah mindset seniman agar mereka dapat mandiri dalam ekonomi sehingga mampu melakukan berbagai hal yang bersangkut kait ihwal kreativitas seni. Maka salah satu tugas ketua dewan kesenian terpilih adalah membuat sebuah badan usaha bagi seniman. Dewan Kesenian perlu diselamatkan. Seniman harus mampu berkarya tanpa terlalu berharap pada pihak lain, seperti APBD, bantuan perusahaan dan sejumlah donatur lainnya. Untuk itu perlu solidaritas sesama seniman dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat pencinta seni.
Ketiga, DKR perlu punya penerbitan sendiri. Begitu banyak karya Riau lahir tapi tak terbit karena tersangkut atau tersanggah persoalan dana penerbitan. Padahal, label Riau sebagai negeri shahib al-kitab merupakan sebuah peluang manis dan sasa untuk terus mengembangkan dunia penerbitan di Riau. Kini beberapa penerbit Riau yang dulu amat rajin menyembulkan karya-karya Riau, satu persatu terkubur.
Keempat, ke depan kegiatan berkesenian tidak perlu terpusat dan terfokus di Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi. Semai berbagai kegiatan kesenian di daerah-daerah. Misalnya karena Rokan Hulu menjadi bagian dari tradisi besar Koba, maka perayaan kegiatan sastra lisan dapat dilakukan di Rokan Hulu pada bulan Januari. Begitu pula selanjutnya, kegiatan tari dapat pula di kabupaten lain. Karena Riau punya dua belas kabupaten, maka saban bulan kegiatan itu terjadi. Pada Desember, barulah kegiatan puncak kesenian itu dirayakan di Pekanbaru. Ini telah dilakukan beberapa peneraju DKR di masa lalu. Dan kegiatan ini sungguh menjemput decak kagum dari dunia kesenian di seluruh Indonesia.
Kelima, jalinan komunikasi intensif dengan lembaga kebudayaan asing perlu dibuat DKR, seperti dengan Erasmus Huis Belanda, The Japan Foundation, Goethe Institut, Centre Culturel Francais, Toyota Foundation, lembaga kebudayaan Prancis dan lain sebagainya. Jika seniman Riau ini mampu secara bersama duduk dengan sebniman besar itu dalam satu forum resmi alangkah sangat baiknya dan bahagianya. Tentu saja, peradaban Melayu yang disanjung-sanjung dan dijulang-julang selama ini memperlihatkan kejumawaan benar adanya.
Keenam, organisasi-organisasi seniman seperti sanggar dan komunitas perlu di-support agar mandiri dan berhasil melahirkan seniman dan karya yang bernilai guna bagi masyarakat. Jika seniman tak bisa mandiri, bagaimana ia melaungkan kebenaran, Bagaimana dapat merdeka berkarya dengan ide-ide unik dan bernas mereka? Bagaimana mau menjadi bagian dari agent of social change?
Ketujuh, karya seni Riau baik yang tradisional maupun kontemporer perlu diiventarisir. Perlu dikumpulkan dan disimpan di DKR. Untuk itu jalinan komunikasi dengan pihak lain seperti pemegang kebijakan, dilakukan bersama tokoh-tokoh di daerah amat mustahak dilaksanakan. Pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memperhatikan seniman dan karya seni. Kalau perlu setiap daerah memberikan anugerah bagi seniman-senimannya, minimal membantu penerbitan dan pemetasan karya mereka. Kapabilitas dan integritas seorang nakhoda DKR amat diperlukan untuk ini.
Kedelapan, nakhoda DKR ke depan memerlukan sosok muda yang berjiwa merdeka, agamis, elegan, intelek, dan sedikit lasak dalam bergerak. Selain itu, ia merupakan pemimpin yang inspirator, motor penggerak, komunikator serta eksekutor jumawa dalam lapangan kesenian dan kebudayaan. Hemat saya, hanya orang muda yang berjiwa reformis, cerdas, agamis, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, bermoral, berintegritas serta memiliki semangat baja dan pantang menyerah yang akan membawa kreativitas kesenian di Riau di masa hadapan kian bergelora. Selain itu, peneraju DKR hendaknya memiliki Karya yang sudah diperhitungkan secara nasional. Ini melanjutkan tradisi para ketua DKR terdahulu, seperti Ediruslan Pe Amanriza, Taufik Ikram Jamil, dan lain-lain yang nama mereka tidak saja wangi di Riau tapi harum semerbak di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wibawa dan marwah Mazhab Kesenian Riau ini hemat saya perlu dijaga dan dipertahankan.
Kesembilan, DKR ke depan hendaknya benar-benar menjadi rumah besar seniman. Selasar bersegurau senda, tempat berteduh dan mengadu, mulai persoalan terbit, mentas karya hingga solusi ekonomi para seniman. Dengan bersama, dengan berjemaah dan kerja keras, insya Allah DKR akan selamat dan seniman akan sejahtera. Karya seni pun tumbuh recup bagai kuntum bunga di pagi hari.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

