Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RIAUPOS.CO - Pungutan liar (pungli) bukan rahasia lagi. Tidak susah menemukan praktik pungli di sekitar kita. Mulai dari lingkungan paling kecil sampai pada level tinggi. Tidak perlu kaget. Walaupun kinerjanya tidak semaksimal yang diharapkan, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) tetap bisa mengungkap banyak kasus.
Di Provinsi Riau saja misalnya. Sejak Januari 2017, Saberpungli sudah menggarap dan menetapkan 62 tersangka. Pelakunya berasal dari berbagai golongan. Memang didominasi oleh pelayan publik yang sudah mendapatkan gaji dari negara. Ada honorer di lingkungan pemerintahan, aparatur sipil negara. Bahkan dari aparat kepolisian pun ada. Bermacam cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Itu yang ketahuan. Tidak tertangkap tentu luar biasa banyak. Tidak terhitung. Sebab pungli ada di mana-mana dan terjadi sepanjang masa. Di tingkat rukun tetangga (RT) saja masih ada pungli. Apalagi di lingkungan yang lebih tinggi. Terutama yang melayani keperluan orang-orang banyak. Seperti pengurusan perizinan dan lainnya.
Seperti itu pula yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru. Aparat kepolisian telah menetapkan empat tersangka pungli di proses Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Pihak yang berurusan harus menyetor sejumlah uang agar izinnya cepat keluar.
Bukan rahasia juga, bahwa ada dugaan pungli di penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hanya saja, kita belum mendengar ada oknumnya yang tertangkap atau diproses secara hukum. Lembaga yang ditugasi mengawasi pelayanan publik di tanah air, Ombudsman Republik Indonesia telah menemukan banyak pelanggaran dalam penerimaan siswa baru. Di dalamnya ada pungutan liar sampai praktik jual-beli kursi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pungli diartikan sebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan dan dilakukan oleh yang berwenang secara tidak teratur dan tidak tertata. Pada pengertian lain, pungli merupakan tindakan meminta sejumlah uang atau barang kepada orang lain, tapi tidak tertata, tidak mempunyai izin resmi. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena disadari melanggar aturan.
Segala pungutan yang tidak memiliki landasan hukum bisa dikategorikan pungutan liar yang biasanya disertai dengan ancaman. Pelakunya bisa dikenai hukuman sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 423 KUHP menjelaskan, pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
Ancaman hukuman tersebut seharusnya menjadi penghabat kegiatan pungli. Mungkin kurang sosialisasi, sehingga tidak sedikit orang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mari sama-sama kita budayakan bebas pungutan liar. Berani menolak membayar sesuatu yang memang tidak diatur dalam aturan. Berani berkata â€tidak†pada pungutan liar.***
Di Provinsi Riau saja misalnya. Sejak Januari 2017, Saberpungli sudah menggarap dan menetapkan 62 tersangka. Pelakunya berasal dari berbagai golongan. Memang didominasi oleh pelayan publik yang sudah mendapatkan gaji dari negara. Ada honorer di lingkungan pemerintahan, aparatur sipil negara. Bahkan dari aparat kepolisian pun ada. Bermacam cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Itu yang ketahuan. Tidak tertangkap tentu luar biasa banyak. Tidak terhitung. Sebab pungli ada di mana-mana dan terjadi sepanjang masa. Di tingkat rukun tetangga (RT) saja masih ada pungli. Apalagi di lingkungan yang lebih tinggi. Terutama yang melayani keperluan orang-orang banyak. Seperti pengurusan perizinan dan lainnya.
Seperti itu pula yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru. Aparat kepolisian telah menetapkan empat tersangka pungli di proses Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Pihak yang berurusan harus menyetor sejumlah uang agar izinnya cepat keluar.
Bukan rahasia juga, bahwa ada dugaan pungli di penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hanya saja, kita belum mendengar ada oknumnya yang tertangkap atau diproses secara hukum. Lembaga yang ditugasi mengawasi pelayanan publik di tanah air, Ombudsman Republik Indonesia telah menemukan banyak pelanggaran dalam penerimaan siswa baru. Di dalamnya ada pungutan liar sampai praktik jual-beli kursi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pungli diartikan sebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan dan dilakukan oleh yang berwenang secara tidak teratur dan tidak tertata. Pada pengertian lain, pungli merupakan tindakan meminta sejumlah uang atau barang kepada orang lain, tapi tidak tertata, tidak mempunyai izin resmi. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena disadari melanggar aturan.
Segala pungutan yang tidak memiliki landasan hukum bisa dikategorikan pungutan liar yang biasanya disertai dengan ancaman. Pelakunya bisa dikenai hukuman sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 423 KUHP menjelaskan, pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
Ancaman hukuman tersebut seharusnya menjadi penghabat kegiatan pungli. Mungkin kurang sosialisasi, sehingga tidak sedikit orang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mari sama-sama kita budayakan bebas pungutan liar. Berani menolak membayar sesuatu yang memang tidak diatur dalam aturan. Berani berkata â€tidak†pada pungutan liar.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

