Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - KEPUTUSAN pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap hingga Juli 2017 untuk golongan 900 VA, telah membuat banyak masyarakat terkejut, terutama saat membayar listrik. Banyak masyarakat tidak tahu dan bahkan merasa tidak adil dengan kebijakan yang mereka nilai sepihak tersebut. Tak jarang para pegawai di loket pembayaran PLN, menjadi sasaran amarah warga yang merasa tidak terima tagihan listriknya membengkak.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini PT PLN Persero mulai 1 Januari 2017 memberlakukan pencabutan subsidi tarif listrik secara bertahap dengan daya 900 VA, yang disebut pemerintah dengan golongan rumah tangga mampu. Penyesuaian dilakukan secara bertahap pada 1 Januari, 1 Maret dan Mei 2017 di mana kenaikan sebesar 30 persen tiap tahap hingga menjadi keekonomian atau tanpa subsisdi lagi.
Dengan skenario tersebut, secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga 900 VA yang dinilai mampu akan mengalami kenaikan dari Rp605 menjadi Rp791 per 1 Januari 2017, Rp1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya. Subsidi listrik yang dicabut pemerintah tersebut berkisar sebesar 82,2 persen dari total jumlah pengguna listrik 900 VA sebanyak 23,04 juta pelanggan.
Walaupun pemerintah telah membungkus dengan kata-kata untuk golongan rumah tangga mampu, nyatanya golongan 900 VA tersebut kebanyakan adalah golongan menengah dan pekerja. Bukan golongan pengusaha ataupun pejabat. Golongan ini bukan termasuk orang yang tidak mampu atau miskin sesuai dengan data yang dipegang BPS untuk warga yang memperoleh beras miskin dari pemerintah. Namun golongan ini juga bukanlah orang kaya dan berpunya dan memiliki kelebihan dana. Para pekerja di golongan menengah ini terutama yang kebanyakan hidup di kota-kota besar dengan rumah cicilan di BTN, harus bisa mengetatkan ikat pinggang mereka terhadap kesulitan ekonomi yang makin mengimpit beberapa tahun belakangan ini.
Dikatakan miskin tidak, disebut kaya juga bukan. Berada di tengah-tengah. Namun golongan inilah nampaknya yang sangat merasakan dampak kesulitan ekonomi dan ketidakadilan. Mereka tidak termasuk orang yang bisa menerima beras miskin yang dijual murah oleh pemerintah, tidak bisa mengurus surat miskin untuk mendapat sedikit keringanan dari biaya-biaya atau pungutan. Mereka hanya bisa sedikit berlega dengan ke lapangan dengan rezeki yang diperoleh. Namun kini kesulitan ekonomi telah membuat kelebihan rezeki itu kini tidak berarti lagi. Dan mereka dianggap tidak layak untuk tidak mendapatkan subsidi listrik karena dianggap golongan rumah tangga mampu oleh pemerintah.
Sebuah ironi di negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, warga digolong-golongkan dan harus rela diberlakukan tidak adil atas nama mampu dan tidak mampu. Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak ada membagi-bagikan klasifikasi rakyat atas nama mampu dan tidak mampu. Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menyebutkan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kita masih teringat penolakan partai tersebut kepada pemerintahan terdahulu saat TDL naik hanya sebesar 15 persen. Namun kini saat listrik naik 300 persen, tidak ada suara lagi yang terdengar, hanya setuju, diam dan membisu.***
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini PT PLN Persero mulai 1 Januari 2017 memberlakukan pencabutan subsidi tarif listrik secara bertahap dengan daya 900 VA, yang disebut pemerintah dengan golongan rumah tangga mampu. Penyesuaian dilakukan secara bertahap pada 1 Januari, 1 Maret dan Mei 2017 di mana kenaikan sebesar 30 persen tiap tahap hingga menjadi keekonomian atau tanpa subsisdi lagi.
Dengan skenario tersebut, secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga 900 VA yang dinilai mampu akan mengalami kenaikan dari Rp605 menjadi Rp791 per 1 Januari 2017, Rp1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya. Subsidi listrik yang dicabut pemerintah tersebut berkisar sebesar 82,2 persen dari total jumlah pengguna listrik 900 VA sebanyak 23,04 juta pelanggan.
Walaupun pemerintah telah membungkus dengan kata-kata untuk golongan rumah tangga mampu, nyatanya golongan 900 VA tersebut kebanyakan adalah golongan menengah dan pekerja. Bukan golongan pengusaha ataupun pejabat. Golongan ini bukan termasuk orang yang tidak mampu atau miskin sesuai dengan data yang dipegang BPS untuk warga yang memperoleh beras miskin dari pemerintah. Namun golongan ini juga bukanlah orang kaya dan berpunya dan memiliki kelebihan dana. Para pekerja di golongan menengah ini terutama yang kebanyakan hidup di kota-kota besar dengan rumah cicilan di BTN, harus bisa mengetatkan ikat pinggang mereka terhadap kesulitan ekonomi yang makin mengimpit beberapa tahun belakangan ini.
Dikatakan miskin tidak, disebut kaya juga bukan. Berada di tengah-tengah. Namun golongan inilah nampaknya yang sangat merasakan dampak kesulitan ekonomi dan ketidakadilan. Mereka tidak termasuk orang yang bisa menerima beras miskin yang dijual murah oleh pemerintah, tidak bisa mengurus surat miskin untuk mendapat sedikit keringanan dari biaya-biaya atau pungutan. Mereka hanya bisa sedikit berlega dengan ke lapangan dengan rezeki yang diperoleh. Namun kini kesulitan ekonomi telah membuat kelebihan rezeki itu kini tidak berarti lagi. Dan mereka dianggap tidak layak untuk tidak mendapatkan subsidi listrik karena dianggap golongan rumah tangga mampu oleh pemerintah.
Sebuah ironi di negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, warga digolong-golongkan dan harus rela diberlakukan tidak adil atas nama mampu dan tidak mampu. Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak ada membagi-bagikan klasifikasi rakyat atas nama mampu dan tidak mampu. Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (3) menyebutkan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kita masih teringat penolakan partai tersebut kepada pemerintahan terdahulu saat TDL naik hanya sebesar 15 persen. Namun kini saat listrik naik 300 persen, tidak ada suara lagi yang terdengar, hanya setuju, diam dan membisu.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

