Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mencegah Hegemoni Parpol

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Photo
Photo

Kehebohan dalam penentuan sistem pemilu ini sudah berada pada puncak keriuhannya, tinggal kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, apakah MK akan melahirkan tafsir baru atas Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 atau akan menegaskan sistem proporsional terbuka sebagaimana telah ditegaskan oleh MK melalui putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 ?.


Advertisement

Dalam konteks sejarah penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 yang lalu, kedua sistem ini sudah kita terapkan, terutama sistem proporsional terbuka yang tergolong baru dalam penerapannya. Namun dibalik itu semua hal yang harus kita cegah adalah hegemoni partai politik jangan sampai hegemoni itu mutlak, berlebihan dan tidak selaras dengan Sila keempat Pancasila yang berbunyi  “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan hingga mengikis teori kedaulatan rakyat.

Dimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, kenapa demikian, karena Sila keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat (2) UUD merupakan pondasi dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Saat ini hegemoni patai politik itu saja sudah terlihat dan dapat dikatakan menciderai makna sila keempat Pancasila, bentuk hegemoni itu apa ?

Dalam hal pengambilan kebijakan secara umum (baik legislasi dan lainnya), Anggota Dewan yang merupakan wakil rakyat di parlemen berada dalam posisi galau. Mungkin kita melihat anggota dewan sebagai wakil rakyat begitu garang dalam rapat komisi, prilaku gebrak meja, bersitegang urat leher demi menperjuangkan kepentingan rakyat, namun apabila pada tahap rapat paripurna, anggota dewan seakan tidak berdaya, titah ketua umum telah ternyatakan, bertentangan dengan pendapat partai merupakan hal terlarang untuk dilakukan.

Advertisement

Maka sering dan selalu kita dapati ketika anggota dewan itu tidak sependapat dengan apa yang akan diputuskan dalam rapat paripurna, anggota dewan sebagai wakil rakyat tidak berani “Walk Out” secara pribadi, karena apabila keluar atas nama pribadi, teguran dan sanksi partai siap menanti, sehingga seringkali kita melihat Walk out itu atas nama Fraksi.

Disinilah letak kegalauan Anggota Dewan sebagai wakil rakyat. Begitu pula, apabila agenda partai bersamaan waktunya dengan agenda Parlemen, maka sering kita dapati anggota dewan itu mangkir dan meninggalkan forum rakyat tersebut sebagai bentuk loyalitas pada partai politik.

Sedikit kita studi komparasi pada Parlemen Amerika serikat, dimana ada Senat dan House Of Representive (DPR AS). Senator itu atau anggota parlemen itu bebas dalam bersikap apabila dihadapkan pada kepentingan partai dengan kepentingan rayat secara bersamaaan. Pertanyaannya apakah akan ada sanksi dari partai ? Tidak ada sanksi bagi mereka, sehingga dengan demikian pelaksanaan teori kedaulatan rakyat terlihat baik di parlemen Amerika Serikat.

Advertisement

Inilah yang harus kita contoh dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang berangkat dari Sila keempat Pancasila, partai politik harus memberi kebebasan dalam berfikir dan bersikap bagi setiap anggota dewan sebagai wakil rakyat dan tentunya berpihak pada rakyat yang telah memilihnya, karena sejatinya keberadaan partai politik dalam demokrasi itu hanyalah alat atau kendaaran untuk mengantarkan pada kursi rakyat yang ada di parlemen.

Maka barulah akan terlihat bahwa Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai Representasi Rakyat, bukan Representasi Politik.

sehingga penting hal ini harus diperhatikan oleh MK, jangan sampai penyelenggaraan demokrasi tidak selaras dengan Sila keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Dan tentunya saya berharap kepada Pemerintah dan DPR legowo dan berkenan memperbaiki Undang-Undang Partai Politik sebagai upaya menyeleraskan dengan Sila keempat Pancasila sebagai Fundamental Norm dan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebagai Staatsgroudgezets.

Terakhir, saya berharap sistem pemilu tetap dalam sistem proporsional terbuka sebagai satu upaya mencegah hegemoni partai politik, karena sistem proporsional tertutup akan menjadikan hegemoni partai politik yang mutlak. Semoga saja.***

Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer