
Saat ini kinerja angkutan umum khususnya angkutan perkotaan masih terasa hidup segan mati tak mau, meskipun di beberapa kota di Indonesia, penyelenggarannya telah dilaksanakan secara modern. Hadirnya BRT di beberapa kota besar di Indonesia yang biayanya ada yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga cukup menguras anggaran pemerintah daerah meskipun tugas tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah.
Akan tetapi kondisi tersebut belum mampu mendorong penurunan biaya transportasi masyarakat yang selama ini sudah lebih dari 30 persen dari biaya masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang mungkin selama ini tidak dirasakan oleh masyarakat atas tingginya angka biaya transport tersebut.
Menurut beberapa pakar, kita perlu mewaspadai kebutuhan biaya transportasi yang mungkin akan menggeser kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, transportasi menjadikan salah satu faktor yang berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap kemiskinan masyarakat.
Upaya telah dilakukan oleh beberapa daerah dalam rangka menurunkan biaya transportasi tersebut, yakni melakukan intervensi dengan memberikan subsidi angkutan sehingga dapat menurunkan biaya transportasi dan menekan inflasi pada daerah tersebut.
Daerah tersebut di antaranya Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jogja dan beberapa daerah lainnya yang menginisiasi subsidi angkutan untuk masyarakat. Tak kalah menariknya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur penyelenggaraan angkutan massal dalam wilayah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota memberikan kepastian penganggaran terhadap penyelenggaraan angkutan massal Trans Metro Pekanbaru maksimal 5 persen dalam APBD Kota Pekanbaru. Semoga yang dilakukan Pemerintah Kota pekanbaru menginspirasi kota-kota lainnya serta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengingat pentingnya transportasi di masyarakat.
Tak kalah menariknya seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam pasal 25 ayat (1), “Hasil penerimaan PKB dan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat 3 huruf d, dialokasikan paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum”.
Hal ini angin segar bagi penyelenggaraan angkutan umum, di mana pemerintah pusat secara implisit memberikan alokasi khusus terhadap angkutan umum melalui opsen PKB. Pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota harus mempersiapkan diri dalam menyikapi kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tersebut. Hal ini adalah langkah sangat positif bagi pemerintah pusat dalam mendukung angkutan umum yang ada di indonesia yang pada saat ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, kebiasaan kembali menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat benar-benar diterapkan.
Dengan adanya opsen PKB tersebut yang akan menjadi kunci pokok adalah keberpihakan pimpinan daerah terhadap kebijakan pilihan besaran persentasi tersebut. Apakah pimpinan daerah lebih cenderung pada pembangunan infrastruktur jalan atau menurunkan biaya transportasi yang cukup tinggi tersebut yang saat ini sudah nomor dua setelah pangan. Kita juga berharap kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pertimbangan atau masukan kepada kepala daerah dalam rangka menciptakan angkutan umum yang baik agar menurunkan biaya transportasi masyarakat. Dengan demikian, transportasi ke depannya lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Suatu kota dengan angkutan umum yang baik akan mencerminkan kualitas suatu kota tersebut. Semoga dengan angin segar kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini menjadi langkah awal membangun sistem transportasi perkotaan yang baik dan dapat menyejahterakan masyarakatnya.***
Sunarko, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Riau.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

