Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Percepat RTRW tapi Hati-hati Mafia

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - RENCANA Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau digesa dalam sebulan k edepan. Hal itu hasil pembahasan dalam rapat terbatas Presiden RI, Wapres dan Gubernur Riau. Langkah selanjutnya, dibahas bersama KemenLHK dan DPRD Riau. Dijanjikan akan dibuka berbagai persoalan yang membelit RTRW Riau secara transparan atas seluruh data dan fakta. Menggesanya adalah langkah positif, tapi menargetkan dalam kurun waktu singkat bisa berbahaya untuk dimanfaatkan para mafia yang bisa mengeruk keuntungan dari pengesahan RTRW itu.

Apa bahayanya? Bukankah RTRW Riau yang tak kunjung disahkan menghambat pembangunan jalan tol, jaringan listrik, desa-desa yang masih berstatus hutan lindung dan kepastian hukum bagi investor? Itu semua benar. Malah bisa lebih luas RTRW yang tak kunjung disahkan sebagai salah satu faktor terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Riau. RTRW merupakan pijakan dasar dalam melaksanakan gerak pembangunan ekonomi. Berapa banyakpun investor yang diundang, mereka takkan mau merealisasikannya jika lahan yang diperuntukkan tidak memiliki kepastian status hukumnya.

Tapi bahaya yang dikandung adalah menantinya para mafia lahan. Atau korporasi yang diduga melakukan tindakan ilegal dengan memanfaatkan lahan skala luas padahal statusnya hutan lindung, HPT atau perizinan yang bukan sesuai peruntukkan bagi mereka. Ada kalimat bahwa pengusaha itu melakukan gambling. Tanam saja seluasnya sawit, suatu saat toh pasti dikeluarkan status izin resminya. Sedangkan para mafia lahan, mereka menguasai skala luas terhadap lahan yang masih gantung statusnya. Seperti HPT yang sudah habis izinnya. Aturannya lahan itu dikembalikan ke negara. Tapi dikuasai mafia lahan lalu diurus peralihan izinnya ke HPL. Sehingga mereka mengeruk keuntungan berlipat-lipat saat izin HPL itu dikeluarkan.

Yang bahaya lagi para mafia yang mengatasnamakan desa yang statusnya masih di kawasan hutan lindung atau bukan kawasan bangun. Ada ratusan desa yang mengklaim bahwa mereka di peta lahan Riau lama masih disebut ilegal. Apakah desa-desa yang minta dikeluarkan itu sudah dicek semua? Para mafia ini mengambil manfaat dengan cara menyebut lahan yang mereka kuasai secara ilegal adalah desa seutuhnya atau menumpang sebagian lahan yang mereka kuasai dengan nama desa tertentu. Sehingga saat desa itu resmi dikeluarkan dari peta lahan ilegal Riau, maka merdekalah para mafia ini. Lagi-lagi mereka mengeruk keuntungan.

Bahaya-bahaya ini yang perlu diwaspadai. Lebih baiknya dalam pembahasan RTRW ini berskala prioritas dulu. Misal jalan tol, jaringan listrik, jalan masyarakat, perkantoran pemerintah, itu lebih jelas dan tinggal eksekusi. Barulah wilayah yang berbahaya itu dikupas dengan melibatkan seluruh unsur. Libatkan BPN yang sudah memetakan wilayah/lahan menggunakan satelit, sampai ke perangkat terendah seperti RT/RW atau kepala dusun. Ini demi menjaga wilayah Riau ini aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak, bahaya lingkungan sewaktu-waktu bisa meluas. Karena salah satu prinsip RTRW adalah mengatur penggunaan wilayah/lahan yang berkesinambungan sesuai dengan tata kelola lingkungan hidup. Semoga RTRW Riau cepat disahkan tanpa ada mafia yang menang.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer