Menyikapi Blokade Qatar

RIAUPOS.CO - Dunia dihebohkan oleh Qatar sebuah negara kecil dengan luas 11.571 KM persegi. Negara terkaya di dunia dengan GDP tertinggi di dunia (Gross Domestic Product) 140.649 dolar AS atau jika dikonversi ke rupiah yaitu Rp1,87 miliar dengan jumlah penduduk lebih dari 2,1 juta jiwa (IMF 2017) itu tiba-tiba disorot oleh dunia. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar kemudian diikuti Bahrain pada Senin pagi (5/6/2017). Sekutu mereka segera menyusul yang ditandai dengan lima negara yang juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yaitu Mesir, Libya, Uni Emirat Arab, Yaman dan Maladewa. Beberapa ahli bahkan menyebut krisis ini bisa berkembang jadi krisis politik terburuk Timur Tengah sepanjang sejarah. Awalnya Qatar bersama dengan Arab Saudi, Bahrain, UEA, Kuwait, dan Oman merupakan anggota Gulf Cooperation Council (GCC) yang didirikan sejak tahun 1981. Hubungan Saudi dan Qatar selama ini sangat akrab bahkan lebih seperti dari saudara kandung sendiri.

 Paradigma yang Berbeda
Ada dua paradigma yang berkembang di Timur Tengah saat ini kenapa Arab Saudi dan sekutunya mengambil sikap memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Paradigma yang pertama adalah yang menyalahkan Qatar dengan pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukannya beberapa tahun belakangan ini dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran serius yang dilakukan oleh pihak penguasa di Doha (Qatar), baik secara rahasia ataupun terang-terangan selama beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dalam negeri Arab Saudi, hasutan untuk memberontak kepada negara dan merongrong kedaulatan,

Kedua, merangkul jamaah-jamaah teroris dan berbagai kelompok yang bertujuan mengacaukan stabilitas di kawasan itu, termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin, ISIS dan al-Qaeda, dan menyebarkan literatur dan artikel-artikel dari kelompok-kelompok ini melalui media mereka secara terus menerus. Ketiga, mendukung berbagai aktivitas kelompok teroris yang didukung oleh Iran di provinsi Qathif Arab Saudi dan di Kerajaan Bahrain,

Keempat, mendanai, memelihara dan melindungi kaum radikalis, yang berusaha untuk menghancurkan stabilitas dan kesatuan bangsa dari dalam dan luar negeri. Kelima, penggunaan berbagai media yang berusaha untuk mengobarkan fitnah dari dalam negeri.

Keenam, telah nyata bagi Kerajaan Arab Saudi adanya bantuan dan dukungan pihak penguasa di Doha (Qatar) terhadap milisi Houthi yang melakukan kudeta, bahkan setelah adanya pengumuman Koalisi Dukungan Syariat (operasi ‘Ashifatul Hazm) di Yaman.

Paradigma yang kedua adalah bahwa tudingan ditujukan kepda Qatar sebagai pendana teroris adalah tidak benar. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani telah membantah tudingan tersebut. Pemerintah memastikan bahwa semua tuduhan dan alasan masalah dari negara-negara tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Pemerintah menolak untuk mundur dan menyerah, dan tidak akan mengubah sikap, karena merasa tidak ada yang salah dan dilanggar. Masalah pemboikotan ini sedang dalam perundingan dengan mediasi Emir Kuwait dan Presiden Turki Endorgan, dua negara yang habis-habisan mendukung Qatar. Emir Qatar bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan dialog, tidak ada rencana sama sekali untuk mengerahkan angkatan militer. Emir Qatar juga bertekad untuk tidak melakukan aksi serupa dengan mengusir pulang warga negara-negara tersebut dari Qatar. Ada sekitar 300 ribu warga Mesir, UAE, Yaman yang hidup dan bekerja di Qatar, yang akan kehilangan pekerjaan bila ini dilakukan. Qatar menduga kunjungan Presiden Trump akhir Mei lalu di KTT Arab yang tepatnya di Riyadh Arab Saudi tidak terhindarkan menjadi faktor utama kebijakan ini.

Kondisi Qatar Hari Ini
Situasi sehari-hari di Qatar tidak ada perbedaan sama sekali, berjalan normal. Hanya sempat terjadi rush di supermarket karena masyarakat khawatir. Namun hanya semalam saja Rabu malam, pemerintah mengumumkan bahwa stok makanan dan logistik sangat cukup untuk 12 bulan (setahun) meski perbatasan ditutup. Pemerintah juga memastikan bahwa impor baru akan dibuka lewat jalur laut dari negara yang tidak bermasalah. Hamad port masih memiliki akses ke Iran, India dan Turki. Penerbangan Qatar Airways ke negara-negara lain tidak masalah, juga ke Indonesia, hanya tidak bisa mendarat di negara-negara yang memblokade tersebut. Qatar menyewa beberapa pesawat charter untuk menjemput warga nya yang tidak bisa pulang di Bandara Jeddah, Kairo dan lainnya. Rute-rute lain normal tidak ada perubahan, hanya sedikit harus memutar untuk menghindari wilayah Saudi, UAE dan Bahrain.

Dampak ekonomi perdagangan dan perlindungan warga Negara Indonesia di Qatar. Pertama, perdagangan Indonesia Qatar mencapai 915 juta dolar. Namun ekspor Indonesia ke Qatar hanya 57 juta dolar sedangkan impor dari Qatar ke Indonesia mencapai 857 juta dolar AS.

Kedua, segala kebijakan terkait urusan Luar Negeri sebagai dampak pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar, harus ada koordinasi lintas kementerian dengan Kemlu sebagai leading sector mengingat jumlah WNI yang mencapai 40.000 jiwa. Selain itu juga banyak WNI yang menggunakan pesawat Qatar untuk melakukan ibadah umrah perlu diperhatikan nasibnya.

Dijadikannya Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022 di antaranya karena negara ini memiliki fasilitas memadai, damai, minim kriminalitas, sangat rendah tingkat pengangguran, terorisme, dan bencana alam. Qatar negara kaya di atas Luxemburg, Swiss, Norwegia, dengan GDP per kapita 74,667 dolar AS per orang. Qatar juga pengekspor gas alam cair terbesar 30 persen persediaan dunia. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar adalah tindak lanjut agenda kontra terorisme dalam kunjungan Trump ke Saudi. Tentu ini demonisasi citra Qatar.

Terlepas dari paradigma mana yang benar, pemerintah Indonesia harus menjaga netralitas dalam kebijakan luar negeri terhadap pemboikatan oleh Arab Saudi dan sekutunya terhadap Qatar. Sektor apapun penting melibatkan Kemenlu RI dalam pembahasan terkait perkembangan terbaru. Jangan sampai ikut-ikutan misalnya mencabut lisensi maskapai Qatar, karena respon sebaliknya dari Qatar akan berpotensi merugikan WNI kita di sana.***