Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Kegentingan yang Memaksa” dan Perppu

R
Penulis: Rindra Yasin❯
RIAUPOS.CO - Di dalam negara hukum, tidak ada hak tanpa diikat dengan kewajiban. Sederhananya, ada hak, ada kewajiban atau sebaliknya. Ada kewajiban, tentu ada hak di sisi yang lainnya. Begitu juga dengan Perppu.

Ketika ada yang berpendapat bahwa Perppu adalah hak Presiden karenanya itu pula Presiden mengeluarkannya, Pendapat itu tidaklah salah. Yang salah adalah ketika Perppu itu hanyalah dipahami sebatas hak Presiden dengan tanpa melihat kewajiban apa yang harus diperhatikan oleh Presiden ketika hendak mengeluarkan Perppu itu. Maksud saya adalah, kapan Presiden dibenarkan secara hukum untuk mengeluarkan Perppu itu.

Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan pe­raturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.  Dari Pasal 22 Ayat (1) ini, benarlah bahwa mengeluarkan Perppu adalah hak Presiden. Namun demikian, di sisi yang lain, kendatipun itu adalah hak, tetapi Presiden diikat oleh “kegentingan yang memaksa”. Artinya apa? Hak untuk mengeluarkan Perppu baru boleh digunakan ketika “kegentingan yang memaksa”. Tanpa “kegentingan yang memaksa” itu, “haram” hukumnya Presiden mengeluarkan Perppu. Muncul kemudian pertanyaan, apa yang dimaksud dengan “kegentingan yang memaksa” itu? Sebab, tanpa ada tafsiran yang jelas, frasa “kegentingan yang memaksa” itu sangat berpotensi untuk disalahgunakan.

Melalui Putusan No138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Penafsir akhir Konstitusi (UUD 1945) menegaskan bahwa yang dimaksud “kegentingan yang memaksa” itu adalah: “(1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.

Nah, sekarang bagaimanakah dengan Perppu Ormas? Ada beberapa catatan saya dalam hal ini. Pertama, dilihat dari sisi prosedural atau formalitas, Perppu itu tidaklah memenuhi 3 syarat apa yang dinamakan dengan “kegentingan yang memaksa” itu. Benar bahwa mengelurkan Perppu itu adalah hak Presiden, tetapi yang menjadi persoalan tidak ada unsur “kegentingan yang memaksa” itu. Dilihat aspek mendesak, apanya yang mendesak. Memang kalau tak ada Perppu, negara ini akan hancur, kan tidak. Mengacu pada aspek kekosongan hukum, undang-undangnya ada, yaitu UU 17/2013. Pasalnya pun sangat lengkap bila kita membicarakan mengenai prosedural pembubaran ormas itu. Begitu juga dengan syarat yang ke-3 yang merupakan turunan langsung syarat ke-1 dan ke-2 dari “kegentingan yang memaksa” itu.

Kedua, seharusnya pemerintah taat pada hukum yang ada. Ketika Pemerintah menganggap ada Ormas yang anti Pancasila, lalui saja proses yang termaktub di dalam UU 17/2013. Mengeluarkan Perppu dengan dalih bahwa UU 17/2013 ribet dan prosesnya lama adalah urusan lain. Pemerintah jangan mendaruratkan kondisi normal, dan pun jangan menganggap normal kondisi darurat manakala itu darurat.

Ketiga, bila kemudian Perppu itu diuji ke MK terutama oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), besar kemungkinan barang kali akan dibatalkan oleh MK. Tak hanya satu atau dua pasal, dari A-Z Perppu itu pun akan batal. Apa sebab? Persoalan Perppu Ormas ini bukan hanya persoalan substansi yang diatur, tapi aspek prosedural/formalitasnya yang paling bermasalah. Syarat “kegentingan yang memaksa” itu tak terpenuhi. Perppu itu cacat secara formal, maka konsekuensinya adalah cacatlah pula Perppu itu dari A-Z, meskipun yang diatur ini baik sama sekali menurut segelintir orang. Ini yang kemudian disebut dengan pengujian formil.

Pengujian formil ini penting. Sebab Indonesia ini adalah ini negara. Bukan milik pribadi. Tentu ada aturan yang telah disepakati. Dan itu wajib dijalankan pihak manapun terlebih lagi penguasa ketika menjalankan negara itu. UUD 1945 mensyaratkan Perppu dikeluarkan dalam “kegentingan yang memaksa”, maka keluarkanlah ketika menemui kondisi “kegentingan yang memaksa” itu.

Sederhananya adalah kondisi normal, maka tempuhlah cara normal, yaitu dengan UU. Kondisi darurat maka tempuhlah cara darurat, yaitu dengan Perppu. Dalam Islam, dikenal dengan kaidah adh-dharar yuzalu (segala yang membahayakan harus dihilangkan).

Keempat, Presiden Jokowi seharusnya mengedepankan pendekatan kekeluargaan seperti dulunya ia memimpin Solo. Dekati orang-orang atau ormas yang dianggapnya menyimpang itu. Sebab, mengapa terjadi sesuatu itu ada sebabnya. Menyalahkan orang tanpa menyelami sebabnya tidaklah bijak. Mengetahui sebab itu penting. Terkadang kita hanya menyalahkan orang, namun persoalannya justru kita. Mungkin kepentingan mereka selama ini tak didengar. Mungkin aspirasi mereka selama ini tidak ditanggapi. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa (Al-Maidah (5): 8).***

Advertisement
Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer