
Beberapa hari ini, konflik pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau menjadi sorotan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita sama-sama menyaksikan dari media televisi dan media online bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di pulau Rempang yang berujung bentrok dengan personel gabungan dari kepolisian, TNI dan satpol PP.
Masyarakat setempat menolak untuk direlokasi ke daerah lain karena tempat tinggal mereka akan dijadikan pembangunan proyek strategis nasional, Rempang Eco City. Bentrokan ini menyebabkan puluhan masyarakat setempat dan personil gabungan terluka, siswa-siswi sekolah menjadi korban serangan gas air mata dan ketakutan karena peristiwa anarkis tersebut. Cara penggusuran ini diduga melanggar HAM dan konstusi sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.
Negara sudah sepatutnya menjamin hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal, mencari penghasilan, kesejahteraan, memperoleh pendidikan, kesehatan serta hidup dengan aman dan damai. Investasi itu memang berguna bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Namun, cara pendekatan dan sosialisasi berkaitan dengan manfaat Rempang Eco City dan upaya merelokasi masyarakat setempat diduga tidak tepat sasaran hingga memicu bentrokan.
Pemerintah dan pengusaha harus mempertimbangkan aspek budaya di pulau Rempang dalam merelokasi penduduknya. Rempang bukan hanya merupakan tempat tinggal (place) bagi masyarakat setempat, tapi juga sebagai ruang (space) sumber kehidupan yang merupakan tanah ulayat, sumber ekonomi dan sumber budaya sejak ratusan tahun yang lalu. Selain itu, di Rempang terdapat beberapa cagar budaya seperti arsitektur tradisional, monumen dan makam-makam yang merupakan bukti sejarah masyarakat melayu yang sudah diamanatkan oleh leluhur mereka untuk dilestarikan ke generasi selanjutnya.
Oleh sebab itu, sudah seharusnya semua pihak juga mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan budaya daerah setempat sebelum memutuskan merelokasi masyarakat untuk mencegah bentrokan antar semua pihak. Pemerintah dan pengusaha perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan dimensi nilai-nilai dan budaya lokal agar benar-benar memahami dan beradaptasi dengan penduduk di pulau Rempang.
Tidak hanya memandang masyarakat Rempang secara material dengan memberikan rumah pengganti tipe 45, lahan dan uang semata, tapi juga menghargai hak-hak ulayat, nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih sangat melekat di wilayah tersebut. Pemerintah dapat melakukan komunikasi yang persuasif dan dua arah.
Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang lebih memahami kearifan lokal di Rempang dengan melibatkan lembaga adat melayu (LAM), pemuka adat, camat, dan lurah untuk menjembatani aspirasi masyarakat setempat sehingga dapat menyepakati solusi terbaik dan memiliki payung hukum yang jelas agar tidak melanggar HAM dan UUD 1945. Jika benar, investasi tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia, sudah seharusnya masyarakat setempat menjadi prioritas utama dengan cara menghargai hak-hak hidup dan nilai-nilai budaya agar terciptanya iklim investasi yang kondusif dan harmonis antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (investor).***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

