Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Dalam sepekan terakhir, marak sebuah istilah yang jarang terdengar: persekusi. Istilah ini merujuk pada upaya sekelompok orang yang mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang dianggap telah melakukan ujaran kebencian dan fitnah, terutama di media sosial. Dalam bahasa yang lebih vulgar, persekusi diidentikkan dengan perburuan orang.
Dalam beberapa kasus, persekusi terjadi setelah beberapa orang menyerukan ujaran kebencian, fitnah, caci-maki terhadap ulama. Pengikut ulama tersebut merasa tak senang, lantas mencari siapa yang melakukan itu di media sosial. Dari beberapa kasus, sebenarnya penyelesaian masalah ini sangat simpel. Pelaku penghinaan ulama didatangi, lalu dimintai klarifikasi, dan akhirnya dia minta maaf. Sebagiannya bahkan membuat pernyataan tak akan mengulangi perbuatan mereka, di atas materai Rp6 ribu. Pernyataan pun disampaikan di hadapan polisi. Ada perjanjian juga, mereka tak akan dipidanakan terkait perbuatan itu, kendati ada delik pidana di sana.
Tapi kemudian kasus ini membesar setelah ia menjadi â€mainan†baru. Pemerintah bereaksi berlebihan. Kapolri memerintahkan untuk mengusut kasus yang sebenarnya sudah selesai. Bahkan ada pejabat kepolisian di daerah yang harus â€dikorbankan†demi melekatkan labelisasi baru bernama persekusi ini.
Contoh yang agak vulgar adalah apa yang menimpa Kapolres Solok AKBP Susmelawati Rosya. Dia harus dicopot karena dinilai atasannya di Jakarta tak bisa mengantisipasi persekusi di daerahnya. Sebuah surat terbuka kepada Kapolri Tito Karnavian dituliskan terkait isu persekusi di Solok ini. Surat itu ditulis seorang warga Solok Risko Mardianto dan menyebar di media sosial.
Risko mempertanyakan keputusan Kapolri yang mencopot AKBP Susmelawati. Menurut Risko, kondisi Solok sangat kondusif, aman-aman saja, sampai kemudian seorang dokter bernama dr Fiera Lovita menebarkan ujaran kebencian di media sosial terhadap para ulama. Penghinaan terhadap ulama di Solok, yang notabene kental dengan nuansi Islami tentu membuat kehebohan. Orang bertanya, siapa di Sumatera Barat yang berani menghina ulama, sosok-sosok yang dihormati. Ternyata ditemukanlah orang itu. Lalu dilakukan klarifikasi, soal keaslian pernyataannya, maksudnya, dan apa di balik itu.
Dalam kesempatan itu, dr Fiera mengaku bersalah dan akan memperbaiki sikapnya. Sama seperti beberapa kasus lain, â€hanya†perlu permintaan maaf untuk penghinaan itu. Dia tak dipolisikan. Bahkan Polres Solok turut menfasilitasi konferensi pers permintaan maaf dari dr Fiera. Semuanya lega. Kasus selesai. Tak ada yang perlu berurusan dengan hukum karena kasus penghinaan.
Tapi ceritanya berbeda saat dr Fiera kemudian pergi ke Jakarta, tak lama setelah minta maafnya itu. Di Jakarta, beberapa LSM rupanya sedang bergiat mengkampanyekan soal persekusi. Lalu, dr Fiera pun masuk. Diajak bergabung, memberikan testimoni. Kasusnya kembali mencuat. Kapolri pun bertindak. Solok pun dinilai â€miring†dalam hal kamtibmas setelah dilakukan blow up besar-besaran.
Kasus Solok hanya satu dari beberapa kasus yang aneh di negeri ini. Dalam beberapa kasus, aparat ternyata suka sekali membesar-besarkan kasus kecil, dan sebaliknya mengabaikan kasus-kasus besar. Kadang harus ada korban, yang mungkin adalah bawahan sendiri, yang sudah menjalankan prosedur standar sesuai ketentuan atasannya. Setidaknya, itulah penilaian dari Risko Mardianto.
Labelisasi persekusi hanya satu dari banyak kasus yang bernuansa kriminalisasi. Di banyak tempat, mereka yang dinilai melakukan persekusi bahkan sudah ditangkap. Perlakuan berbeda terjadi pada pelaku penghina ulama yang dianggap sebagai korban. Jangankan didakwa, mereka bahkan dilindungi. Ini tentu bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini. Tidak boleh ada yang membully, memaksa, mengintimidasi. Tapi juga tak ada yang boleh menghina, siapa pun itu. Aparat harus selalu berdiri di tengah, tidak justru memihak. Harapan itu tentu tak hanya milik Risko, tapi milik kita semua.***
Dalam beberapa kasus, persekusi terjadi setelah beberapa orang menyerukan ujaran kebencian, fitnah, caci-maki terhadap ulama. Pengikut ulama tersebut merasa tak senang, lantas mencari siapa yang melakukan itu di media sosial. Dari beberapa kasus, sebenarnya penyelesaian masalah ini sangat simpel. Pelaku penghinaan ulama didatangi, lalu dimintai klarifikasi, dan akhirnya dia minta maaf. Sebagiannya bahkan membuat pernyataan tak akan mengulangi perbuatan mereka, di atas materai Rp6 ribu. Pernyataan pun disampaikan di hadapan polisi. Ada perjanjian juga, mereka tak akan dipidanakan terkait perbuatan itu, kendati ada delik pidana di sana.
Tapi kemudian kasus ini membesar setelah ia menjadi â€mainan†baru. Pemerintah bereaksi berlebihan. Kapolri memerintahkan untuk mengusut kasus yang sebenarnya sudah selesai. Bahkan ada pejabat kepolisian di daerah yang harus â€dikorbankan†demi melekatkan labelisasi baru bernama persekusi ini.
Contoh yang agak vulgar adalah apa yang menimpa Kapolres Solok AKBP Susmelawati Rosya. Dia harus dicopot karena dinilai atasannya di Jakarta tak bisa mengantisipasi persekusi di daerahnya. Sebuah surat terbuka kepada Kapolri Tito Karnavian dituliskan terkait isu persekusi di Solok ini. Surat itu ditulis seorang warga Solok Risko Mardianto dan menyebar di media sosial.
Risko mempertanyakan keputusan Kapolri yang mencopot AKBP Susmelawati. Menurut Risko, kondisi Solok sangat kondusif, aman-aman saja, sampai kemudian seorang dokter bernama dr Fiera Lovita menebarkan ujaran kebencian di media sosial terhadap para ulama. Penghinaan terhadap ulama di Solok, yang notabene kental dengan nuansi Islami tentu membuat kehebohan. Orang bertanya, siapa di Sumatera Barat yang berani menghina ulama, sosok-sosok yang dihormati. Ternyata ditemukanlah orang itu. Lalu dilakukan klarifikasi, soal keaslian pernyataannya, maksudnya, dan apa di balik itu.
Dalam kesempatan itu, dr Fiera mengaku bersalah dan akan memperbaiki sikapnya. Sama seperti beberapa kasus lain, â€hanya†perlu permintaan maaf untuk penghinaan itu. Dia tak dipolisikan. Bahkan Polres Solok turut menfasilitasi konferensi pers permintaan maaf dari dr Fiera. Semuanya lega. Kasus selesai. Tak ada yang perlu berurusan dengan hukum karena kasus penghinaan.
Tapi ceritanya berbeda saat dr Fiera kemudian pergi ke Jakarta, tak lama setelah minta maafnya itu. Di Jakarta, beberapa LSM rupanya sedang bergiat mengkampanyekan soal persekusi. Lalu, dr Fiera pun masuk. Diajak bergabung, memberikan testimoni. Kasusnya kembali mencuat. Kapolri pun bertindak. Solok pun dinilai â€miring†dalam hal kamtibmas setelah dilakukan blow up besar-besaran.
Kasus Solok hanya satu dari beberapa kasus yang aneh di negeri ini. Dalam beberapa kasus, aparat ternyata suka sekali membesar-besarkan kasus kecil, dan sebaliknya mengabaikan kasus-kasus besar. Kadang harus ada korban, yang mungkin adalah bawahan sendiri, yang sudah menjalankan prosedur standar sesuai ketentuan atasannya. Setidaknya, itulah penilaian dari Risko Mardianto.
Labelisasi persekusi hanya satu dari banyak kasus yang bernuansa kriminalisasi. Di banyak tempat, mereka yang dinilai melakukan persekusi bahkan sudah ditangkap. Perlakuan berbeda terjadi pada pelaku penghina ulama yang dianggap sebagai korban. Jangankan didakwa, mereka bahkan dilindungi. Ini tentu bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini. Tidak boleh ada yang membully, memaksa, mengintimidasi. Tapi juga tak ada yang boleh menghina, siapa pun itu. Aparat harus selalu berdiri di tengah, tidak justru memihak. Harapan itu tentu tak hanya milik Risko, tapi milik kita semua.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

