
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi halal dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan dalam pengembangan industri halal. Beberapa langkah telah diambil untuk mendorong Indonesia menuju tujuan ini.
Salah satunya adalah melaksanakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha : Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengatur dan mengawasi sertifikasi halal di negara ini. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal yang diproduksi di Indonesia.
Pemberlakukan wajib sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman telah dimulai sejak 17 Oktober 2019. Berdasarkan kepada UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sebelum waktu itu tiba, banyak pengusaha kuliner terutama kalangan usaha kecil dan menengah bertanya-tanya, memangnya kalau produk belum berlabel halal, apa tak bisa apa bisa tetap beroperasi sebelum bersertifikat halal?.
Bahkan hingga pembaruan terakhir pada September 2021, BPJPH di Indonesia belum menyediakan sertifikat halal secara gratis bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Proses sertifikasi halal melibatkan biaya administrasi dan proses audit yang memerlukan sumber daya.Namun, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program dan insentif untuk mendukung pelaku usaha UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan biaya yang lebih terjangkau.
Misalnya, pada tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM, yang memberikan bantuan subsidi untuk sertifikasi halal kepada pelaku usaha UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, terdapat juga program-program pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk membantu pelaku usaha UMKM memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih baik.
Oleh karena itu melaksanakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha adalah langkah penting dalam menuju destinasi halal dunia sebagai cita-cita pemerintah. Sertifikasi halal memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha memenuhi standar dan persyaratan halal yang ditetapkan. Dengan menerapkan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka beli atau layanan yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip halal. Sertifikasi halal juga membantu membangun kepercayaan dan reputasi bisnis di kalangan masyarakat Muslim.
Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal. Membentuk badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi proses sertifikasi halal, seperti yang telah dilakukan di Indonesia dengan BPJPH, dapat membantu menciptakan sistem yang transparan dan terpercaya.
Pelaku usaha juga perlu melibatkan diri secara aktif dalam proses sertifikasi halal. Mereka harus memahami persyaratan dan prosedur yang terkait dengan sertifikasi halal, serta memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, dan rantai pasok mereka sesuai dengan standar halal yang berlaku.
Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat mencakup pembebasan biaya sertifikasi, pelatihan tentang persyaratan halal, dan promosi produk halal secara lokal maupun internasional. Dengan menerapkan sertifikasi halal secara luas, Indonesia dapat membangun citra sebagai negara yang serius dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim. Ini akan membantu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi halal dunia dan mendukung pertumbuhan industri halal di negara ini.
Sertifikat halal dari BPJPH adalah sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi persyaratan halal. BPJPH merupakan badan yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan sertifikasi produk halal di Indonesia.
Proses perolehan sertifikat halal dari BPJPH melibatkan beberapa tahapan, antara lain: pertama, pendaftaran. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal perlu mendaftarkan produk atau layanan mereka ke BPJPH. Pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh BPJPH.
Kedua, verifikasi dokumen. Setelah pendaftaran, BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha. Ini meliputi pengecekan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal.
Ketiga, audit dan pemeriksaan. BPJPH dapat melakukan audit dan pemeriksaan langsung di tempat produksi atau penyedia layanan untuk memastikan bahwa proses produksi atau penyediaan sesuai dengan standar halal yang berlaku. Keempat, uji laboratorium. Produk yang diajukan untuk sertifikasi halal juga dapat menjalani uji laboratorium guna memastikan bahwa tidak terdapat bahan-bahan yang diharamkan atau kontaminasi yang tidak diinginkan dalam produk tersebut.
Kelima, penilaian dan keputusan: Setelah proses verifikasi, audit, dan uji laboratorium selesai, BPJPH akan mengevaluasi semua data dan informasi yang dikumpulkan untuk membuat keputusan mengenai pemberian atau penolakan sertifikat halal. Keenam, penerbitan sertifikat halal.
Jika produk atau layanan memenuhi persyaratan halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
Sertifikat halal dari BPJPH memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikat ini juga dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar Indonesia.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

