Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kekayaan Intelektual dan Kredit Perbankan

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Photo
Photo

Ada yang menarik dicermati dari perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang melarang Once menyanyikan lagi Dewa 19 dalam pertunjukan musiknya. Diketahui bahwa adanya ketidakjelasan dan permasalah terkait pembagian royalti atas suatu karya, antara pencipta/pemegang hak cipta atau komposer dengan penyanyi dan/atau pihak ketiga lainnya seperti Event Organizer atau Lembaga Menajemen Kolektif Nasional (LMKN).


Advertisement

Pada pertemuan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel di kantor Kementerian Hukum dan Ham, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyebut Pasal 23 (UU Hak Cipta) memang bermasalah. Dan Bank memiliki kewajiban untuk meminimalisir resiko sengketa dengan pihak lain sesuai dengan prinsip 3R (risk).

Persoalan kekayaan intelektual di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan mendasar, yakni terkait perlindungan hukum dan tingginya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. United States Trade Representative (USTR) menyatakan Indonesia sudah masuk kedalam daftar priority watch list negara dengan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual cukup berat selama 33 tahun terakhir. Kerugian akibat pelanggaran kekayaan intelektual menurut Ronald K Noble (2013) mencapai US$ 1 triliun dan hilangnya kesempatan kerja bagi 2 juta orang.

Melalui PP No.24/2022, kini kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi pelaku usaha. Akan tetapi, tidak semua jenis kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan. Karena sejauh ini hanya UU No.28/2014 (‘’UU Hak Cipta’’) dan UU No.13/2016 (‘’UU Patent’’) yang mengatur tentang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman kredit dari bank maupun lembaga keuangan non bank.

Advertisement

Dalam PP No.24/2022, yang dimaksud Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena  kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya  yang  dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Definisi ini sama dengan yang ada pada pada UU Hak Cipta dan UU Patetnt. Artinya, yang dapat dijadikan jaminan utang hanya hak cipta dan paten.

Kekayaan intelektual merupakan benda yang tak berwujud (intangible asset) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata. Sebagai suatu benda, maka pada dasarnya kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (zakelijkgenotsrecht). Kenikmatan pertama adalah hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada hak atas kekayaan intelektual.

Kenikmatan kedua adalah memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht). Kekayaan intelektual dapat dijadikan harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan bank maupun non bank.

Advertisement

Dalam PP No.24/ 2022, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang adalah yang memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang sudah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka kekayaan intelektual juga dikategorikan sebagai benda terdaftar, yakni benda-benda yang didaftarkan dalam suatu register umum yang dikelola oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk itu (Moch. Isnaeni, 1996:19). Sehingga hak atas kekayaan intelektual juga menganut asas publisitas, yakni hak kebendaan baru muncul setelah didaftarkan dan diumumkan status kepemilikkan kekayaan intelektual tersebut.

Konsep pendaftaran dan publisitas ini juga diatur dalam PP No.24/2022 yang menyatakan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang dilaksanakan dengan jaminan fidusia. Dalam UU No. 42/1999 (“UU Jaminan Fidusia’’), fidusia bersifat publisitas pada saat didaftarkan pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Sampai saat ini, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019, yang dapat dijadikan agunan di bank adalah (1) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek; (2) tanah, gedung, dan rumah tinggal; (3) satuan rumah susun; (4) mesin; (5) pesawat udara atau kapal laut; (6) kendaraan bermotor; (7) resi gudang. Artinya sertifikat kekayaan intelektual sampai sejauh ini masih belum bankable.

Meskipun demikian, bank masih dapat memberikan fasilitas kredit, asalkan asset tersebut dapat dinilai berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta objektif dan relevan serta menetapkannya sebagai aset produktif kualitas paling rendah dan dengan batas pladfond  minimum serta menginformasikan kepada Bank Indonesia dan OJK sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) PBI No.14/15/2012 jo. POJK No.40/POJK.03/2019.

Terlepas dari kelemahan yang ada, insentif yang diberikan oleh PP No.24/2022 yang mendukung pelaku ekonomi kreatif harus diapresiasi demi mewujudkan kesempatan dan pengembangan perekonomian yang seluas-luasnya.***

Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer