Hujan yang terus mengguyur bumi Riau dalam beberapa hari terakhir telah membuat banjir kembali tiba. Harap maklum, tiga musim, kemarau, asap dan banjir, memang setiap tahun selalu datang menjumpai masyarakat bumi Melayu ini. Setiap tahun bencana ini datang silih berganti. Warga hanya bisa mengeluh. Upaya penanganan dan pencegahan bencana agar tidak datang lagi dari pihak pemerintah dan pihak terkait, tidak bisa terlalu diharapkan. Ada memang usaha ke arah itu, tapi yang bencana ini tetap saja menimpa masyarakat. Seperti bencana kabut asap yang terjadi dan meluas beberapa waktu lalu.
Lalu kini banjir datang menyapa. Rata-rata pemukiman penduduk yang berdekatan dengan aliran air di 4 sungai besar yang ada di Riau pasti terendam air. Baik dalam skala kecil maupun skala besar sampai melumpuhkan jalur transportasi dan ekonomi masyarakat. lalu bagaimana cara pencegahan yang efektif agar banjir ini tidak merugikan dan menimbulkan dampak yang luas. Memang tak ada resep yang mujarab kecuali melakukan reboisasi atau penghijauan kembali daerah-daerah resapan air terutama yang di hulu sungai agar air tertahan dan tidak langsung meluber ketika hujan mengguyur.
Tak bisa kita pungkiri, hutan di Riau kini dalam kondisi kritis. Pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran terstruktur dan masif membuat hutan makin langka. Bahkan hutan lindung ataupun hutan suaka margasatwa juga digasak oleh para perambah kebun ilegal. Hutan Riau telah berubah jadi kotak-kotak saat dilihat dari atas udara. Ditambah lagi dengan perubahan hutan alam menjadi tanaman industri yang membuat habitat jadi berubah. Daerah resapan air pun berkurang dan hewan-hewan terpaksa menyingkir ke luar hingga ke pemukiman penduduk.
Pemerintah harus menghentikan penebangan hutan dan pembukaan lahan perkebunan baru serta mengkaji kembali izin-izin perubahan fungsi hutan. Jika pemerintah serius, di sini banyak terjadi masalah seperti yang ditemukan oleh pansus yang dibentuk oleh DPRD Riau beberapa waktu lalu. Namun hingga kini tak lagi terdengar tindak lanjutnya. Bagaimana tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti memiliki lahan yang luasnya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.
Sementara untuk penduduk yang rumah mereka selalu terendam banjir, tak ada kata lain selain merelokasi mereka ke tempat yang lebih tinggi dan bebas banjir. Di sinilah peran pemerintah harus lebih proaktif memberikan sosialisasi dan menganggarkan dana untuk relokasi ini. Sehingga tidak jadi hal yang rutin, saat banjir selalu mengeluarkan tenda-tenda darurat, perahu karet serta bantuang sembako untuk masyarakat yang mengungsi. Harus ada langkah yan komprehensif dan menyeluruh dalam penanganan bencana ini agar tahun besok tidak terulang lagi. Sekarang tinggal kemauan kita bersama, mau tidak melakukan tindakan yang jauh maju ke depan dan menghindari kejadian yang selalu berulang setiap tahun.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

