PERINGATAN HUT Golkar di Jakarta, 6 November 2023 lalu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Menarik mencermati pidato Presiden di momen itu. Pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan disampaikan bahwa politik perasaan membesar di Indonesia ketimbang politik berpijak gagasan. Politik di Indonesia bersengketa perasaan. Konon, politik bisa menghasilkan benci, dendam, pujian, atau girang. Kita sedang dalam politik berperasaan.
Kita mundur dulu untuk kembali mengingat gagasan dan perasaan dalam sejarah berpolitik. Begitu tulis Bangun Mawardi seorang sastrawan pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pada 1926 Tan Malaka berseru: ”Ketahuilah bahwa rakyat kita, yang beribu tahun diajar jongkok, yang belum pernah mempunyai hak sebagai manusia, itu tak mudah dididik! Janganlah kamu putus asa kalau daya upayamu tidak lekas memperlihatkan hasil yang nyata. Teruskan pekerjaanmu yang mulia-mulia itu, di tengah-tengah ratap tangis rakyat melarat. Teruskan pekerjaanmu walaupun bui, buangan, tonggak gantungan selalu mengancam.”
Gerakan politik melawan penjajah memerlukan gagasan mewujud menjadi tindakan-tindakan. Di situ sejarah tetap menguak perasaan-perasaan: duka. Dulu orang-orang dalam ”ratap tangis” mengetahui nasib buruk akibat kolonialisme dan kapitalisme. Tan Malaka tak menggubah novel atau roman, tapi sadar perasaan-perasaan ditanggungkan kaum terjajah. Perasaan tak harus melemahkan dan mengesahkan kalah. Perasaan justru memicu pembesaran gagasan menggugat dan melawan.
Di ruang berbeda, Semaoen mengisahkan gagasan dan perasaan dalam Hikayat Kadiroen (1920). Lakon asmara, belas kasih, tata krama, kedermawanan, bela rasa, kepriayian, dan pekerjaan ditampilkan dalam cerita mencampur gagasan-gagasan perlawanan dan gejolak-gejolak perasaan kaum pergerakan politik di tanah jajahan. Gubahan sastra oleh Semaoen penuh sodoran ide-ide, tapi tak melupa perasaan-perasaan ditanggungkan kaum terjajah.
Pada masa lalu, Tan Malaka dan Semaoen mungkin sudah berpikiran agenda-agenda terpenting dalam melawan kolonialisme itu serbuan gagasan. Mereka membuat taktik atau siasat agar politik kaum bumiputra bisa menghantam, memukul, atau menampar kaum penjajah dan kaum modal. Kita mengerti konsekuensi-konsekuensi beragam gagasan.
Kini kita mengingat ”drama”. Presiden Joko Widodo mengatakan: ”Saya lihat akhir-akhir ini (politik) terlalu banyak dramanya, terlalu banyak ”drakor”-nya, terlalu banyak sinetronnya.” Tiga hal diajukan mengesankan bahwa elite politik sedang membesarkan sengketa perasaan. Indonesia dilanda politik-perasaan. Presiden tak sedang memberi kuliah seni. Pengucapan ”drama”, ”drakor”, dan ”sinetron” untuk politik bukan menanggapi perkembangan industri hiburan populer dan gelagat seni di Indonesia.
Tetapi politik kita yang makin menurun kualitasnya menjadi semacam drama atau sandiwara saja dan kehilangan substansinya menjadi politik yang cerdas dan mencerahkan.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

