Di musim pemilihan umum suara guru kerap dijadikan komoditas dalam siklus lima tahunan menjelang pemilu. Memprioritaskan kesejahteraan guru merupakan salah satu ”khotbah politik” yang acap kali didengungkan para calon legislatif (caleg) maupun capres-cawapres.
Janji manis terhadap pendidik seolah menjadi pembius agar kelak memilih pasangan calon presiden tertentu. Cara itu lazim dilakukan mengingat suara guru cukup signifikan. Pada Pemilu 2024, ada sekitar 3,5 juta guru yang memiliki hak suara. Jumlah yang cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara mereka.
”Janji-janji surga” yang dicekokkan ke pendidik pada akhirnya hilang bak ditelan bumi. Ketika pemilu usai, problem guru seperti kesejahteraan guru yang sangat rendah, kompetensi, rekrutmen, dan distribusi guru masih amburadul. Perlindungan guru yang minim dan buruknya pengembangan karier guru menghantui kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa itu.
Dalam hal ini, ada beberapa hal mengapa guru menjadi santapan empuk dalam dunia politik. Pertama, dalam konteks otonomi daerah, guru lebih mudah dipengaruhi oleh kebijakan birokrasi. Kebijakan ini biasanya melewati tangan-tangan tersembunyi seperti dinas pendidikan terkait. Guru biasanya diintimidasi jika tidak mendukung salah satu paslon. Bentuk intimidasi bermacam-macam, mulai kehilangan pekerjaan sebagai pendidik, dimutasi ke daerah terpencil, dan sebagainya.
Selain itu guru merupakan salah satu urat nadi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Guru masih dipandang sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh untuk menentukan perilaku masyarakat. Di sinilah kemudian guru dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat untuk mendukung salah satu calon.
Guru terkadang terasamar terlibat politik dukung-mendukung. Bahkan, dukungan karena ada intimidasi dari atasan pun lebih pada individu sehingga sulit untuk dideteksi. Hanya, politisasi guru bisa diidentifikasi dengan lebih luas, yakni di organisasi keguruan. Suara guru di bawah naungan organisasi keguruan di tanah air memang sangat menggiurkan. Bahkan, ada organisasi yang menaungi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Organisasi guru memiliki massa yang sangat jelas. Bahkan, organisasi ini memiliki suara dari pemilih tua hingga pemilih pemula. Oleh karena itu, eksistensi guru, baik sebagai individu maupun organisasi, harus menjadi penguat terhadap kesejahteraan guru. Momentum politik bisa menjadi salah satu agenda penting bagi organisasi guru untuk menganalisis sejauh mana pasangan capres benar-benar berpihak kepada guru atau Cuma lips service saja.
Organisasi guru harus mampu mengontrol secara jelas dan terarah visi-misi capres yang benar-benar bervisi pendidikan. Dengan banyaknya organisasi guru, akan sangat mudah mengontrol dan menyisir kandidat yang berpihak kepada guru.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

