
Perhelatan akbar pemilu 2024 menyajikan ragam pemandangan. Bukan hanya baliho Capres-cawapres maupun calon anggota legislatif yang terpampang di sepanjang jalan atau papan iklan, tapi juga perilaku politik yang menggugah tanya yang mendalam. Benarkah nalar dan moral politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam meraih kekuasaan? Apa iya, nalar dan moral politik telah pudar bahkan mati terkubur dalam perang tempur mengejar elektoral?
Nalar dan moral politik sejatinya harus tumbuh subur dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Sebab kehadirannya menjadi indikator penting tegaknya bangunan kebangsaan. Bila pudar apalagi hilang, maka itu pertanda lonceng kematian akan segera tiba. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Lickona, bahwa kehancuran sebuah bangsa ditandai dengan hilangnya nalar kejujuran dan kaburnya panduan moral dalam kehidupan kebangsaan. Sejarah telah mencatat bagaimana rubuhnya tiang-tiang kekuasaan bila pemegangnya tidak lagi menjadikan nalar dan moral sebagai teraju utama dalam menjalankan kekuasaan.
Potret yang mengguncang tiang ‘trias politika’ belakangan seakan mengisyaratkan nalar dan moral politik telah pudar di pusaran negeri ini. Sebut saja putusan Mahkamah Konstitusi yang sarat kontroversi yang mengundang hadirnya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akhirnya memutuskan ada pelanggaran berat. Malah Ketua KPK yang tugasnya memberantas rasuah malah menjadi tersangka kasus rasuah. Wakil Menteri Hukum dan HAM yang menjaga hukum juga tersangka. Belum lagi perlakuan dan tindak tanduk elit yang menanggalkan nalar dan moral dalam menjalankan politik. Kalaulah diurut dan dirunut tiang pancang politik, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif ada saja oknum yang nalar dan moralnya tidak menjalar dalam tindakannya.
Kondisi ini seharusnya menyadarkan semua anak bangsa untuk mengembalikan nalar dan moral politik dalam lalu lintas politik kebangsaan. Nalar yang mengajarkan cara berpikir benar harus diletakkan dan menjadi acuan utama dalam perbincangan serta perilaku politik kemudian dibungkus dengan moral nan apik. Sehingga alam kewarasan publik menjadi taman indah yang bisa dinikmati setiap anak bangsa. Menjadi wadah lahirnya kebijakan-kebijakan politik yang dipenuhi nilai-nilai etik dan lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang memiliki sifat-sifat profetik.
Menghadirkan nalar dan moral politik bukanlah pekerjaan mudah. Hal itu bermula dari keteladanan dan praktik keteladanan itu sejatinya dimplementasikan oleh pemegang pucuk-pucuk kekuasaan. Hanya saja kekuasaan selalu melenggang lenggokkan tubuh moleknya sehingga nalar dan moral tenggelam dalam buaian erotismenya. Semuanya terjebak dalam ungkapan Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Apatah lagi tarian kekuasaan bagaikan magnit yang kuat untuk menarik tokoh-tokoh yang seharus menghadirkan nalar dan moral politik, terjebak dan terkooptasi dalam liukan janji kekuasaan. Alhasil, beragam alasan dilakukan agar tindakannya mendapat pijakan argumentasi yang benar, kendati publik memandangnya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap nalar dan moral politik.
Hanya saja usaha untuk mengembalikan nalar dan moral politik menjadi kian sulit, bila publik ikut gendang yang sedang ditabuh. Publik terhipnotis oleh manisnya gula-gula kekuasaan yang sedang ditabur. Sehingga nilai-nilai yang dianut yang selama ini menjadi pijakan nalar dan moral menjadi kabur dan berpotensi terkubur dalam arus utama kebangsaan. Seperti nilai meritokrasi berpotensi berganti dengan oligarki dan munculnya perilaku politik yang menihilkan etik serta orkestra yang memuat nyanyian sumbang nan tidak memiliki kedalaman lirik.
Oleh itu, senyampang nyawa kebangsaan masih melekat erat dalam tubuh Indonesia usaha untuk menghadirkan nalar dan moral politik menjadi tugas semua anak bangsa. Jangan pernah menggadaikan nalar dan moral politik dalam meraih dan menjalankan kekuasaan. Sebab resikonya teramat besar dan perlu puluhan tahun untuk menata kehidupan kebangsaan agar berpijak kembali pada pondasi yang benar dan kukuh. Cukuplah sejarah kelam yang telah dilalui bangsa ini menjadi ibrah untuk tidak mengulanginya kembali. Dan Pemilu 2024 dipandang sebagai pancang untuk menghadirkan nalar dan moral politik sebagai teras kehidupan kebangsaan.
Jangan jual nalar dan moral dengan beberapa lembar rupiah atau janji-janji surga yang tidak berpijak pada dunia nyata.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

