Debat pertama capres yang mengusung tema ”Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga” telah berlangsung. Kita melihat ketiga kandidat menyampaikan visi dan misi serta apa yang mereka lakukan terhadap enam isu tersebut.
Isu menarik lainnya adalah tentang BUMDes dan daerah transmigrasi. Terutama perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah desa serta badan usahanya. Sehingga hubungan pusat dan daerah, termasuk wilayah transmigrasi, bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan seluruh warga.
Tentu saja keberpihakan calon presiden (capres) dan wakilnya terhadap badan usaha milik desa (BUMDes), termasuk di daerah transmigrasi, menjadi sangat penting. Karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
Jika melihat data-data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), per 31 November 2023, jumlah BUMDes di daerah transmigrasi mencapai 16.400 unit. Jumlah ini meningkat sebesar 16,4 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 14.100 unit. Sangat menarik jika para capres-cawapres melihat potensi ini.
Apalagi, tiap 12 Desember diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Pada 2023 ini menjadi tahun ke-73. Salah satu tujuan Hari Bhakti Transmigrasi adalah memperkuat pemberdayaan dan integrasi transmigrasi ke dalam masyarakat setempat. Integrasi itu salah satunya bisa melalui BUMDes.
Sebab, BUMDes bukan sekadar lembaga ekonomi lokal. Mereka mencerminkan semangat otonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Dukungan yang kukuh dari pemerintah pusat dapat memberikan dorongan signifikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mendiversifikasi ekonomi.
Program transmigrasi, yang telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, seharusnya dapat diintegrasikan dengan baik melalui BUMDes. Keberpihakan capres dapat tecermin dalam sejauh mana kebijakan dan program yang diusungnya bisa menciptakan sinergi antara transmigrasi dan pembangunan ekonomi lokal. Ini akan membantu mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah.
Mempertimbangkan keberpihakan capres terhadap BUMDes juga harus mencakup investasi pada sumber daya manusia desa. Program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola BUMDes secara efektif dan berkelanjutan. Intellectual capital pengurus BUMDes menjadi pekerjaan pemerintah. Jangan biarkan Bumdes berjalan sendiri, namun sinergisitas menjadi kunci suksesnya program BUMDes untuk penguatan ekonomi lokal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

