
Ketika saya menyampaikan Permintaan Penghentian Penarikan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di tempat-tempat yang tidak sesuai dan Pencabutan Perwako Pekanbaru tentang Perparkiran beberapa waktu yang lalu ke DPRD Kota Pekanbaru, cukup banyak media yang memberitakan. Demikian pula dengan status saya di facebook dan Instagram, disambut ramai oleh netizen dan mayoritas mendukung. Hal ini menandakan masalah perparkiran di Pekanbaru ini memang menjadi isu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Bagaimana tidak, kalau dulu kita dipungut retribusi parkir hanya di pinggir jalan-jalan besar, toko-toko besar dan tempat-tempat tertentu saja, sekarang tukang parkir sudah menjamur kemana-mana, bahkan sampai masuk ke jalan-jalan lingkungan dan toko-toko kecil dekat pemukiman masyarakat, bahkan di halaman-halaman toko dan kedai harian pun ada. Bayangkan, kalau kita beli lontong seharga Rp7.000,- pakai sepeda motor dipungut Rp2.000,-. Untung yang jual lontong paling dapatnya bersih Rp 1.000,- per bungkus. Tapi tukang parkir hanya dengan modal teriakan dan lambaian tangan saja langsung dapat Rp 2.000,-.
Pembayaran parkir di tempat kita ada dua jenis, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pajak parkir adalah seperti yang biasa kita temui di mall, hotel, kompleks pertokoan, rumah sakit, dll yang dibayar di loket pos ketika akan keluar. Lahannya milik pribadi atau usaha tersebut. Mereka memungut parkirnya sendiri, tetapi wajib setor ke Pemko sebesar 30 persen (sekarang bakal jadi 10 persen karena adanya aturan baru). Pajak parkir ini tidak menjadi masalah saat ini.
Sementara retribusi parkir di Pekanbaru adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Ini yang banyak menuai masalah. Sifat retribusi pada dasarnya adalah adanya imbal balik pelayanan dari retribusi yang dibayarkan. Sama dengan retribusi persampahan, dimana kita membayar retribusi karena adanya layanan pengangkutan sampah kita. Maka retribusi parkir, seharusnya kita mendapatkan layanan berupa kejelasan tempat parkir (ada rambu), ada marka penanda parkir, tempat parkir yang nyaman, ada petugas yang mengarahkan dan mengatur parkir kita. Imbal balik pelayanan ini yang jarang kita dapatkan pada pelayanan parkir di tepi jalan umum di Pekanbaru ini, sehingga pengelolaan parkir di Pekanbaru mengarah ke parkir liar.
Karena itu, tujuan pemungutan retribusi yang utama adalah untuk pelayanan parkir pada masyarakat, bukan sebagai alat berlomba-lomba meningkatkan PAD. Kalau jadi alat untuk meningkatkan PAD, malah jadi keliru dan akhirnya masyarakat jadi ajang pemerasan dan wajar kalau parkir sampai merambah ke mana-mana. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kami mengajukan 5 (lima) gugatan kepada Pemko Pekanbaru.
Gugatan pertama, mencabut Perwako Pekanbaru No.41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan bahwa tarif parkir untuk semua tempat (zona) sama, dimana untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000,- dan kendaraan roda 4 sebesar Rp3.000,-.
Penetapan besaran retribusi parkir yang sama untuk semua zona ini mengabaikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, karena untuk jalan lokal, jalan lingkungan, jalan depan warung kecil, pinggiran kota semuanya disamakan sehingga sangat membebani masyarakat. Hal ini berarti, Perwako 41/2022 tidak menjalankan Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Retribusi seperti disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang menyebutkan bahwa: Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Perwako Pekanbaru No.41 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 8 Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mengatur bahwa besaran retribusi ditentukan berdasarkan zonasi, dimana zonasi diberlakukan dengan mengingat tingkat pelayanan jalan dan potensi ekonomi yang berada pada zonasi lokasi pelayanan parkir bersangkutan.
Sementara di Perwako Pekanbaru No.41 Tahun 2022, besaran retribusi dipukul rata semua, tanpa memperhatikan potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang berada di jalan lokal dan lingkungan harus mengeluarkan retribusi parkir yang sangat besar untuk keperluan harian mereka, padahal mereka bisa parkir berkali-kali dalam sehari di lingkungan mereka.
Gugatan kedua, mencabut Pasal 14 ayat (2) pada Perwako No.138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara parkir di halaman ruko atau tempat usaha lainnya, termasuk sebagai penyelenggara parkir di ruang milik jalan, apabila (a) tidak ada pembatas pagar dengan jalan; (b) tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan tarif parkir; dan (c) tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik.
Pasal 14 ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 4 Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jadi, semestinya tempat parkir yang bisa ditarik retribusinya adalah di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu terbatas pada ruang milik jalan saja, tidak sampai pada area privat milik pribadi. Pasal 14 ayat (2) ini juga bertentangan dengan Pasal 7 Perwako No.138/2020 yang menyebutkan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
Selain itu, pasal 14 ayat (2) ini menimbulkan kerancuan, ketidakjelasan, dan pada akhirnya menimbulkan banyak penyimpangan di dalam pelaksanaannya karena definisi ruang milik jalan yang dimaksud tidak diterangkan di dalam Perwako 138/2020 sampai mana batas-batasnya.
Selain itu, klaim kawasan ruang milik jalan yang bisa dipungut oleh penyelenggara parkir pada pasal 14 ayat (2) pada Perwako 138/2020 tidak ada dasarnya dan merupakan aksi sepihak Pemko Pekanbaru, karena areal parkir yang ditarik retribusinya sudah masuk areal kepemilikan privat, dan bertentangan dengan definisi ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan yang menyebutkan bahwa: Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Dengan melihat pada definisi pada Peraturan Menteri PU tahun 2010 di atas, menunjukkan bahwa klaim ruang milik jalan pada Perwako 138/2020 sudah jauh menyimpang dari ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
Gugatan ketiga, meminta supaya Pemko Pekanbaru tidak memungut parkir di tepi jalan umum yang masih belum jelas batas ruang milik jalannya, sebelum dipasang rambu-rambu, sesuai dengan ketentuan pada Perwako 138/2020 Pasal 14 dimana penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan; melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, dan waktu. Pasal 14 ini sejalan dengan prinsip retribusi dimana pemungut retribusi harus memberikan imbal balik pelayanan pada pembayar retribusinya. Jika tidak ada imbal balik pelayanan yang diberikan pada pembayar retribusinya, maka pungutan retribusi tidak layak dilakukan.
Gugatan keempat, meminta Pemko Pekanbaru mensosialisasikan ke masyarakat tentang tempat yang boleh dan tidak boleh dipungut parkir. Mensosialisasikan batas-batas ruang milik jalan yang boleh ditarik parkir, dan ditandai dengan rambu-rambu parkir bagi tempat yang boleh dipungut. Masyarakat diajarkan hak dan kewajiban mereka, bukan hanya dituntut kewajiban mereka membayar retribusi, tetapi mengabaikan hak mereka untuk menolak jika memang itu bukan areal parkir yang mesti dipungut.
Gugatan kelima, meminta Pemko Pekanbaru untuk memberikan kesempatan bagi warga untuk mengajukan keberatan ataupun menolak jika lahan/halaman miliknya atau berada dalam haknya (halaman ruko, halaman rumah, halaman kedai) dll ditarik retribusi parkirnya. Meminta Pemko Pekanbaru untuk memfasilitasi keberatan ini lewat media pengaduan. Prinsipnya, pemerintah harus melindungi hak-hak masyarakat.
Semoga gugatan ini bisa dikabulkan oleh Pemko Pekanbaru, sehingga pelaksanaan perparkiran di Pekanbaru bisa lebih baik, adil, dan sesuai kemampuan masyarakat.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

