Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hentikan Sikap Suka Mengkriminalisasi!

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Istilah kriminalisasi kini muncul lagi. Kalau dulu KPK yang jadi sasaran kriminalisasi karena berani mengusut petinggi Polri. Seangkan kini para ulama pula yang jadi sasaran kriminalisasi. Istilah kriminalisasi ini adalah sebuah keadaan saat seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena hanya karena adanya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan melalui anggapan mengenai penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi formal dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh dalam ”perseteruan” KPK dan polisi, kata kriminalisasi digunakan untuk mendefinisikan upaya polisi menjerat pemimpin KPK. Kini sasarannya berubah. Menguatnya peran ulama kian menjadi sorotan pasca aksi 411 dan 212, hal ini sontak membuat “panik” beberapa kalangan tertentu. Mereka merasa terusik ketika tokoh-tokoh umat Islam bersatu dalam menguatkan keberislaman di negeri ini. Dan karena hal inilah muncul kriminalisasi ulama saat ini.

Lihatlah Habib Rizieq Shihab terus dan terus dicari-cari kesalahannya. Dari mulai diminta untuk memenuhi panggilan Polda Jabar atas kasus yang “diada-adakan” hingga kisah KH Tengku Zulkarnaen, Wakil Sekjen MUI Pusat ketika di Sintang, Kalimantan Barat saat memenuhi undangan resmi Bupati Sintang, tiba-tiba dihadang oleh kelompok tertentu sambil mengacung-acungkan senjata tradisional di apron Bandara Sintang ketika hendak turun dari pesawat terbang. Jika bukan kriminalisasi terhadap ulama apa yang pantas disebut ketika hal seperti itu terjadi? Bagaimana bisa hal demikian terjadi jika tidak dibiarkan oleh aparat berwajib?

Kasus-kasus seperti ini juga semakin menimbulkan kesan  kepada publik bahwa penguasa seolah sedang membela kepentingan sekelompok orang yang memonopoli sendiri tentang kebenaran. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membantah adanya dugaan kriminalisasi ulama yang dituduhkan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam. Ia memastikan proses hukum sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ia menjelaskan, pengertian kriminalisasi ulama harus disepakati sebagai perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang dan dipaksakan. Sebaliknya, lanjut Tito, jika proses hukum berdasarkan undang-undang yang disertai fakta hukum, itu adalah penegakan hukum yang sah. Bagi publik penegakkan hukum yang berkeadilan itulah yang didambakan. Namun jika penegakan hukum kemudian mengikuti selera kelompok tertentu dan tebang pilih ini jelas ketidak adilan. Kondisi ketidakadilan inilah yang gampang menimbulkan sikap suka mengkriminalisasi orang atau kelompok yang berbeda pendapat dengan kita. Hentikan ketidakadilan yang merupakan akar dari sikap suka mengrkiminalisasi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer