Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanti Sepak Terjang BSSN

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirya disahkan oleh pemerintah pada Juni lalu melalui Perpres No. 53 Tahun 2017. Badan ini merupakan penataan baru dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia (Aptika Kominfo).

Tapi apakah nantinya akan fokus kepada penanganan berita hoax yang lagi marak ini, dan ataukah justru lebih fokus kepada  penanganan kedaulatan negara dari ancaman siber? Memang semuanya sudah diatur dalam Perpres tersebut, namun bilamana BSSN terlalu kaku menerapkan aturan di ruang siber, tentunya akan mendapat resistensi yang tinggi dari masyarakat. Tetapi di sisi lain, tuntutan akan penegakan hukum yang tegas di ruang siber menuntut adanya langkah cepat dan respon yang tinggi. Oleh sebab itu, ketepatan strategi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, tanpa mengesampingkan penegakan hukum.

Tahun 2018 yang kerap kita sebut dengan tahun politik juga menjadi isu yang hangat untuk kita bahas, terutama terkait dengan berita hoax dan menjadi dinamika tersendiri dalam maraknya berita hoax dan bisa diduga akan menjadi tontonan yang menarik untuk kita sikapi dan tentu menuntut pola penanganan untuk mendapat perhatian serius karena jika tidak ditangani dengan segera maka sangat rentan terjadi perpecahan di masyarakat. Di sisi lain permasalahan akan adanya ancaman disintegrasi akibat peredaran hoax ini tentunya perlu diwaspadai pula, karena hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat saat ini, yang mana kondisinya sangat memanas pada saat  pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu.

Untuk kondisi Indonesia sendiri, dengan akan dilangsungkannya pemilihan Presiden pada 2019 maka permasalahan bertebarannya   hoax dapat diprediksi akan  memuncak pada 2018. Pengalaman sudah membuktikan bahwa pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2016 yang lalu, sudah dikhawatirkan memanasnya situasi yang  mengarah kepada perpecahan. Terkait dengan hal tersebut BSSN tentunya dapat memerankan diri dalam menyikapi yang akan terjadi  dengan adanya  arus bebas informasi yang beredar dan dikhawatirkan akan menjadi tidak terkendali.

Isu global terkait dengan ruang siber harus menjadi perhatian BSSN secara utuh tentunya. Sudah banyak bukti bahwa kedaulatan suatu negara tidak perlu lagi untuk menghancurkan melalui penggunaan peluru kendali, namun dengan modus serangan siber bisa dalam waktu singkat dapat melumpuhkan semua kegiatan suatu negara, dan bisa membangkrutkan suatu negara dalam hitungan menit.

Ada beberapa contoh terkait serang siber yang bisa meluluhlantakan ketahanan suatu negara dan ataupun perusahaan-perusahaan multinasional.

Pada pemilihan umum untuk memilih Presiden pada 2016 lalu, juga menarik untuk disimak adanya tuduhan dari Obama (Presiden AS) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang diduga terlibat sebagai bagian dari pihak yang melakukan peretasan terhadap email dan website dari para petinggi Partai Demokrat di AS, sehingga menjadikan para pemilih Hillary Clinton beralih kepada Donald Trump? Ya, memang masalah peretasan yang dilakukan oleh para hackers ini tidak memilih negara besar atau negara yang paling canggih dengan kemampuan IT sekalipun, namun dengan peretasan, semua bisa terjadi dengan mengabaikan etika dan integritas.

Ada beberapa contoh lain yang perlu kita cermati juga terkait dengan perlunya ketahanan siber pada suatu negara, dan pada akhirnya bisa kita lihat betapa besarnya harapan kita semua pada BSSN nantinya.

Contoh pertama adalah terjadi pada negara Estonia di Eropa Timur pada 2007 yang lalu, di mana hackers menyerang website resmi pemerintah. Serangan hackers ini menyerang website Presiden sampai dengan website para menteri dikacaukan dan bahkan ada yang hilang tuntas, alias memang dihapus total. Tak puas dengan hanya menghantam pemerintah, berlanjut langkah penyerangan dari hackers kepada dunia perbankan dan bahkan secara hitungan finansial, dengan tidak adanya data-data dari dunia perbankan, menjadikan negara Estonia lumpuh dalam kisaran 3 mingguan di bidang bisnis.

Kejadian ini, oleh pihak Pemerintah Estonia menuding bahwa Rusia lah yang menjadi otak dari peretasan di Estonia tersebut, walaupun tidak bisa dibuktikan secara konkret. Kejadian di Estonia ini sampai saat ini  menjadi bahan diskusi di berbagai negara, di mana adanya kelemahan dan celah dalam hal sistem siber, maka bisa-bisa suatu negara bisa menuju suatu kebangkrutan dan kelumpuhan dari kegiatan perekonomiannya.

Lebih lanjut yaitu contoh kedua adalah kasus besar untuk  ‘’melumpuhkan’’ Iran akibat peretasan dari aksi hacker Amerika. Kejadian ini berlangsung pada 2006. Masih segar dalam ingatan kita, bahwa program senjata nuklir Iran sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat dan bahkan Iran dikenakan embargo ekonomi kala itu. Berbagai langkah peringatan telah diulang berkali-kali pada Iran yang disampaikan oleh AS, namun Iran tetap terlalu percaya diri dalam mengembangkan industri uraniumnya dan roket -roket nuklir. Pada akhirnya dapat ditebak bahwa pihak AS dengan menggunakan teknologi canggih tanpa bekas melakukan serangan siber untuk membobol sistem pertahanan nuklir Iran.

Contoh yang lain dan tak kalah menariknya adalah kisah yang terjadi seputaran 2009, Pemerintah Jerman mendapat 900 serangan terhadap sistem komputer mereka. Pada awal 2011, serangan meningkat menjadi 1.600 kali. Kondisi ini membuat Pemerintah Jerman memutuskan untuk membuka pusat perang siber nasional. Jepang sebagai negara pencipta produk teknologi canggih dan terkini, tidak luput dari serang siber. Jepang pada 2011 dihantam cukup banyak serangan siber, termasuk serangan terhadap sistem komputer parlemen Jepang dan pemerintah provinsi.

Ya memang serangan siber sangat kejam dan sadis, dan dapat melumpuhkan perekonomian suatu negara tanpa ada pembunuhan ataupun tanpa perlu darah yang berserakan akibat perang senjata yang kerap kita lihat di televisi untuk menguasasi suatu negara ataupun ingin melumpuhkan musuh dalam program penumpasan kaum yang sedang bergejolak pada suatu wilayah.  

Perlu BSSN nantinya memberlakukan Indonesia seperti yang diterapkan Cina? Cina adalah  negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, kurang lebih ada sejumlah 350 juta penduduknya adalah  pengguna internet aktif dan sebagian besar dari mereka berusia masih di bawah dari 25 tahun. Namun akses Facebook mereka ditutupi oleh firewall internet yang dipasang secara tersistem  oleh Pemerintah Cina sejak Juli 2009.

Timbul pertanyaan tentunya, mengapa Pemerintah Cina melarang Facebook dengan membuat firewall  bagaikan tembok besar Cina. Ya, pada dasarnya tujuan utamanya tentu untuk pertahanan negara. Pemerintah Cina sangat serius dalam memperketat peraturan soal kebebasan berpendapat, belajar dari yang berlaku di banyak negara lain bahwa pemerintahan Cina sangat menyadari bahwa situs jejaring sosial sangat ampuh untuk mengkritik pemerintah bahkan menggulingkan pemerintahan, inilah yang tidak diinginkan oleh Pemerintah Cina. Pemerintah juga mempunyai wewenang untuk melarang portal atau situs situs tertentu yang tidak sejalan dan sesuai dengan arah pemerintah.

Lalu mengapa Cina sangat membatasi media sosial di negaranya? Dari berbagai publikasi dinyatakan bahwa kenapa Google dianggap haram di Cina: Alasan sederhananya yang pertama adalah bahwa Pemerintah Cina tidak ingin warganya membaca informasi atau berita yang dianggap dapat mendoktrin warga Cina dan merugikan Pemerintah Cina. Alasan yang juga sederhana yang kedua adalah bahwa pemerintahan di Cina adalah penganut paham komunis. Pemerintahan Komunis takut akan perubahan, mereka tidak mau kekuasaannya direnggut karena sebuah kebenaran yang baru terungkap. Sedangkan Google selalu memprioritaskan informasi berdasarkan fakta. Sehingga hal ini dianggap berbahaya untuk pemerintah. Sedangkan untuk alasan ketiga adalah bahwa semua kita sudah pada tahun bahwa Google dan Youtube menjunjung tinggi freedom of speech sedangkan komunis melarangnya.

Timbul pertanyaan lagi, apakah BSSN akan mengambil sikap yang sama dengan yang diberlakukan oleh Pemerintah Cina?

Tugas BSSN walaupun sudah diatur dalam Perpres tersebut memang tidaklah mudah. Sebab bisa-bisa juga dijadikan alat untuk memperdaya lawan politik dengan dalih adanya ancaman perpecahan bangsa ataupun kedaulatan negara. Namun kekhawatiran bisa diatasi bilamana dalam implementasi tugasnya, ada sistem pengawasan yang berjalan dengan baik.

Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, BSSN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugasnya antara lain mencakup tentang pelaksanaan  keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Di dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa BSSN itu  menyelenggarakan fungsi: penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan (menyaring), diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber. Selain itu, BSSN juga harus melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dan sebagai wadah bagi semua pemangku kepentingan. Dijelaskan juga dalam Perpres No.53 tahun 2017 itu bahwa Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas dasar usulan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga BSSN ini memang sangat elit dan memiliki akses langsung kepada pemimpin tertinggi negara.

Lalu timbul pertanyaan, beratkah tugas BSSN setelah melihat kondisi nasional dan kondisi global atas isu siber yang berkembang saat ini? Jawabannya memang soal berat atau ringan, namun yang lebih penting lagi bahwa BSSN harus dikelola secara profesional dan memiliki independensi yang  tinggi, sehingga tugas mulia membentengi kedaulatan negara dari segi siber dapat berjalan baik.  Sedangkan untuk urusan hoax, sesungguhnya hoax pada akhirnya memang bisa menimbulkan perpecahan di antara kita, namun tugas untuk memonitor hoax sesungguhnya bukan hanya tugas BSSN, tapi itu adalah tugas kita bersama. Bagaimana menjadikan kebebasan berpendapat itu bertanggungjawab dan berakhlak. Jadi tidak perlu terlalu repot sebenarnya.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer