
Setelah debat usai pun, masyarakat di dunia maya masih riuh dengan euforia debat. Peta diskursus perubahan versus keberlanjutan juga kian menguat. Timbul kesan di masing-masing kubu pendukung bahwa perbaikan drastis akan terjadi jika jagoan mereka memenangi pilpres. Kubu perubahan menjanjikan kebijakan putar arah yang langsung akan membawakan hasil cespleng, sementara kubu keberlanjutan mengkampanyekan akselerasi dahsyat yang akan semakin membawa negeri ini keluar dari berbagai masalah.
Padahal, perubahan ataupun akselerasi perbaikan itu bisa jadi hanya ilusi. Pasalnya, siapa pun yang memenangi pilpres akan sulit untuk melepaskan diri dari belitan sulur sistem kartel-oligarkis dalam politik kita.
Kartel-oligarkis
Sesuai namanya, sistem kartel-oligarkis adalah gabungan dari dua konsep politik: kartel dan oligarki. Menurut disertasi Kuskridho Ambardi (Mengungkap Politik Kartel, KPG, 2009), dua ciri utama kartel politik adalah hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai dan sikap permisif dalam pembentukan koalisi. Sementara itu, oligarki didefinisikan Richard Robison dan Vedi Hadiz (Prisma 1, vol.33, 2014) sebagai “sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan”.
Jika kita gabungkan dua konsep tersebut, sistem kartel-oligarkis dalam politik menjadi semacam “sistem di mana kekuasaan politik berada di tangan segelintir kaum kaya sedemikian rupa sehingga partai politik tidak lagi mementingkan ideologi dan bersifat pragmatis (berorientasi hasil dan manfaat bagi elit) dan permisif dalam perilaku mereka.”
Jelas fenomena ini berbahaya bagi demokrasi. Sebab, suatu sistem kartel-oligarkis akan membuat tidak adanya persaingan partai secara sehat dan memunculkan oposisi semu. Padahal, persaingan sehat dapat mencegah parpol mengeksploitasi sumber daya negara secara beramai-ramai. Persaingan sehat antarpartai akan mencegah munculnya “bandit pengembara” politik (roving bandits) yang kerjanya menjarah habis kekayaan di satu sektor untuk kemudian secara rakus menjarah sektor-sektor lainnya.
Maka, absennya persaingan sehat antar partai, baik dari segi ideologis maupun perilaku, justru akan melanggengkan kekuasaan di genggaman kaum berharta dan membuat massa-rakyat jadi kian tidak berdaya. Manifestasi dari sistem kartel-oligarkis ini terlihat dari begitu banyaknya pengusaha menempati posisi kunci dalam tim pemenangan ketiga kandidat presiden. Dengan kata lain, siapa pun presidennya, kemungkinan besar yang akan diuntungkan adalah kaum oligark (pemegang kuasa uang) beserta jejaring kartel kepartaian mereka.
Hal ini sejalan dengan tesis Fred Block. Sebagaimana disarikan Arief Budiman (Sistem Ekonomi Pancasila, Gramedia, 1990), Block menjelaskan bahwa secara struktural, Negara dalam sistem kapitalis memang akan ‘terpaksa’ memberikan kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Sebab, kelangsungan hidup dari negara erat berkaitan dengan terjadinya pengembangan modal.
Penjelasannya, negara dalam sistem kapitalis hanya akan hidup kalau ada pemasukan cukup dari pajak atas modal. Karena itu, negara harus membuat kondisi yang memungkinkan pengembangan modal berjalan baik dengan cara menciptakan business confidence bagi kaum kapitalis domestik maupun asing, memeratakan kekayaan secukupnya supaya kaum buruh tidak membuat huru-hara, dan berperan sebagai polisi untuk mencegah gangguan yang terjadi.Memang, ketiga capres pasti sama-sama menjanjikan kebijakan pro-rakyat, seperti subsidi, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya. Namun, secara teoretis itu bukan bersifat ideologis atau karena mereka bisa melepaskan diri dari kepentingan kartel-oligarkis. Melainkan, karena mereka menerapkan pendekatan eklektik (gado-gado) bernama “populisme teknokratik.” Menurut Eric Hiariej (“Politik Pasca-Klientelisme”, Prisma 1, 2017), ini adalah bentuk kebijakan yang menjanjikan program kesejahteraan, tapi tidak berasal dari keberpihakan kepada rakyat berdasarkan visi tertentu. Dengan kata lain, kebijakan itu hanya bersifat minimal untuk menenangkan rakyat, sementara persekutuan para anggota kartel-oligarkis akan terus berlanjut.
Hapuskan PT
Namun, nasi sudah menjadi bubur. Cerita tentang capres yang hanya beda kemasan, tapi mirip dalam isi memang selalu berulang di setiap pilpres. Pangkal soalnya adalah keberadaan presidential threshold (PT) 20 persen kursi parlemen untuk mengajukan capres. Sehingga, capres mau tak mau harus melakukan kesepakatan Faustian dengan partai-partai politik (parpol) dalam sistem kartel-oligarkis. Karena itu, untuk mencegah lagu lama ilusi perubahan dalam pilpres mendatang adalah dengan menghapuskan PT.
Sejarah telah membuktikan pada 2004 bahwa seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya didukung 11 persen kursi parlemen (Partai Demokrat, PBB, dan PKPI) pada akhirnya mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya sehingga mampu bertahan penuh di masa jabatannya selama 10 tahun.***
Satrio Wahono, Sosiolog dan Magister Filsafat UI
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

