SALAH satu Ketua PBNU, Nusron Wahid, diberhentikan dari jabatannya di ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Salah satu Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) mengungkapkan alasan Nusron Wahid –juga Nasyirul Falah Amru-- diberhentikan karena turut merangkap jabatan pengurus harian partai politik.
Nusron Wahid kini masih berstatus sebagai Kepala Bappilu DPP Partai Golkar. Sementara Nasyirul berstatus sebagai Sekum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP. Gus Fahrur membenarkan jika ada aturan pengurus harian NU semua tingkatan dilarang merangkap jabatan dalam partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Baginya, aturan tersebut sebagai penegakan aturan.
PBNU memberhentikan secara hormat Nusron dan Nasyirul dari jabatannya sebagai Ketua PBNU sisa masa jabatan 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 01.c/A.II.04/11/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar-Waktu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027. Surat ini dikeluarkan PBNU pada 15 November 2023 lalu. Tak hanya Nusron dan Nasyirul, PBNU turut memberhentikan dengan hormat KH Muhammad Syakrim dan KH Muhammad Hatim Salman dari Mustasyar PBNU dan KH Subhan Makmun dari Rais PBNU dengan alasan yang sama.
Nusron yang juga Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengatakan dirinya menerima keputusan diberhentikan sebagai salah satu Ketua PBNU. Sebagai santri, Nusron mengatakan dirinya akan mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan para kyai di PBNU. Oleh karena posisinya sebagai santri, dia tak meminta jabatan.
Jauh-jauh hari, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), sudah menjelaskan bahwa dalam suasana tahun politik, dia sudah mewanti-wanti agar para pengurus NU dari yang di PB hingga struktur paling bawah, agar jangan ikut dukung-mendukung dalam posisinya sebagai pengurus. Jika ingin mendukung salah satu calon presiden atau calon wakil presiden, maka mereka harus mundur dari kepengurusan. Ini tidak berlaku bagi anggota NU yang secara pribadi mendukung siapa yang dikehendaki. Pencopotan Nusron, salah satunya, terkait hal itu.
Gus Yahya ingin para pengurus NU benar-benar berada dalam koridor yang bersih dari partai politik. Sebab, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, dia sadar bahwa massa NU akan menjadi rebutan semua kontestan Pilpres 2024, juga partai politik saat pemilu legislatif. Dia tak memungkiri bahwa secara pribadi para anggota NU bebas menentukan pilihannya. Juga, mereka yang tidak ada dalam struktural NU tak jadi masalah jika mendukung salah satu kontestan.
Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak bisa digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan didirikannya, terutam oleh para eksekutifnya yang masuk jajaran pengurus. Penegasan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara Haul KH Abdul Hamid ke-42, di Ponpes Salafiyah, Kota Pasuruan, Senin (25/9/2023). Menurutnya, NU banyak digunakan di luar tujuan didirikannya. Terlebih di tahun 2024 mendatang adalah tahun politik. Secara otomatis akan banyak pihak-pihak yang bahkan mengatasnamakan bagian dari NU.
Menurutnya, di tahun 2024 marak sejumlah orang yang mempergunakan organisasi Islam sebagai alat merebut kekuasaan. Oleh karenanya, NU tidak boleh dipergunakan, apalagi sampai diperalat di luar tujuan didirikannya. Gus Yahya menyampaikan bahwa NU didirikan sebagai khidmah untuk seluruh kemanusiaan. Yakni khidmah untuk peradaban yang wajib untuk dihormati sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai keperluan didirikan.
Penegasan inilah yang kemudian membuat NU melakukan bersih-bersih. Para pengurusnya yang terlibat secara struktural dalam politik praktis, diberhentikan secara hormat. Tetapi, banyak orang yang tak yakin bahwa apa yang dilakukan NU ini berlaku umum karena faktanya masih banyak pengurus NU di berbagai struktur, masih terlibat dalam partai politik secara aktif.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

