Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Anak bangsa ini bernasib tidak
sama terkait kebijakan negara. Keputusan Presiden (Kepres) mengenai
pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 ASN yang tertuang dalam
peraturan pemerintah (PP) hanya dibayarkan untuk PNS. Dengan demikian
dipastikan honorer atau pegawai non-PNS atau tenaga harian lepas tidak
dapat THR. Sebab, tidak ada aturan membenarkan dibayar melalui uang
rakyat (APBD)
Beratnya jadi pemimpin ketika kebijakan itu tidak dirasakan semua anak bangsa. Hanya karena perbedaan status dan pangkat. Padahal semuanya berbuat untuk kemajuan negeri ini. Tapi itulah realitasnya. di lingkungan Pemprov Riau, di mana sekitar 8 ribuan honorer atau sekarang disebut tenaga kontrak dalam sistem dan mekanisme pembayaran THR tidak masuk dalam kriteria penerima.
Bila saja pemimpin punya kepekaan tentu akan berupaya sekuat tenaga bisa memberi yang terbaik bagi anak bangsa. Tapi itulah soalnya. Jika ditotal, seorang ASN akan menerima tiga kali gaji dan tunjangan. Gaji 13, THR, dan tunjangan single salary. Benar-benar mendapat. Di sisi lain mereka yang juga bertungkus lumus membantu para ASN ini yang mungkin statusnya honorer tiba-tiba tersisihkan. Melihat rekan kerja mereka bergelimang pendapatan sedang mereka hanya bisa gigit jari.
Kebijakan ini pula mengakibatkan daerah harus memutar otak menyiapkan pagu anggaran. Sebab, pembayaran ini sesuai instruksi Presiden yang tertuang dalam PP yang ditindaklanjut dengan surat Kemendagri RI. Selain gaji 13 dan THR yang harus dibayarkan, juga ada pembayaran sesuai penghasilan yang sama dengan bulan sebelumnya. Untuk pensiunan juga menerima THR dan tunjangan. Setelah dihitung-hitung total dana diperlukan untuk membayar ini sekitar Rp150-an miliar.
Begitulah realita yang terjadi. Tangis sebagian besar anak bangsa yang senasib dengan para tenaga honorer ini tertimbun waktu yang terus berputar. Bak pepatah air mata sudah jatuh ke dalam. Dalam diam luka itu disimpan. Harus terus berpikir keras bagaimana memenuhi keperluan saat Idul Fitri menjelang dengan penghasilan yang jauh dari cukup.***
Beratnya jadi pemimpin ketika kebijakan itu tidak dirasakan semua anak bangsa. Hanya karena perbedaan status dan pangkat. Padahal semuanya berbuat untuk kemajuan negeri ini. Tapi itulah realitasnya. di lingkungan Pemprov Riau, di mana sekitar 8 ribuan honorer atau sekarang disebut tenaga kontrak dalam sistem dan mekanisme pembayaran THR tidak masuk dalam kriteria penerima.
Bila saja pemimpin punya kepekaan tentu akan berupaya sekuat tenaga bisa memberi yang terbaik bagi anak bangsa. Tapi itulah soalnya. Jika ditotal, seorang ASN akan menerima tiga kali gaji dan tunjangan. Gaji 13, THR, dan tunjangan single salary. Benar-benar mendapat. Di sisi lain mereka yang juga bertungkus lumus membantu para ASN ini yang mungkin statusnya honorer tiba-tiba tersisihkan. Melihat rekan kerja mereka bergelimang pendapatan sedang mereka hanya bisa gigit jari.
Kebijakan ini pula mengakibatkan daerah harus memutar otak menyiapkan pagu anggaran. Sebab, pembayaran ini sesuai instruksi Presiden yang tertuang dalam PP yang ditindaklanjut dengan surat Kemendagri RI. Selain gaji 13 dan THR yang harus dibayarkan, juga ada pembayaran sesuai penghasilan yang sama dengan bulan sebelumnya. Untuk pensiunan juga menerima THR dan tunjangan. Setelah dihitung-hitung total dana diperlukan untuk membayar ini sekitar Rp150-an miliar.
Begitulah realita yang terjadi. Tangis sebagian besar anak bangsa yang senasib dengan para tenaga honorer ini tertimbun waktu yang terus berputar. Bak pepatah air mata sudah jatuh ke dalam. Dalam diam luka itu disimpan. Harus terus berpikir keras bagaimana memenuhi keperluan saat Idul Fitri menjelang dengan penghasilan yang jauh dari cukup.***
Advertisement
Advertisement
Riau PosIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

