Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menggugat Orientasi Manusia Paham Neoliberalisme

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Photo
Photo

Saat ini pemujaan terhadap mekanisme pasar terus terjadi di mana berlaku hukum siapa kuat, dialah yang bertahan (survival of the fittest). Jadi, definisi itu hanya mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi, mengesampingkan pemerataan, dan meminggirkan orang miskin.


Advertisement

Sayangnya itulah yang terjadi di dunia saat ini, termasuk di Indonesia. Berbagai rezim sibuk mengurusi pertumbuhan dengan keyakinan akan ada efek menetes ke bawah (trickle down effect) untuk dinikmati masyarakat kebanyakan.

Padahal, masyarakat bawah hanya menikmati tetesan, sementara mereka yang di atas berpesta pora menikmati kue jauh lebih besar. Hasilnya adalah kesenjangan sosial-ekonomi tajam yang melukai harkat kemanusiaan. Kesalahan di atas berasal dari kekeliruan memandang esensi dasar manusia ekonomi. Sebab, masyarakat dunia saat ini didominasi oleh paham ekonomi neoliberalisme yang memiliki orientasi manusia keliru sebagaimana terlihat dari enam asumsi berikut.

Pertama, perilaku manusia ekonomi digerakkan oleh kepentingan diri semata. Kedua, manusia ekonomi bersifat egois yang hanya fokus pada konsekuensi tindakan bagi dirinya sendiri. Ketiga, manusia neoliberal menjadikan kalkulasi rasional sebagai perangkat utama untuk memenuhi hasratnya. Tidak ada ruang bagi simpati emosional. Keempat, manusia ekonomi memiliki hasrat menggebu akan harga dan kegunaan material. Kelima, adanya penyebarluasan pola pikir ekonomi ke bidang lain, seperti hukum, politik, dan lain sebagainya (Herry Priyono, Memburu Manusia Ekonomi, 2022).

Advertisement

Keenam, manusia mengadopsi nalar sekuler yang tidak menyediakan sumber motivasi bagi solidaritas yang berasal dari keinsafan mendalam bahwa manusia hanyalah makhluk ciptaan Tuhan (F. Budi Hardiman, Humanisme dan Sesudahnya, Kanisius, 2012). Jadi, manusia neoliberal tidak memberikan tempat penting bagi moralitas agama untuk berperan dalam ekonomi. Akibatnya, praktik ekonomi menjadi kosong dari moralitas.

Manusia melakukan aktivitas ekonomi seperti eksploitasi hanya untuk horizon waktu sempit masa kini karena mengesampingkan keyakinan bahwa akan ada konsekuensi moral-teologis di hari akhirat nanti. Ini kemudian menghasilkan perilaku ekonomi yang penuh dengan intrik, korupsi, manipulasi, serta hanya memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.  

Melihat keenam asumsi di atas, kita bisa merasakan dampak buruknya. Hal paling utama adalah adanya totalitas pola pikir ekonomi ke segala bidang. Manusia dinilai semata karena status finansial-ekonominya atau barang yang dimilikinya. Lalu, suatu negara hanya dianggap sejahtera karena indikator makro ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi, yang tinggi tanpa memerhatikan aspek pemerataan.

Advertisement

Juga, segala sesuatu dianggap punya harga yang bisa dibeli dengan uang, termasuk vonis keadilan, suara pemilih dalam pemilu, dan lain sebagainya. Artinya, manusia menjadi terdehumanisasi, tidak lagi menjadi manusia sejati, hampa makna dan nirmoral. Mereka hanya sibuk mengejar materi dunia tanpa peduli dengan nasib sesama dan kualitas lingkungan yang mereka eksploitasi. Akibatnya, timbullah kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, ketidakadilan hukum, kehidupan sosial-politik tanpa adab, dan dampak buruk lain.

Di bidang ilmu pengetahuan, asumsi manusia neoliberal pun merasuk ke dalam institusi pendidikan, di mana masyarakat lebih menghargai tinggi ilmu-ilmu eksakta yang lebih berkutat dengan angka dan variabel kepastian, seperti ilmu teknik, kedokteran, atau ilmu ekonomi. Sebab, pendididikan menjadi salah satu sektor publik yang sudah tersentuh sulur privatisasi dari neoliberalisme.

Institusi pendidikan konvensional secara umum berpikir dalam langgam logika efisiensi guna melestarikan sistem kapitalisme neoliberal global. Maksudnya, institusi pendidikan lebih diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja cakap siap-pakai guna mendukung pengejaran laba. Manifestasi konkretnya, disiplin ilmu praktis-pragmatis seperti ilmu teknik, komputer, ekonomi, dan lain sebagainya lebih dianakemaskan ketimbang disiplin ilmu murni seperti astronomi, fisika, filsafat, dan yang sejenis. Herry Priyono menggambarkan situasi ini sebagai ‘gerhana humaniora’ (Ekonomi Politik, 2022)

Dampak lebih lanjutnya, manusia menjadi ibarat mesin yang terdehumanisasi karena lebih mementingkan dimensi hitam-putih atau kemutlakan ala ilmu pasti. Inilah yang lantas melahirkan manusia-manusia miskin empati dengan ego tinggi karena mereka menginginkan sesuatu yang bersifat hanya rasional dan benar dari sudut pandang mereka sendiri.

Sementara di bidang politik, kapitalisme neoliberal global memerlukan penjalinan aliansi dengan negara sebagai alat pencipta kestabilan dan kepastian. Hal ini kerap dilakukan lewat lobi, negosiasi, dan masuk langsung ke dalam sistem pemerintahan demi mengendalikan kebijakan. Terjadilah fenomena “penguasaha”, di mana mayoritas aparat pemerintahan justru datang dari kalangan pengusaha yang ingin memaksimalkan laba.

Tatkala uang dan kekuasaan terpusat di negara, maka negara pun memiliki kekuatan besar menjurus absolut. Apabila kapitalisme global bertemu dengan absolutisme negara, muncullah potensi pembentukan sindikat politik tingkat tinggi atau persekongkolan mafioso yang menelorkan politik kartel pro status quo yang jelas antidemokrasi (Valentinus Saeng, Herbert Marcuse, Gramedia, 2012).

Suntikan moralitas
Karena itu, salah satu solusi untuk memulihkan tata perekonomian yang timpang dan mendegradasikan kemanusiaan adalah menyuntikkan moralitas ke dalam manusia ekonomi. Inilah yang dilakukan Moebyarto (Ekonomi Pancasila, LP3ES, 1987) ketika mengatakan bahwa manusia ekonomi tidak boleh hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomi dan sosial, tapi juga oleh rangsangan moral.

Moralitas menjadi penyeimbang bagi asumsi manusia neoliberal yang hanya mementingkan kalkulasi rasional. Dengan adanya rangsangan moral, manusia ekonomi akan memiliki rasa simpati, semangat filantropi (membantu), dan persetujuan terhadap kebijakan subsidi bagi mereka yang berkekurangan.

Sekaligus, moralitas akan menciptakan budaya ekonomi-cukup sebagai antitesa budaya hidup-lebih. Menurut Radhar Panca Dahana (Ekonomi Cukup, 2015), budaya hidup-lebih mementingkan keserakahan karena hidup seakan hanya ada untuk hari ini dan untuk dinikmati sepuasnya.

Manusia menjadi orang-orang serakah yang rakus mengkonsumsi simbol-simbol demi membuat mereka tampak keren dan dipuja oleh masyarakat sekitar. Padahal, kepuasan mengkonsumsi itu laksana orang haus yang meminum air laut: dahaga itu tak akan kunjung selesai.   Bagaimana menyuntikkan moralitas itu? Di sinilah Indonesia dengan Pancasila-nya menyumbangkan konsep “negara hukum berkeadilan sosial”.

Menurut Jimly Asshiddique (Konstitusi Keadilan Sosial,  2018), konsep ini meyakini moralitas agama sesuai dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” seraya mengembangkan sistem norma hukum dan etika berdasarkan Pancasila tersebut. Artinya, negara bersama-sama rakyat membangun sistem norma hukum dan etika berbasis moralitas agama sambil menegakkannya secara konsisten.***

Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer