Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Setiap tahun pelajaran baru, seragam sekolah selalu menjadi dilema. Dilema yang dihadapi biasanya berkaitan dengan kebijakan manajemen sekolah, kesanggupan orang tua, dan kebijakan pemerintah. Dari pihak manajemen sekolah, pakaian seragam merupakan sumber pemasukan yang sangat menguntungkan. Namun, kesanggupan orang tua peserta didik, terutama masyarakat kurang mampu secara finansial, kebijakan manajemen sekolah terasa memberatkan. Hal ini disebabkan harga yang ditawarkan manajemen sekolah biasanya jauh melangit jika dibandingkan dengan harga pasar. Persoalan ini sering mengundang keluhan dari masyarakat. Sebaliknya, jika seragam sekolah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, koordinasi untuk menentukan model dan warna seragam pun sangat diperlukan. Koordinasi sangat perlu karena sekolah memiliki seragam khusus sebagai identitas. Selain itu, pihak sekolah pun merujuk pakaian muatan lokal kedaerahan seperti seragam pakaian Melayu di Riau.
Kebijakan pembelian seragam peserta didik dari pihak manajemen sekolah bisa menimbulkan gejolak sosial. Gejolak sosial ini sebagai akibat dari tingginya biaya yang harus disediakan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Persoalan ini diperparah lagi dengan kondisi jumlah anak yang harus disekolahkan dalam satu keluarga. Gejolak sosial ini bisa juga muncul dari kalangan internal. Tidak semua unsur (pendidik dan karyawan) tahu dan setuju dengan kebijakan tersebut. Bahkan, kenyataannya tidak jarang kebijakan ini merupakan keputusan mutlak dari kepala sekolah dengan pihak tertentu saja.
Penerapan kebijakan seragam sekolah bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun, banyak negara menerapkan kebijakan serupa dengan berbagai ketentuan dan alasan. Di negara kita, penerapan kebijakan seragam sekolah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Kebijakan ini dilaksanakan dengan berbagai alasan. Pertama, sebagai identitas/simbolisasi dari keberagaman pendidikan. Kedua, sebagai upaya penyamarataan derajat sosial. Ketiga, sebagai wadah pendisiplinan dalam berpakaian. Keempat, sebagai wadah kebersamaan dan persatuan dalam sistem sosial. Lumsden dalam Sudrajat menyebutkan beberapa keuntungan penerapan seragam sekolah; (1) dapat meningkatkan keamanan sekolah (enchanced school safety); (2) meningkatkan iklim sekolah (improved learning climate); (3) meningkatkan harga diri siswa (higher self-esteem for students); (4) mengurangi rasa stres di keluarga (less stress on the family).
Seperti halnya di beberapa negara lain, penerapan seragam sekolah di negara kita pun memunculkan pro- dan kontra-. Meskipun bisa mendatangkan faedah, implikasi kebijakan ini pun bisa meluncurkan padah. Penerapan disiplin seragam sekolah yang membabibuta sering mengakibatkan persoalan. Bahkan, di beberapa kasus, peserta didik menjadi korban kekerasan, baik psikologis maupun fisik. Persoalan ini sudah terjadi sangat lama. Nah, apakah kasus seperti ini harus dibiarkan dan terus terulang? Selanjutnya, penanganan seragam sekolah melalui manajemen sekolah akan berimbas pada aspek finansial masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Padahal, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI, Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan (a) menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik; (b) meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik; (c) meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (d) menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.
Negara kita paling tidak telah mengeluarkan dua peraturan untuk mengatur seragam sekolah. Peraturan tersebut, yaitu PP No17/2010. Pasal 181 dan Pasal 198 berbunyi, â€Pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah, dan dewan pendidikan, baik secara perorangan atau kolektif, tidak diperbolehkan untuk menjual pakaian seragam atau pun bahan seragam.†Selain itu, persoalan seragam sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Bab IV Pasal 4 berbunyi, â€Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik dan pengadaannya tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.â€
Dalam praktiknya, dagang seragam sekolah oleh manajemen sekolah masih sering ditemukan di lapangan. Dilema ini merupakan masalah nasional yang selayaknya ditertibkan menurut peraturan. Tidak jarang jual beli seragam yang dilakukan oleh sekolah menimbulkan masalah. Permasalahannya bukan hanya harga yang lebih tinggi daripada harga pasar, tetapi juga sering terjadinya keterlambatan dalam pemenuhan seragam sekolah peserta didik. Apapun alasannya, pihak sekolah dan orang tua semestinya lebih komunikatif dan koordinatif dalam menyikapi peraturan ini. Tujuannya untuk menciptakan situasi yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Semoga saja penerapan peraturan ini tidak mengecilkan hati dan tidak membesarkan hati pihak tertentu.***
Kebijakan pembelian seragam peserta didik dari pihak manajemen sekolah bisa menimbulkan gejolak sosial. Gejolak sosial ini sebagai akibat dari tingginya biaya yang harus disediakan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Persoalan ini diperparah lagi dengan kondisi jumlah anak yang harus disekolahkan dalam satu keluarga. Gejolak sosial ini bisa juga muncul dari kalangan internal. Tidak semua unsur (pendidik dan karyawan) tahu dan setuju dengan kebijakan tersebut. Bahkan, kenyataannya tidak jarang kebijakan ini merupakan keputusan mutlak dari kepala sekolah dengan pihak tertentu saja.
Penerapan kebijakan seragam sekolah bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun, banyak negara menerapkan kebijakan serupa dengan berbagai ketentuan dan alasan. Di negara kita, penerapan kebijakan seragam sekolah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Kebijakan ini dilaksanakan dengan berbagai alasan. Pertama, sebagai identitas/simbolisasi dari keberagaman pendidikan. Kedua, sebagai upaya penyamarataan derajat sosial. Ketiga, sebagai wadah pendisiplinan dalam berpakaian. Keempat, sebagai wadah kebersamaan dan persatuan dalam sistem sosial. Lumsden dalam Sudrajat menyebutkan beberapa keuntungan penerapan seragam sekolah; (1) dapat meningkatkan keamanan sekolah (enchanced school safety); (2) meningkatkan iklim sekolah (improved learning climate); (3) meningkatkan harga diri siswa (higher self-esteem for students); (4) mengurangi rasa stres di keluarga (less stress on the family).
Seperti halnya di beberapa negara lain, penerapan seragam sekolah di negara kita pun memunculkan pro- dan kontra-. Meskipun bisa mendatangkan faedah, implikasi kebijakan ini pun bisa meluncurkan padah. Penerapan disiplin seragam sekolah yang membabibuta sering mengakibatkan persoalan. Bahkan, di beberapa kasus, peserta didik menjadi korban kekerasan, baik psikologis maupun fisik. Persoalan ini sudah terjadi sangat lama. Nah, apakah kasus seperti ini harus dibiarkan dan terus terulang? Selanjutnya, penanganan seragam sekolah melalui manajemen sekolah akan berimbas pada aspek finansial masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Padahal, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI, Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa penetapan pakaian seragam sekolah bertujuan (a) menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik; (b) meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik; (c) meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (d) menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah.
Negara kita paling tidak telah mengeluarkan dua peraturan untuk mengatur seragam sekolah. Peraturan tersebut, yaitu PP No17/2010. Pasal 181 dan Pasal 198 berbunyi, â€Pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah, dan dewan pendidikan, baik secara perorangan atau kolektif, tidak diperbolehkan untuk menjual pakaian seragam atau pun bahan seragam.†Selain itu, persoalan seragam sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Bab IV Pasal 4 berbunyi, â€Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik dan pengadaannya tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.â€
Dalam praktiknya, dagang seragam sekolah oleh manajemen sekolah masih sering ditemukan di lapangan. Dilema ini merupakan masalah nasional yang selayaknya ditertibkan menurut peraturan. Tidak jarang jual beli seragam yang dilakukan oleh sekolah menimbulkan masalah. Permasalahannya bukan hanya harga yang lebih tinggi daripada harga pasar, tetapi juga sering terjadinya keterlambatan dalam pemenuhan seragam sekolah peserta didik. Apapun alasannya, pihak sekolah dan orang tua semestinya lebih komunikatif dan koordinatif dalam menyikapi peraturan ini. Tujuannya untuk menciptakan situasi yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Semoga saja penerapan peraturan ini tidak mengecilkan hati dan tidak membesarkan hati pihak tertentu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

