Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Simalakama RTRW Riau

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Saling gertak dan menuding sebagai pembohong. Entah siapa yang bohong dan dibohongi. Kedua belah pihak saling serang di media. Ini bukan percekcokan antara Pak RT dan Pak RW di kampung, melainkan soal paling urgen demi kemajuan pembangunan Provinsi Riau yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah disingkat RTRW.

Delapan tahun lalu, tepatnya 2009, ketika saya menjabat Ketua Komisi A DPRD Riau, waktu itu Ketua Bapeda dijabat Emrizal Pakis berulang kali dibahas baik di pertemuan formal maupun non formal di Riau dan Jakarta. Tidak juga ada kepastian mau dibawa dan sampai ke mana RTRW Riau. Nun jauh di hutan belantara sudah berubah menjadi kebun sawit dan akasia merengsek sampai depan mata, di belakang rumah warga jutaan hektare kebun kelapa sawit  milik korporasi dan para cukong besar leluasa memanen tandan buah sawit dan menebang pohon akasia.

Korporasi atau tokoh ”gelap” yang meluluhlantakkan hutan se-Riau tertawa bangga. Meminjam istilah Prof Tabrani Rab pada rubrik Tempias, Riau Pos dulu, Bumi Riau jika dilihat dari udara seperti hamparan karpet berpetak-petak.

Bertepatan Ramadan 1438 H, pembahasan RTRW Riau kembali tegang. Saking  panasnya memancing Presiden Jokowi ikut turun tangan. Pembantu Presiden Menteri LHK Siti Nurbaya dengan berang mewanti-wanti agar tidak ada yang berbohong. Peringatan Menteri ini seakan menyiratkan adanya pihak-pihak yang memberikan pernyataan bohong. Tembakan mantan sekretaris DPR RI itu dapat ditebak —membidik anggota DPRD dan juga Gubernur Riau.

Sebagaimana dipertegas oleh Plt Dirjen Planologi KLHK Yuyu Rahayu pasca-rapat kabinet terbatas merasa kementerian didesak dan digiring untuk pelepasan atau pemutihan, perubahan status dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sebanyak 497 ribu haktare (Ha).

Kedatangan Gubernur Riau, Sekda, Bappeda dan Pansus RTRW ke Gedung Manggala Bhakti dikatakan tanpa pemberitahuan dan terkesan menodong bagian mana saja yang disetujui dan mana yang dicoret.

Sementara pansus monitoring DPRD Riau balik menanyakan kepada Kementerian LHK, siapa sebenarnya yang bohong dan kurang ajar. Dikatakannya SK yang diteken Menteri LHK justru memihak korporasi. Kawasan hutan yang dibabat korporasi sekitar 117 ribu Ha dan 105 ribu Ha, justru diputihkan melalui SK 838 dan 903. Lahan dengan status kawasan hutan sudah berubah menjadi bukan kawasan hutan. Parahnya menurut Ketua Pansus Monitoring Suhardiman perubahan status lahan tersebut ditetapkan sepihak oleh Menteri LHK. Sementara pemukiman warga atau desa yang sudah jelas definitif malahan tetap dijadikan kawasan hutan.

 Angka 497 hektare disebutkan oleh pansus adalah hasil identifikasi dan penyelarasan yang difasilitasi oleh Menko, dihadiri dari tiga kementerian yaitu LHK, Pertanahan dan tata ruang,  serta kementerian PUPR plus utusan Pemerintah , dan DPRD Riau. Proses pembahasan diteliti secara seksama memakai data yang didukung dari citra satelit modern. Ditegaskan oleh pansus data yang dihasilkan tingkat akurasinya 95 persen dan siap dipertanggungjawabkan. Sejatinya 497 Ha tersebut terdiri dari pemukiman, perkebunan rakyat, proyek strategis pemerintah, kawasan lain yang berkaitan keperluan pemerintah daerah.

Inilah potret sengkarut RTRW, menurut data pansus monitoring DPRD Riau tidak kurang dari 40 korporasi merambah hutan. Berpuluh tahun usahanya liar, berkebun sawit dan akasia di belantara kawasan hutan. Melobi para ”petinggi” sehingga keluarlah surat sakti  jutaan hektare kebun mereka kini berstatus non kawasan hutan. Anehnya, KLHK melempar bola panas RTRW Riau akan cepat atau lambat untuk disahkan bukan lagi menjadi tanggung jawab KLHK tetapi di tangan pemerintah dan DPRD Riau. Semestinya proses pembahasan RTRW Provinsi Riau bisa kelar, bukan malah menjadi simalakama, teorinya sangat sederhana saja. Andai jutaan hektare kebun yang diusulkan dikeluarkan dari kawasan adalah untuk dan milik masyarakat. Dan di sisi lain jutaan hektare kebun milik korporasi dengan ikhlas dikembalikan lagi menjadi hutan belantara. Maka tidak akan berlarut-larut RTRW Riau. Solusi ini jelas tidak akan tercapai karena korporasi bertahan atas kebun yang sudah produktif.

Langkah sederhana itu ternyata tidak bisa diharapkan. Apalagi jika mencermati SK yang dikeluarkan menteri LHK,  sesuai  data dari pansus monitoring dan pansus RTRW jutaan hektare kebun itu lebih besar dikuasai oleh korporasi yang di belakangnya berdiri ”raksasa” besar.

Tragisnya Menteri LHK mengabulkan lahan yang dirambah korporasi, dan tidak bagi rumah dan kebun masyarakat serta untuk kepentingan umum. Inilah sejatinya yang membuat berang masyarakat Riau dengan Jakarta. Diperlukan kearifan semua pihak untuk duduk semeja kalau perlu di-cros cek data maupun peta serta kondisi ril di lapangan.

Pada pembahasan RTRW sejumlah usulan yang menjadi prioritas pemerintah Riau ternyata tidak terakomodir dalam SK 314 tahun 2016 antara lain; Kawasan Candi Muara Takus, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 11.94 KM, infrastruktur jalan provinsi Jalan Lubuk Agung-Batu Sasak-batas Sumatera Barat, Sungai Sembilan-Sinaboi serta pemukiman sekitar 1.700 Ha.

Celakanya, malahan ada 16.241 Ha areal di luar usulan perubahan kini sudah menjadi areal pemanfaatan lainnya (APL). Di mana sajakah? Bengkalis 622, Inhil 4.845, Inhu 22, Kampar 5.633, Meranti 118, Kuansing 24,Pelalawan 3.523, Rohil 365, Rohul 991, Siak 139. Kebenaran informasi ini perlu dibuka secara terang benderang dan tidak perlu saling serang.

Kronologis Kelok Berliku RTRW Riau
Negeri Riau dengan luas daratan 9.036.710 Ha. Luas hutan mengacu kepada tata guna hutan kesepakatan (TGHK) 1986 adalah 5.428.244 Ha atau 60 persen dari luas daratan Riau. Usulan tim terpadu 2012 merekomendasikan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 2.726.901 Ha. SK 393 Menteri LHK 2016 merekomendasikan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.249 Ha dengan berdasarkan SK 673 tahun 2014 dan tambahan 65.125 Ha berdasarkan SK 393 menteri LHK.

Peta pola ruang yang diusulkan di dalam Ranperda RTRW merupakan peta gabungan dari usulan tim terpadu 2012. Tim ini merekomendasikan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 2.726.901 Ha dengan mengacu SK menteri LHK 393 tahun 2016, merekomendasikan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.429 Ha berdasar SK 673 tahun 2014 dan tambahan 65.124 Ha berdasarkan SK 393.

Jika tidak ada perubahan kawasan hutan dan berpedoman dengan TGHK 1986 praktis seluruh wilayah Riau masih berwujud hutan belantara. Maka pada 10 Juni 2016, Gubernur kembali menyodorkan Ranperda RTRW untuk dibahas kembali dengan DPRD Riau. Akhirnya pada 15 Agustus 2016 digelar rapat paripurna DPRD penyampaian Ranperda RTRW Riau tahun 2016-2035.

Bila dicermati Ranperda yang disampaikan pemerintah disusun dengan menerapkan mekanisme holding zone. Pembahasannya menyasar secara menyeluruh tidak hanya di komisi DPRD, berlanjut mengundang pemerintah kabupaten/ kota se-Riau. Rapat juga melebar ke Kementerian LHK, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ombudsman RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Komisi IV DPRD bahkan tak tanggung-tanggung ikut menggandeng KPK.

Konsep holding zone ini menjadi bola yang disepak ke sana ke mari. Menteri LHK Siti Nurbaya dengan tegas menyatakan tidak ada holding zone, sementara Ketua Pansus RTRW Asri Auzar berteriak keras konsep holding zone disampaikan untuk memperjuangkan sedikitnya 142 desa yang belum juga dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Sekilas mundur ke belakang, sebelum Ranperda disampaikan ke DPRD, 16 Februari 2016, Ombudsman RI merekomendasikan terkait permasalahan pelayanan publik di Provinsi Riau, pasca-dua SK zaman Menhut Zulkifli Hasan dan Gubernur Riau kala itu Annas Maamun; Pertama, No673/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 1.638.294 Ha, perubahan peruntukan kawasan hutan 11.552 Ha. Kedua, SK Menhut No878 di tahun yang sama tentang kawasan hutan di Provinsi Riau. Untuk mengurai RTRW Riau Ombudsman merekomendasikan kepada Menteri LHK dan Pemerintah Riau supaya melakukan percepatan terbentuknya RTRW Riau.

Ombudsman memberikan petunjuk agar menetapkan selisih luas areal antara luas yang direkomendasikan tim terpadu dengan jumlah luas yang ditetapkan Menhut melalui kedua SK tersebut sebagai holding zone dalam perda RTRW sebelum keluar SK Pengganti tentang perubahan peruntukan kawasan hutan Riau. Gayung bersambut, 20 April 2016 Menteri LHK menerbitkan SK 314/2016 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan 65.125 Ha. SK ini merupakan tambahan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang akan menjadi dasar penetapan pola ruang Provinsi Riau.

Dari sinilah diketahui terdapat kekeliruan pada peta lampiran di mana belum tergambar kawasan hutan, maka diperlukan revisi atas peta lampiran dengan tidak mengubah subtansi dan luas perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang telah ditetapkan Menteri LHK. Ternyata tak sampai sebulan, menteri mengeluarkan lagi SK No393/2016 perubahan SK 314.   

Sekitar November 2016 DPR RI Komisi IV turun ke Riau dalam rangkaian tindak lanjut RTRW. Sebelum pulang DPR RI ketika itu berjanji akan memanggil Menteri LHK untuk memperjuangkan hasil kajian tim terpadu yang tidak diakomodir sepenuhnya oleh Menteri LHK. Untuk kali kedua Komisi IV DPR RI kembali ke Riau. Hasilnya membawa bekal adanya areal yang dengan dampak penting pada cakupan luas yang bernilai strategis untuk Riau. DPR RI mendorong percepatan penyelesaian RTRW dan siap memfasilitasi pertemuan dengan stakholder termasuk KPK.

Percepatan penyelesaian perda RTRW terus digesa, setelah pertemuan dengan Deputi Bidang Kordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian dan Kordinator Bidang Ekonomi Pemerintah Riau menyampaikan permasalahan kerancuan SK Menteri LHK, sebab dinamisasi SK membuat Pemerintah Riau ragu SK mana yang akan dijadikan acuan untuk Ranperda RTRW Riau, karena munculnya SK yang baru seharusnya menggugurkan SK yang lama.

Puncaknya, bertepatan awal Ramadan 31 Mei 2017 Presiden Jokowi langsung mengarahkan Menteri LHK agar dalam waktu sebulan RTRW Riau sudah kelar. Dari sinilah terjadi saling serang di media antara Menteri LHK dengan Pansus Monitoring dan Pansus RTRW. Tentu saja perseteruan ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh masyarakat Riau.

Sebenarnya usaha keras yang dilakukan pemerintah dan DPRD RTRW seyogyanya sudah memasuki tahap finalisasi. Pansus terus melakukan proses validasi dan ferifikasi terhadap alokasi keperluan ruang dalam RTRW. Dengan tujuan mulia agar keperluan ruang eksisting nantinya di 12 kabupaten/ kota Riau tegak lurus dengan perkembangan sampai 20 tahun ke depan, di samping juga untuk menghindari berbagai kemungkinan dampak hukum di kemudian hari.

Gubernur dan DPRD Riau layak mendapat apresiasi, karena dengan sigap membentuk pansus monitoring seiring dengan itu juga terbentuk pansus RTRW yang saling melengkapi. Sebenarnya beda pandangan di internal DPRD tidak akan terjadi jika pimpinan DPRD kompak dan tegas serta terjadi kordinasi dan seirama dengan Pansus, pimpinan fraksi, pimpinan komisi.

Lalu bagaimana solusinya agar RTRW secepatnya lahir menjadi Perda. Di antara jalan keluar tuntasnya boleh jadi mengambil dasar acuan dari SK terakhir yang dikeluarkan oleh Menteri LHK. Dengan pegangan SK tersebut jika ada dampak hukum sepenuhnya di tangan Menteri LHK. Sememang jika solusi ini ditempuh sama artinya lahir perda yang mengesahkan jutaan hektare kebun sawit dan akasia ilegal menjadi legal. Sebab faktanya dengan keluarnya SK Menteri LHK korporasi yang membabat hutan itu sudah punya payung hukum yang kuat.

Terkait dengan belum dikabulkan usulan yang diharapkan oleh Pemerintah dan DPRD Riau, dapat ditindaklanjuti bersama ke DPR RI, sebab untuk mengeluarkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sudah ranah wakil rakyat di Senayan. DPR RI dan DPD RI khususnya utusan dari Riau harus berteriak lantang.

Dengan dinamika yang berkembang, akankah waktu sebulan yang diintruksikan langsung Presiden Jokowi akan terlaksana. Semoga masyarakat bersama Gubernur dan DPRD Riau dalam memperjuangkan RTRW akan menuai hasil perjuangan sesuai dengan yang yang diharapkan. Semua pihak harus optimis tersebab tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer