
Sebagaimana yang telah kita yakini bahwa, Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan, sistem kenegaraan dan sistem kehidupan rakyat menganut demokrasi. Negara kita menganut demokrasi sudah sejak kemerdekaan tahun 1945, yang kemudian sempat dikooptasi oleh rezim pemerintah yang berkuasa selama tiga puluh dua tahun, kemudian diruntuhkan oleh era reformasi.
Indonesia telah mengalami pasang surut demokrasi, baik demokrasi dalam artian luas maupun demokrasi dalam artian sempit. Dan seperti yang dikatakan Robert A. Dahl; demokrasi ideal dan demokrasi yang aktual (Rober A. Dahl, 2001:xi). Semangat demokrasi ini adalah untuk kebebasan (dalam artian positif) rakyat. Dalam konsepnya tidak hanya puas sampai meraih kebebasan, melainkan rakyat juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lahir dari kebebasan tersebut.
Dalam bukunya I D.G. Palguna (2020:4) menjelaskan, rakyat memiliki tanggungjawab terhadap kebebasan pilihan yang telah diambil dan segala konsekuensi yang timbul dari akibat pilihan tersebut, sebab dalam demokrasi rakyatlah yang berdaulat. Di Indonesia, kedaulatan rakyat tersebut dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Kedaulatan rakyat yang yang dianut Indonesia telah bergeser dari kedaulatan rakyat sebelum Amandemen III Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), yakni dari pergeseran supremasi parlementer, menjadi supremasi konstitusional. Dalam UUD 1945 sebelum Perubahan III, kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRI). Untuk itu kedaulatan rakyat ini sangat penting dalam negara demokrasi Indonesia. I D.G Palguna dengan tegas mengatakan; demokrasi tidak ada tanpa kedaulatan rakyat.
Dalam rangka bagaimana merealisasikan gagasan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, Jimly Ashiddiqie (2020:59) berpendapat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu bentuknya, yang amanah rakyat mewujudkannya secara langsung. Menurut I D.G Palguna (2020:7) sampai saat ini belum ditemukan cara yang lebih baik untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat selain Pemilu.
Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa kita mengenal kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD, maka secara konstitusional dijamin dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut memerintahkan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Lebih detail dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut: UU Pemilu). Dalam penyelenggaraan Pemilu ini dilaksanakan dengan memegang teguh asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber jurdil) setiap lima tahun sekali.
Menjaga Pemilu
Dalam teori demokrasi, Pemilu menjadi salah satu cara rakyat untuk memilih para wakilnya yang duduk di kursi legislatif dan juga memilih wakilnya untuk mengelola negara dan pemerintahan di kursi eksekutif. Artinya, siapa pun yang dipilih oleh rakyat, mereka adalah wakil rakyat yang bekerja dan mengabdi kepada rakyat.
Janedjri M. Gaffar (2013:4) berpendapat bahwa, Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk membentuk organ negara yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu mesti dilaksanakan menurut prinsip luber jurdil sehingga Pemilu itu sendiri dapat dikatakan sebagai Pemilu demokratis dan berkualitas.
Menjaga Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk merawat kedaulatan rakyat. Mengapa perlu harus menjaga Pemilu? Seperti yang dijelaskan Ibnu Affan (2018: 309-310), dalam Pemilu tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai macam masalah, baik masalah teknis prosedural maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas luber jurdil dalam setiap tahapan-tahapan Pemilu, misalnya seperti praktik kecurangan, pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif dalam Pemilu untuk dapat meraup suara terbanyak.
Jika kita melihat data pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2019, baik Adiminstrasi, kode etik dan tindak pidana, begitu banyak terjadi. Sebagaimana yang data dirilis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) tahun 2019, ada 16.134 pelanggaran administasi, 348 pelanggaran kode etik, dan 570 tindak pidana. Menurut Topo Santoso dan Hariman Satria (2023:213) yang merujuk data Bawaslu tersebut, menyatakan bahwa pelanggaran hukum dalam Pemilu 2019 merata di semua provinsi.
Dari pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dalam Pemilu tentunya sangat menciderai kedaulatan rakyat. Sebab lewat Pemilu, rakyat akan mendapatkan siapa-siapa yang layak menjadi wakilnya, baik di legislatif maupun di eksekutif untuk mengelola pemerintahan sesuai aspirasi dan kepentingan rakyat.
Maka dari itu, dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat pada Pemilu, lembaga-lembaga dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU dalam penyebutan UUD NRI 1945), seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU dalam penyebutan UU Pemilu); Bawaslu dan Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) haruslah bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga keindependensiannya serta memegang teguh asas-asas Pemilu.
Dalam usaha merawat kedaulatan rakyat lewat Pemilu, pemerintah memiliki peran penting di dalamnya. Penegak hukum Pemilu (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu) harus benar-benar menegakkan hukum pidana Pemilu. Selanjutnya peserta Pemilu juga mesti memiliki peran untuk menciptakan suasana yang kondusif, dan juga berperilaku jujur dan tidak melakukan kecurangan, maksudnya adalah memegang prinsip Pemilu yang berintegritas.
Selanjutnya adalah peran penting masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam Pemilu, tidak hanya menentukan pilihan dalam Pemilu saja. Akan tetapi, masyarakat memiliki andil dan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, sehingga disebut masyarakat sebagai pengawas partisipatif.
Bawaslu yang memiliki tugas untuk mengawasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu, tidaklah dapat bekerja efektif maksimal. Sebab Bawaslu sendiri dalam pengawasannya tentu memiliki keterbatasan, baik keterbatasan infomasi di lapangan dan keterbatasan jumlah personil pengawas Pemilu.
Seperti yang kita sebutkan di atas, pengawasan tidak bisa diserahkan kepada Bawaslu dengan begitu saja tanpa ada kontrol dari masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus turut andil dalam pengawasan partisipatif. Sebab semuanya harus berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Menurut Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri (2019:95-96), kesadaran mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam Pemilu adalah bagian dari tumbuh suburnya budaya hukum di masyarakat. Pengawasan masyarakat secara mandiri dapat dilakukan pada setiap aktivitas tahapan Pemilu. Dengan semakin meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengawasi potensi terjadinya pelanggaran Pemilu diharapkan dapat mewujudkan Pemilu yang berkualitas.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

