BABAK baru nasib mantan Ketua Mahkamah Agung, Anwar Usman, kini tengah bergulir. Setelah dicopot sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Agung (MKMK), kini berbagai elemen masyarakat menginginkan Anwar agar mundur dari posisinya sebagai hakim MK.
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan Anwar terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Setelah Anwar dicopot, Hakim Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK. Rapat pemilihan Ketua MK digelar tertutup di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
Salah seorang yang mendorong agar Anwar mundur adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan seharusnya Anwar mundur dari hakim MK seperti yang dikehendaki sejumlah pihak. Meski sudah dicopot sebagai Ketua MK, namun dia masih menjabat sebagai hakim. Anwar juga dilarang ikut dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Serentak 2024 atau sengketa hasil Pilpres 2024.
Hasto menjelaskan, suara-suara rakyat seharusnya didengarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika melanggar etika. Apalagi, menurutnya, terbukti ada conflict of interest, dan ini sangat membahayakan demokrasi bangsa. Maka, menurut Hasto, mundur adalah sebuah kehormatan bagi Anwar.
Hasto mengingatkan bahwa MK merupakan benteng akhir konstitusi dan demokrasi. Oleh sebab itu, Hakim Konstitusi menurutnya harus bebas dari konflik kepentingan. Terkait putusan MKMK, Hasto juga menyinggung keabsahan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang telah didaftarkan sebagai bakal calon presiden-wakil presiden ke KPU.
Sementara itu Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menegaskan apa yang terjadi di MK tak ada hubungannya dengan istana. Dia berkata istana berada di ranah eksekutif, sedangkan MK adalah yudikatif. Moeldoko enggan berkomentar banyak tentang pencopotan Anwar. Dia juga tak mau menanggapi isu keluarga Jokowi dalam kisruh internal MK.
Apa yang terjadi di MK kini menjadi semakin menarik karena Anwar melancarkan serangan balik. Anwar pun mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK yang memutus perkara. Beberapa hakim MK yang dimaksud Anwar terkait isu konflik kepentingan dalam memutus perkara yakni Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, hingga Saldi Isra.
Anwar pun mengklaim bahwa ia telah sesuai dengan norma dan asas kehakiman dalam memutus perkara yang memuluskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bacawapres. Faktanya apapun yang dikatakan Anwar itu, ia tetap dianggap melanggar etika yang membuatnya dicopot dari jabatannya.
Secara etika, dengan melancarkan serangan ke Saldi, Jimly, dan Mahfud, persoalan di internal MK sendiri menjadi tidak bagus. Padahal lembaga peradilan konstitusi ini diharapkan sebagai pertahanan konflik konstitusi atau tata negara yang bebas dari kepentingan dan keputusan tak bias ke mana-mana.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

