Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemilu tanpa Politik Uang, Mungkinkah?

R
Penulis: Rindra Yasin❯
Photo
Photo

Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi dan implementasi demokrasi diantaranya dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kerap terjadi dalam pelaksanaannya terjadi praktik yang menyimpang dikenal dengan politik uang atau money politic. Praktik ini biasanya banyak ditemukan menjelang tahun politik, dalam rangka pemilihan kepala daerah, calon legislatif, dan lain sebagainya. Dampak dari praktik “kotor” ini adalah tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat yang dimpimpin oleh seorang pemimpin yang berhasil memenangkan pemilihan dan cara menyuap. 


Advertisement

Hal ini dikarenakan umumnya mereka yang melakukan praktik money politics justru adalah orang yang tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga tidak benar-benar memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya. Money politics bukan hanya terjadi dalam rangka pemilihan kepada daerah, Pemilu atau pemilihan yang sejenisnya, namun juga praktik ini terkadang ditemukan di pengadilan. 

Umpamanya ketika seorang yang berusaha memenangkan kasus yang menimpa dirinya atas musuhnya. Tentu saja ia mesti menyuap hakim supaya kasusnya dimenangkan. Namun dampak yang ditimbulkan tetaplah sama, yaitu tidak tercapainya keadilan. Keberadaan money politics (suap) ini merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. 

Disamping itu risywah mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampinkan kafa’ah potensi) ummat dan juga menyianyiakan kemaslahatan umum. Risywah mampu membentuk syahsiah individualistis, materialis, bermental hipokrit, pengkhianat, tamak, dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan dan bahkam dendam berkepanjangan. 

Advertisement

Sementara itu dalam Islam, praktik politik uang hukumnya adalah haram. Hal ini karena praktik tersebut termasuk dalam kategori risywah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Al-Baqarah [2] ayat 188, Allah berfirman terkait larangan memakan harta dengan cara yang haram. “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politic atau politik uang sebagaimana penjelasan di atas adalah istilah baru, namun demikian dalam beberapa kajian bahtsul masail termasuk dalam kategori risywah/suap, sehingga hukumnya adalah haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap, termasuk politik uang hukumnya adalah haram.  Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2000, MUI merinci bahwa politik uang termasuk dalam kategori risywah.

Advertisement

Dalam fatwa tersebut, MUI juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik suap dan politik uang demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pun MUI mengimbau semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktik hal-hal tersebut.***

Tgk Helmi, Abu Bakar El-Langkawi Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga Aceh  

Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer