Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Potensi Kecurangan Pilpres dan Kuku Bawaslu

R
Penulis: Rindra Yasin❯

“TAK ada makan siang yang gratis”. Adagium itu adalah bahasa halus bahwa tak ada urusan apa pun yang tak perlu biaya atau pamrih. Lalu, bagaimana kalau benar-benar ada makan siang yang gratis? Itu adalah wacana yang disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gribran Rakabumung Raka yang akan memberi makan siang gratis kepada setiap orang yang datang dalam kampanye mereka. Oleh Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu dianggap bukan termasuk politik uang (money politic) dan dibolehkan.


Advertisement

Wacana itu menjadi perdebatan publik. Para pendukung tentu menganggap tak ada masalah dengan wacana makan siang tersebut. Tetapi yang berseberangan menganggap hal itu masuk dalam ranah politik uang. Para pakar politik juga terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra, meski mereka semua mengaku tak memihak.

Namun, di luar persoalan tersebut, ada data yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat praktik politik uang saat pemilu terbesar di dunia. Hal itu disampaikan  Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, saat dikukuhkan sebagai Guru Besar UIN Jakarta, Rabu (29/11) lalu. Menurutnya, posisi pertama dan kedua diduduki dua negara asal Afrika, Uganda dan Benin.

Data itu terungkap melalui hasil riset yang Burhanuddin lakukan dalam dua Pilpres terakhir pada 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik jual beli suara. Data itu juga ia ungkap dalam riset ilmiahnya berjudul “Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi” yang dirilis dalam prosesi pengukuhannya sebagai profesor ilmu politik UIN Jakarta.

Advertisement

Target politik yang sebagian besar menyasar para simpatisan partai politik yang angkanya mencapai 15 persen. Sementara, sisanya, 85 persen tak masuk dalam sasaran praktik politik uang karena dianggap tak bisa diandalkan. Mereka adalah kelompok pemilih mengambang atau swing voters, yang dianggap “ambil uangnya, pilih sesuai hati Nurani”

Kenyataannya,  politik uang hanya menyumbang 10 persen suara. Namun, jumlah itu cukup efektif dalam konteks pemilihan legislatif dan bersaing dengan sesama calon dari partai yang sama atau berbeda partai di dapil yang sama. Dalam pemilu, angka 10 persen bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Sebab, rata-rata margin kemenangan untuk mengalahkan rivalnya hanya 1,6 persen.

Politik uang masuk dalam ranah kecuarangan dalam pemilu. Selain itu, di dalamnya ada netral atau tidak perangkat negara (TNI, Polri, ASN/PNS) dan lembaga-lembaga lain yang mestinya berada pada posisi yang tidak memihak selama pemilu, legistlatif maupun presiden/wakil presiden, dan gubernur/bupati.

Advertisement

Sejumlah pihak menilai pencoblosan pemilu  capres/cawapres yang akan digelar pada 14 Februari 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ikut cawe-cawe. Dugaan itu tidak terlepas dari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pasangan Prabowo Subianto. Pun terkait pucuk anggota dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mayoritas berasal dari pemerintahan kini.

Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, misalnya, mengklaim sejak pemilu langsung digelar tahun 1999, baru pada Pemilu 2024 diramaikan narasi yang menyoroti potensi kecurangan dan manipulasi. Padahal menurutnya, masyarakat sebelumnya percaya Pemilu 2024 akan berjalan sesuai asas. Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga mengaku telah menerima laporan dari beberapa pj kepala daerah terkait dugaan kecurangan pemilu. Sebagai upaya antisipatif, tim Ganjar-Mahfud membentuk satgas anti kecurangan Pemilu. Sementara itu,  Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta agar masing-masing pasangan calon di Pilpres 2024 tidak saling tuduh  atau melakukan fitnah satu sama lain. TKN tegas meminta agar segala bentuk kecurangan langsung dilaporkan ke Bawaslu. 

Yang menjadi persoalan, Bawaslu dianggap tidak berkuku. Lembaga pengawas itu tidak bisa membuat keputusan sendiri, hanya merekomendasi. Ini yang dipersoalkan banyak pihak karena lembaga bentukan negara itu juga dianggap rawan bias dalam menyelesaikan persoalan kecurangan dalam pemilu, seperti banyak kasus yang muncul dalam pemilu sebelumnya.***

Advertisement
Editor : Rindra Yasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement
Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer