Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bancakan KTP-el

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Masalah KTP-el ini telah bergulir sejak 2011 dan saya pernah menulis di media ini (30/4/2014) tentang KTP-el. Lalu beberapa hari kemudian KPK baru menetapkan satu tersangka yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga saat itu menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Sugiharto. Sebagian besar dari tulisan saya tersebut mulai terlihat akan arah dan kebenarannya. Saya pernah menyampaikan data KTP-el ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu secara online, dan sekarang Pemerintah mulai mengarah ke sana dan mempersiapkan. Namun rasanya sulit dilaksanakan dalam waktu segera mengingat masih carut marutnya masalah pada KTP-el dan baru terjaringnya lebih kurang 170 juta data wajib KTP. Lalu saya juga memberikan analisa akan ada banyak tersangka koruptor lainya yang terlibat dalam bancakan KTP-el ini, dan ternyata itu benar.

KTP-el merupakan investasi data kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah, yang pada dasarnya bila dibandingkan dengan negara tetangga Singapura kita telah jauh tertinggal. Besarnya manfaat dari KTP-el ini membuat pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp5,8 triliun untuk melakukan investasi ini. Padahal sebelum adanya KTP-el (KTP electronic) kita juga telah mengenal dan memulai pembentukan data base kependudukan ini dengan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) yang merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan pihak swasta. SIMDUK merupakan investasi penuh dari pihak swasta dalam bentuk perjanjian BOT (Built Operation Transfer) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada awalnya semua swasta yang mendanainya. Pihak swasta sepenuhnya melakukan pembuatan perangkat lunaknya (SIMDUK) dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, mengadakan perangkat keras dan pendukungnya (komputer, printer, dan lainnya), mengadakan pelatihan SDM aparat pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagai pengendali sistem, juga mengadakan dan mendistribusikan bahan-bahan cetakan security printing seperti blanko Kartu Keluarga dan KTP. Untuk hal ini pihak swasta mendapatkan pembayaran dari pemerintah dari output KK, KTP yang tercetak dan biaya maintenance. Padahal SIMDUK juga membuat data base kependudukan dengan field yang sama dengan KTP-el sekarang. Ada NIK dengan format yang sama, nama, alamat, dan lainnya.

Juga online. Bedanya? KTP-el saat ini memakai perangkat keras tambahan berupa scaning bola mata, jari tangan dan chip serta online secara nasional. Simduk saat itu baru online di tingkat kabupaten dan kota serta baru online pada tingkat provinsi di beberapa provinsi. Namun SIMDUK juga memiliki format yang sama di mana ending-nya juga akan online secara nasional. Tapi sayang bergantinya pemerintahan membuat SIMDUK dihentikan dan mulailah berjalan KTP-el dengan kucuran dana sepenuhnya dari pemerintah. Entah dipakai atau tidak data base kependudukan yang telah terjaring di SIMDUK pada KTP-el, padahal sesungguhnya data base tersebut dapat saja dipakai oleh KTP-el melalui konversi data. Yang jelas perangkat keras dan perangkat lunak yang telah ada sebelumnya pada era SIMDUK di hampir seluruh kabupaten dan kota di seluruh menjadi sia-sia.

Mari kita abaikan tentang SIMDUK yang sebelumnya telah ada, dan kita mulai fokus membahas langkah pemerintah melakukan investasi KTP-el. Ini adalah langkah benar, karena  pembentukan data base kependudukan amat sangat penting dan harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Keinginan pemerintah secara formal jelas ingin membentuk data base kependudukan yang mandiri (terlepas dari peran swasta), memiliki data yang akurat dan online secara nasional dan keberadaannya tidak membebankan masyarakat. Karena pada dasarnya pembentukan data base kependudukan itu pemerintah amat sangat memerlukannya, di mana salah satunya dari data base yang ada pemerintah dapat mengarahkan pembangunan secara lebih tepat. Sayangya niat baik pemerintah ini dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk menguras dana pemerintah. Yang katanya ada oknum swasta, pemerintah, DPR RI, gubernur, menteri, semua bermain menjadikan KTP-el bancakan. Tidak tanggung-tanggung, Rp2,3 triliun dibagi-bagi.  

KPK sendiri baru mengumumkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun baru pada 2016, dan menentukan tersangka kedua baru pada September 2016, yaitu mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman. Dan hingga saat ini seingat saya baru 7 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Sedangkan pengembalian dana bancakan ke negara baru beberapa ratus miliar saja. Terakhir yang saya dengar akan segera ada ekspos tersangka baru dari KPK untuk KTP-el ini. Semoga saja KPK tetap amanah dan berani menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tentang tersangka baru ini. Abaikan saja hak angket DPR yang sedang coba digulirkan sebagai langkah pelemahan atau apapun itu terhadap KPK, selama didukung kebenaran maka kami meyakini lebih banyak yang pro dari pada kontranya.

Tidak habis-habisnya masalah KTP-el ini serta kurangnya dukungan dana pasti akan membawa akibat tidak tercapainya target pemerintah dalam pembentukan data base kependudukan. Karena dengan kucuran dana sebesar Rp5,8 triliun pembentukan data base, khususnya wajib KTP baru terjaring 170 juta dan yang belum terjaring data base wajib KTP mungkin hingga sekarang bisa mencapai 24-25 juta.

Pemerintah dalam hal ini Kemendagri, pada 2011 pernah mencoba mengajukan permintaan tambahan dana ke DPR RI. Di mana pada saat itu Kemendagri menyampaikan wajib KTP yang baru terjaring sebesar 170 juta dan diperlukan dukungan dana tambahan agar dapat menjaring wajib KTP lainnya. Tapi dikarenakan alasan tidak adanya laporan secara formal tentang KTP-el, maka permintaan tersebut ditolak DPR RI. Salah satu dampak dari bancakan KTP-el oleh oknum ini adalah sulitnya daerah mendapatkan blanko KK dan blanko KTP. Ini belum seberapa, yang paling kita khawatirkan apabila terjadi kerusakan perangkat keras dan pendukungnya yang memerlukan penggantian. Jika ini terjadi dapat dipastikan proses KTP-el akan total terhenti. Belum lagi kedaulatan negara yang terabaikan dengan tersimpannya jutaan data wajib KTP penduduk yang ada di salah satu server perusahaan Amerika. Di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang ditunjuk oleh konsorsium pemenang lelang tender KTP-el.

Permasalahan timbul setelah konsorsium yang menunjuk pemakaian server perusahaan asing asal Amerika tersebut bubar dan tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya data base kependudukan tersandera oleh pihak asing dan pemerintah kita harus menyelesaikan kewajiban tersebut sebesar 90 juta dolar AS sebelum data base tersebut dapat diambil.

Keberadaan data base kependudukan yang tersandera di negara lain ini menurut hemat saya benar-benar memalukan dan amat sangat berbahaya. Saya tidak habis pikir bagaimana awalnya pejabat pengambil kebijakan di Kemendagri dapat menyetujui pemakaian dan penyimpanan data base kependudukan di server milik negara lain, Amerika. Entah bagaimana logika berpikirnya. Data base tersebut rawan disalahgunakan, bahkan Direskrim Polda Metro Jaya pernah menyampaikan adanya 159 orang yang pekerjaan membobol kartu kredit dengan memakai eKTP-el asli dan sidik jari yang sama dengan data yang ada.

Sebelum lebih dalam terpuruk ada baiknya Kementerian Dalam Negeri segera mengatasi permasalahan data base yang tersandera pihak asing tersebut dan membuat suatu kebijakan KTP-el dapat tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan KPK kita harapkan dapat segera mengumumkan oknum tersangka baru tanpa tebang pilih. Jika semua ini diabaikan niscaya KTP-el akan kembali menjadi pekerjaan sia-sia sebagaimana pendahulunya dengan nama SIMDUK dan selanjutnya akan muncul KTP-el lainnya yang juga menjadi bancakan oknum koruptor lainnya lagi.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer