Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Semenjak bergulirnya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terus berusaha untuk mempunyai sistem angkutan umum yang efektif dan efisien karena pada muaranya akan menunjang tata kota yang lebih baik, khusus di Kota Duri sebagai kota yang tumbuh pesat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi dan dijabarkan oleh Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Melihat berbagai fenomena yang ada, tampak sekali bahwa Kota Duri masih menyimpan kepincangan dan kekacauan dalam tata kelola lalu lintas, penyebab kekacauan tata kelola lalu lintas di kota Duri disinyalir beragam.
Langkah Pembenahan Angkot
Pemkab harus segera mempelajari ulang kondisi angkot di Kota Duri dan segera revitalisasi serta mereformasi sistem penyelenggaraan angkot. Pertama, segera mengambil alih kembali semua penyedia jasa angkot yang selama ini dikelola individu untuk diserahkan untuk dikelola oleh badan yang berbadan hukum dengan anggotanya terdiri dari pemerintah, perusahaan-perusahaan transportasi berbadan hukum. Ini artinya dulu kepemilikan dan pengoperasian angkot oleh individu sekarang diambil alih oleh gabungan di dalam satu badan yang memiliki SDM yang memadai dan berpengalaman untuk mengelola bisnis angkutannya secara profesional, sehingga diharapkan dapat membangkitkan kembali minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
Kedua, menerapkan sistem buy the service atau beli layanan yang mampu menghilangkan budaya buruk akibat sistem setoran yang ada selama ini di pelayanan angkutan umum konvensional dan dengan ditunjang dengan mekanisme bisnis yang transparan tentunya sistem ini diyakini akan membuat pengusaha angkutan berkompetisi secara sehat dengan mendahulukan sisi keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah nomor satu walaupun akan memerlukan biaya operasional yang tinggi.
Ketiga, dalam pengoperasikan angkot diperlukan perencanaan yang matang dan terbangunnya infrastruktur transportasi umum yang baik dari tahap bertahap secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Harapan berikutnya adalah agar operasi angkot bisa berkelanjutan terus menerus dari dana pendapatan yang diterima hasil penyelengaraan angkot dengan syarat memberantas pungutan liar sebagai akibat timbulnya biaya operasional tinggi.
Keempat, kepada pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif di daerah untuk bisa datang melihat langsung masalah transportasi sebagai dasar kebutuhan masyarakat ada di Kota Duri sehingga diharapkan bisa memahami apa problematika penyelenggaraan angkot melalui diadakannya diskusi publik sebagai mengakomodasi adanya aspirasi atau bila memungkinkan bersama-sama mengadakan study banding kedaerah lain untuk mendapatkan perbandingan cara menuangkan menyelesaikan problematika penyelengaraan angkot terintegrasi. Keenam, peraturan yang ada seharusnya diarahkan ke pemerintah agar bisa berperan sebagai regulator untuk mengembangkan rencana dan mengelola serta memperbaiki sistem transportasi angkot yang selamat, nyaman, dan mudah diakses di mana kewenangan diberikan ke birokrasi bukan ke swasta.
Cerminan Kinerja Pemerintah
Transportasi yang baik dan teratur sebenarnya memegang pengaruh yang sangat dominan dalam suatu perputaran politik berikutnya kepada siapa yang akan kemudian menjadi seorang pemimpin tapi politik juga bisa memegang pengaruh yang cukup dominan dalam keberlanjutan suatu sistem transportasi dalam suatu wilayah, bagaimana pemerintah menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal perangkutan atau bagaimana pemerintah memberikan fasilitas transportasi yang sesuai dengan keperluan masyarakatnya.
Sehingga wajar saja penyelengaraan angkot di daerah sulit berkembang selain karena kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah itu sendiri dan juga adanya syahwat politik ditangan pemimpin yang terjebak arus berbalas budi kepada siapa saja yang telah menghantarkan keberhasilannya dirinya dalam kemenangannya dipemilihan kepala daerah kemarin sehingga mempunyai kemauan politisnya jelas akan mempengaruhi pada kualitas sistem transportasi serta segala elemen-elemen transportasi di dalamnya. Contohnya saja hingga saat ini tidak ada langkah-langkah upaya mempertahankan adanya angkutan umum di Kota Duri apalagi meningkatan kualitas pelayanannya sehingga membiarkan penyelenggaraan operasional angkot sudah ada dari tahun 2004 hingga sekarang ini nasibnya angkot berada di ujung tanduk.
Solusi Masalah Angkot
Pada akhir tulisan ini penyelesaian kepincangan dan kekacauan dalam tata kelola lalu lintas pengoperasian angkot kota duri hingga harus sampai nasibnya angkot berada di ujung tanduk, ini dikarenakan minimnya pembinaan terus menerus dari pemerintah daerahnya sendiri, maka pertama, segeralah perbaiki kinerja dijajaran birokrasinya dengan menerapkan slogan kerja dan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kedua, tempatkan SDM yang sesuai dengan keahliannya sehingga bisa menerjemahkan dan menuangkan kebijakan transportasi yang terintergrasi dengan kegiatan lainnya.
Ketiga, pembangunan sepatutnya terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang bukan hanya bisa membangun saja tetapi juga harus bisa juga merawat dan menjaga keberlangsungan penyelengaraan angkutan umum angkot yang telah berlangsung dari tahun 2004.
Oleh karena itu selama beberapa dekade ke depan bila tidak ada langkah “terobosan†yang berarti dari pemerintah daerah, maka nasib angkot Kota Duri akan tetap berada diunjung tanduk dan tinggal menunggu waktu saja punahnya angkot di Kota Duri.
Masyarakat Kota Duri sangat mengharapkan sekali adanya kehadiran dari pemerintah untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumahnya yaitu membangkitan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berupa diselenggaranya kembali angkot yang murah, nyaman dan tertib yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Duri.
Pemerintah diharapkan bukan hanya duduk-duduk saja di kantor tetapi sekali kali turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya dan mudah-mudahan masyarakat Kota Duri di tahun depan sudah terbantu dengan adanya angkot yang lebih nyaman, tertib dan murah. Amin.***
Tri Leksono, ASN di Pemkab Bengkalis
Melihat berbagai fenomena yang ada, tampak sekali bahwa Kota Duri masih menyimpan kepincangan dan kekacauan dalam tata kelola lalu lintas, penyebab kekacauan tata kelola lalu lintas di kota Duri disinyalir beragam.
Langkah Pembenahan Angkot
Pemkab harus segera mempelajari ulang kondisi angkot di Kota Duri dan segera revitalisasi serta mereformasi sistem penyelenggaraan angkot. Pertama, segera mengambil alih kembali semua penyedia jasa angkot yang selama ini dikelola individu untuk diserahkan untuk dikelola oleh badan yang berbadan hukum dengan anggotanya terdiri dari pemerintah, perusahaan-perusahaan transportasi berbadan hukum. Ini artinya dulu kepemilikan dan pengoperasian angkot oleh individu sekarang diambil alih oleh gabungan di dalam satu badan yang memiliki SDM yang memadai dan berpengalaman untuk mengelola bisnis angkutannya secara profesional, sehingga diharapkan dapat membangkitkan kembali minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
Kedua, menerapkan sistem buy the service atau beli layanan yang mampu menghilangkan budaya buruk akibat sistem setoran yang ada selama ini di pelayanan angkutan umum konvensional dan dengan ditunjang dengan mekanisme bisnis yang transparan tentunya sistem ini diyakini akan membuat pengusaha angkutan berkompetisi secara sehat dengan mendahulukan sisi keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang adalah nomor satu walaupun akan memerlukan biaya operasional yang tinggi.
Ketiga, dalam pengoperasikan angkot diperlukan perencanaan yang matang dan terbangunnya infrastruktur transportasi umum yang baik dari tahap bertahap secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Harapan berikutnya adalah agar operasi angkot bisa berkelanjutan terus menerus dari dana pendapatan yang diterima hasil penyelengaraan angkot dengan syarat memberantas pungutan liar sebagai akibat timbulnya biaya operasional tinggi.
Keempat, kepada pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif di daerah untuk bisa datang melihat langsung masalah transportasi sebagai dasar kebutuhan masyarakat ada di Kota Duri sehingga diharapkan bisa memahami apa problematika penyelenggaraan angkot melalui diadakannya diskusi publik sebagai mengakomodasi adanya aspirasi atau bila memungkinkan bersama-sama mengadakan study banding kedaerah lain untuk mendapatkan perbandingan cara menuangkan menyelesaikan problematika penyelengaraan angkot terintegrasi. Keenam, peraturan yang ada seharusnya diarahkan ke pemerintah agar bisa berperan sebagai regulator untuk mengembangkan rencana dan mengelola serta memperbaiki sistem transportasi angkot yang selamat, nyaman, dan mudah diakses di mana kewenangan diberikan ke birokrasi bukan ke swasta.
Cerminan Kinerja Pemerintah
Transportasi yang baik dan teratur sebenarnya memegang pengaruh yang sangat dominan dalam suatu perputaran politik berikutnya kepada siapa yang akan kemudian menjadi seorang pemimpin tapi politik juga bisa memegang pengaruh yang cukup dominan dalam keberlanjutan suatu sistem transportasi dalam suatu wilayah, bagaimana pemerintah menentukan kebijakan-kebijakan dalam hal perangkutan atau bagaimana pemerintah memberikan fasilitas transportasi yang sesuai dengan keperluan masyarakatnya.
Sehingga wajar saja penyelengaraan angkot di daerah sulit berkembang selain karena kurangnya pembinaan dari pemerintah daerah itu sendiri dan juga adanya syahwat politik ditangan pemimpin yang terjebak arus berbalas budi kepada siapa saja yang telah menghantarkan keberhasilannya dirinya dalam kemenangannya dipemilihan kepala daerah kemarin sehingga mempunyai kemauan politisnya jelas akan mempengaruhi pada kualitas sistem transportasi serta segala elemen-elemen transportasi di dalamnya. Contohnya saja hingga saat ini tidak ada langkah-langkah upaya mempertahankan adanya angkutan umum di Kota Duri apalagi meningkatan kualitas pelayanannya sehingga membiarkan penyelenggaraan operasional angkot sudah ada dari tahun 2004 hingga sekarang ini nasibnya angkot berada di ujung tanduk.
Solusi Masalah Angkot
Pada akhir tulisan ini penyelesaian kepincangan dan kekacauan dalam tata kelola lalu lintas pengoperasian angkot kota duri hingga harus sampai nasibnya angkot berada di ujung tanduk, ini dikarenakan minimnya pembinaan terus menerus dari pemerintah daerahnya sendiri, maka pertama, segeralah perbaiki kinerja dijajaran birokrasinya dengan menerapkan slogan kerja dan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kedua, tempatkan SDM yang sesuai dengan keahliannya sehingga bisa menerjemahkan dan menuangkan kebijakan transportasi yang terintergrasi dengan kegiatan lainnya.
Ketiga, pembangunan sepatutnya terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang bukan hanya bisa membangun saja tetapi juga harus bisa juga merawat dan menjaga keberlangsungan penyelengaraan angkutan umum angkot yang telah berlangsung dari tahun 2004.
Oleh karena itu selama beberapa dekade ke depan bila tidak ada langkah “terobosan†yang berarti dari pemerintah daerah, maka nasib angkot Kota Duri akan tetap berada diunjung tanduk dan tinggal menunggu waktu saja punahnya angkot di Kota Duri.
Masyarakat Kota Duri sangat mengharapkan sekali adanya kehadiran dari pemerintah untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumahnya yaitu membangkitan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berupa diselenggaranya kembali angkot yang murah, nyaman dan tertib yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Duri.
Pemerintah diharapkan bukan hanya duduk-duduk saja di kantor tetapi sekali kali turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya dan mudah-mudahan masyarakat Kota Duri di tahun depan sudah terbantu dengan adanya angkot yang lebih nyaman, tertib dan murah. Amin.***
Tri Leksono, ASN di Pemkab Bengkalis
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

