Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila. Hal ini, dikarenakan pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato di depan rapat BPUPK untuk menjawab pertanyaan ketua, tentang dasar Indonesia merdeka, philosofische grondslag (fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka). Pidato itu kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Secara resmi, naskah Pancasila yang digunakan sekarang ini, adalah naskah yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang substansinya sama dengan Pidato Soekarno, dan disahkan oleh PPK pada 18 Agustus 1945. Mengapa akhirnya Pancasila yang diterima sebagai dasar negara dan bukan Islam atau lainnya?
Hal ini paling tidak dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh KC Wheare (1975), bahwa suatu konstitusi (ataupun suatu produk hukum lainnya, seperti undang-undang), merupakan resultan dari konfigurasi politik yang ada, resultan dari perdebatan ide yang ada, dari pertarungan ideologi yang ada, bahkan boleh saja merupakan jalan tengah (moderasi) dari berbagai kekuatan ide yang ada. Perdebatan dasar negara dalam BPUPKI memperlihatkan bahwa beberapa tokoh Islam menawarkan Islam sebagai dasar negara. Di antara 60 orang anggota BPUPKI, yang diangkat oleh pemerintah jajahan Jepang, jumlah anggota yang mendukung Islam sebagai dasar negara kurang lebih antara 10 orang sampai 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mayoritas anggota BPUPK agamanya adalah Islam, tetapi ketika berbicara tentang dasar negara, mayoritas mereka lebih memilih dasar yang tidak berdasarkan agama. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo.
Dengan demikian, resultan dari perdebatan tentang dasar negara, telah menghasilkan bahwa Pancasila disepakati oleh semua anggota BPUPK. Mengapa anggota BPUPK yang mengusulkan Islam, akhirnya menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka? Paling tidak disebabkan bahwa dengan dasar Pancasila, perjuangan untuk mengamalkan ajaran Islam di negara Pancasila tetap terbuka lebar, melalui cara-cara demokratis. Kesimpulan ini, bisa dirujuk pada uraian Soekarno tentang prinsip demokrasi perwakilan (prinsip kedaulatan rakyat), atau prinsip permusyawaratan, dalam pidatonya pada 1 Juni tersebut. Mari disimak kutipannya sebagai berikut.
Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.
Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam, —maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna— tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan dalam permusyawaratan. Badan Perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi Badan Perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 90, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat itu orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islaam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90 persen daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf beribu maaf, saya tanya hal itu. Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat, Oleh karena itu, saya minta maaf kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun yang terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada pejuangan sehebat-hebatnya.
Dari Pidato 1 juni di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa rakyat Indonesia memang mayoritas beragama Islam, tetapi umumnya hanya Islam di bibir saja. Demikian juga mayoritas anggota BPUPK. Masih amat sedikit yang Islamnya, betul-betul sesuai dengan tuntutan Islam.
Melalui prinsip demokrasi perwakilan yang menggunakan pemilihan umum, dipersilakan pemuka Islam ikut dalam pemilihan umum, dan berusaha untuk merebut sebanyak mungkin kursi badan Perwakilan. Bila mayoritas kursi Badan Perwakilan diisi oleh pemuka Islam, maka sangat berpeluang undang-undangnya sesuai dengan hukum Islam.
Namun bila kursi-kursi di Badan Perwakilan, terdiri dari beragam aspirasi, dan pemuka-pemuka Islam hanya mengisinya dalam jumlah yang sedikit, maka silahkan bermusyawarah agar undang-undangnya sesuai dengan Islam. Namun kalau undang-undang yang akhirnya ditetapkan, tidak seluruhnya sesuai dengan aspirasi Islam, maka hal itu haruslah diterima dengan lapang dada.
Lahirnya undang-undang yang sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, terbuka lebar, sebagai hasil kompromi, saling dengar, saling memberi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam permusyawaratan, tidak akan ada pemaksaan-pemaksaan.
Kesimpulan dari uraian singkat ini, adalah bahwa pidato Soekarno tentang lahirnya Pancasila, tetap relevan untuk dipahami oleh semua komponen bangsa ini, saat sekarang ini, baik yang memperjuangkan lahirnya undang-undang yang sesuai dengan Islam, maupun mereka yang memperjuangkan aspirasi yang berbeda. Namun perjuangan adanya undang-undang yang sesuai dengan Islam, tetap dalam kerangka pengisian dan penegakan negara Pancasila dan NKRI. Tidak perlu adanya kekhawatiran, adanya undang-undang yang sesuai dengan Islam, kemudian mengubah negara ini menjadi negara Islam, sebagaimana banyaknya undang-undang yang diilhami oleh hukum adat, tidak perlu menjadikan negeri ini menjadi Negara Adat, atau banyaknya undang-undang yang berasal dari Barat (karena perjanjian international) tidak perlu menjadikan negeri ini berubah menjadi Negara Barat.***
Hal ini paling tidak dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh KC Wheare (1975), bahwa suatu konstitusi (ataupun suatu produk hukum lainnya, seperti undang-undang), merupakan resultan dari konfigurasi politik yang ada, resultan dari perdebatan ide yang ada, dari pertarungan ideologi yang ada, bahkan boleh saja merupakan jalan tengah (moderasi) dari berbagai kekuatan ide yang ada. Perdebatan dasar negara dalam BPUPKI memperlihatkan bahwa beberapa tokoh Islam menawarkan Islam sebagai dasar negara. Di antara 60 orang anggota BPUPKI, yang diangkat oleh pemerintah jajahan Jepang, jumlah anggota yang mendukung Islam sebagai dasar negara kurang lebih antara 10 orang sampai 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mayoritas anggota BPUPK agamanya adalah Islam, tetapi ketika berbicara tentang dasar negara, mayoritas mereka lebih memilih dasar yang tidak berdasarkan agama. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo.
Dengan demikian, resultan dari perdebatan tentang dasar negara, telah menghasilkan bahwa Pancasila disepakati oleh semua anggota BPUPK. Mengapa anggota BPUPK yang mengusulkan Islam, akhirnya menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka? Paling tidak disebabkan bahwa dengan dasar Pancasila, perjuangan untuk mengamalkan ajaran Islam di negara Pancasila tetap terbuka lebar, melalui cara-cara demokratis. Kesimpulan ini, bisa dirujuk pada uraian Soekarno tentang prinsip demokrasi perwakilan (prinsip kedaulatan rakyat), atau prinsip permusyawaratan, dalam pidatonya pada 1 Juni tersebut. Mari disimak kutipannya sebagai berikut.
Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.
Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam, —maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna— tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan dalam permusyawaratan. Badan Perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi Badan Perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia, rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 90, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat itu orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islaam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90 persen daripada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf beribu maaf, saya tanya hal itu. Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat, Oleh karena itu, saya minta maaf kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun yang terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada pejuangan sehebat-hebatnya.
Dari Pidato 1 juni di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa rakyat Indonesia memang mayoritas beragama Islam, tetapi umumnya hanya Islam di bibir saja. Demikian juga mayoritas anggota BPUPK. Masih amat sedikit yang Islamnya, betul-betul sesuai dengan tuntutan Islam.
Melalui prinsip demokrasi perwakilan yang menggunakan pemilihan umum, dipersilakan pemuka Islam ikut dalam pemilihan umum, dan berusaha untuk merebut sebanyak mungkin kursi badan Perwakilan. Bila mayoritas kursi Badan Perwakilan diisi oleh pemuka Islam, maka sangat berpeluang undang-undangnya sesuai dengan hukum Islam.
Namun bila kursi-kursi di Badan Perwakilan, terdiri dari beragam aspirasi, dan pemuka-pemuka Islam hanya mengisinya dalam jumlah yang sedikit, maka silahkan bermusyawarah agar undang-undangnya sesuai dengan Islam. Namun kalau undang-undang yang akhirnya ditetapkan, tidak seluruhnya sesuai dengan aspirasi Islam, maka hal itu haruslah diterima dengan lapang dada.
Lahirnya undang-undang yang sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, terbuka lebar, sebagai hasil kompromi, saling dengar, saling memberi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam permusyawaratan, tidak akan ada pemaksaan-pemaksaan.
Kesimpulan dari uraian singkat ini, adalah bahwa pidato Soekarno tentang lahirnya Pancasila, tetap relevan untuk dipahami oleh semua komponen bangsa ini, saat sekarang ini, baik yang memperjuangkan lahirnya undang-undang yang sesuai dengan Islam, maupun mereka yang memperjuangkan aspirasi yang berbeda. Namun perjuangan adanya undang-undang yang sesuai dengan Islam, tetap dalam kerangka pengisian dan penegakan negara Pancasila dan NKRI. Tidak perlu adanya kekhawatiran, adanya undang-undang yang sesuai dengan Islam, kemudian mengubah negara ini menjadi negara Islam, sebagaimana banyaknya undang-undang yang diilhami oleh hukum adat, tidak perlu menjadikan negeri ini menjadi Negara Adat, atau banyaknya undang-undang yang berasal dari Barat (karena perjanjian international) tidak perlu menjadikan negeri ini berubah menjadi Negara Barat.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

