Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Monopoli ”Tafsir Kebenaran” Berbangsa

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No2/2017 tentang Perubahan UU No17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melahirkan pro dan kontra. Lahirnya Perppu “ormas” ini seakan mengungkit memori lama tentang keberadaan pemerintah otoriter yang memonopoli tafsir kebenaran. Semua yang berbeda dan mengkritik pemerintah dipandang melawan pemerintah dan berusaha untuk menutup ruang itu dengan beragam cara termasuk dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan. Masih terasa dalam sanubari rakyat, bagaimana Undang-undang Subversif dan pembredelan media massa menyelinap dalam kehidupan kebangsaan. Penilaian sepihak oleh pemerintah telah melahirkan kesewenang-wenangan.

Sebuah kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Membuka peluang bagi rakyat untuk menyuarakan kegundahan kehidupan kebangsaannya dan menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap pemerintah. Kerinduan itu pun terpaut dalam balutan kain panjang kegembiraan yang bertuliskan reformasi. Sebuah tautan kerinduan yang didapat dengan tumpahan darah dengan segala onak duri perjuangan.

Kini, tautan kerinduan itu ingin dinodai dengan menyiram noda hitam pada kain panjang reformasi. Kewenangan sepihak itu ingin direngkuh kembali oleh pemerintah dengan ”untaian argumentasi” ingin menyelamatkan bangsa dari ideologi yang terang-terang menentang Pancasila, atau ormas-ormas yang radikal dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal dalam aturan bernegara kewenangan penilaian  itu sudah diletakkan pada pundak kekuasaan yudikatif (pengadilan)

Akibatnya, kebijakan ini melahirkan beragam pertanyaan publik. Benarkah Perppu ini lahir  untuk menertibkan ormas pro anarkistis dan yang bertentangan dengan Pancasila, atau jangan-jangan  pemerintah sedang melakukan politik test the water terhadap ormas yang dianggap anti Pancasila, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan selanjutnya dijadikan alat untuk menutup ruang munculnya ormas yang dipandang berbeda dengan pandangan pemerintah?

Kecurigaan sebagian publik terhadap Perppu ini sesungguhnya didasarkan pada tidak adanya alasan yang mendesak untuk menerbitkannya.  Demikian juga dengan tidak adanya kekosongan hukum sebab masih ada UU No17/ 2013. Apatah lagi Perppu “pembubaran ormas” ini dilengkapi dengan jurus ampuh dalam mematikan yang sebelumnya tidak terdapat dalam UU sebelumnya. Yakni pasal 82A yang menyebutkan bahwa anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban dan melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun. Dan juga anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.

Sontak saja, ancaman hukuman seumur hidup ini menjadi momok yang menakutkan bagi ormas atau orang-orang yang bergerak dalam organisasi. Bisa-bisa ormas yang selalu berseberangan atau mengkritik pemerintah ”dianggap” bertentangan dengan Pancasila. Sebab tafsir anti Pancasila itu bisa saja bias disebabkan pandangan subyektivitas pemerintah. Dan bila ini benar-benar terjadi, sungguh merupakan kemunduran demokrasi dan mengkhianati perjuangan reformasi 19 tahun silam.

Menjaga Bangunan Kebangsaan
Menjaga Pancasila tidak boleh dilakukan dengan serampangan, apalagi menggunakan Pancasila sebagai tameng untuk menutup ruang kritik terhadap pemerintah. Sebab kalau cara ini yang ditempuh pemerintah, alamat bangsa ini sedang ditarik balik untuk hidup dalam alam otoritarianisme.

Menilai ormas apakah bertentangan dengan Pancasila, atau menganut dan mengajarkan paham radikalisme haruslah dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan terukur. Dan itu sepenuhnya harus dibuktikan melalui penyajian fakta di pengadilan. Kalau penilaian itu diberikan kepada eksekutif atau pemerintah dikhawatirkan akan lahir tafsir sepihak dan ini sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi sebuah bangsa. Sebab dalam menjalankan kekuasaan pemerintah diberikan wewenang yang  tidak tak terbatas. Hal ini dilakukan agar  kekuasaan itu tidak digunakan semena-mena yang ujung-ujungnya akan melahirkan obsolutisme kekuasaan.

Sekarang Perppu itu sudah lahir dan tinggal pengesahan nama oleh lembaga yang ditunjuk rakyat untuk mewakilinya. Lembaga mulia itu bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semoga wakil rakyat bisa melihat dengan mata kebijaksanaannya, apakah layak bayi Perppu “pembunuh ormas” ini diberi nama Undang-undang? Semuanya kembali pada nurani wakil rakyat yang terhormat.***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer