Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Membajak Pajak (Catatan Hari Pajak Nasional 2024)

R
Penulis: Redaksi❯
Saor Silitonga
Saor Silitonga

RIAUPOS.CO - Jamak orang mengira bahwa pajak sebagai andalan peneri­maan negara hanya urusan orang kaya yang memiliki usaha besar atau disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesungguhnya hal ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan seorang peminta-minta di dekat lampu lalu lintas atau manusia perak yang gentayangan di jalanan adalah juga pembayar pajak. Mari kita buat menjadi jelas.


Advertisement

Sebungkus nasi yang dibeli oleh seorang pengemis sesungguhnya di dalam harga yang dikenakan selalu mengandung unsur perpajakan. Beras, bumbu, lauk, bahkan kertas pembungkus dan karet gelang pengikat sangat mungkin adalah hasil-hasil produksi yang telah dikenakan pajak alias sebagai objek pajak yang dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mohon dipahami bahwa cat perak yang dilumuri di sekujur tubuh itu adalah objek pajak juga.

Adigium ‘ada dua hal yang pasti di muka bumi yakni kematian dan pajak’ sungguh benar belaka. Itulah sebabnya perbuatan mencuri uang negara adalah laku yang tengah menginjak-injak batok kepala seluruh anak negeri karena telah merampok hasil keringat setiap kita yang memang adalah pembayar pajak.

Mengingat setiap insan adalah pembayar pajak maka diperlukan perhatian amat serius untuk merawat hal ini secara lebih dari layak. Belanja negara pada tahun 2024 pada kisaran 3.300 triliun akan ditopang oleh penerimaan pajak sebesar 2.300 triliun atau sekitar 70 atau 80 persen dari total pendapatan. Artinya defisit APBN yang ditutup dengan pembiayaan (hutang) sesungguhnya dapat dikoreksi positif jika penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Di Provinsi Riau pada tahun 2023 dikumpulkan pajak oleh pemerintah pusat sebesar Rp 25,67 triliun dan pajak oleh pemerintah daerah sebesar Rp 33,39 triliun.

Advertisement

Pusaran waktu menghantar kita segera tiba pada Hari Pajak Nasional 14 Juli 2024. Hari Pajak Nasional bisa ditelusuri dari pemakaian kata ‘pajak’ yang disebutkan dalam Rancangan UUD Kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan pada Pasal 23 pada butir kedua : Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya urusan pajak masuk dalam UUD 1945 dan pada pembahasan tanggal 16 Juli 1945 telah dirinci berbagai sumber-sumber penerimaan utama negara. Penetapan Hari Pajak Nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-313/Pj/2007 dimaksudkan untuk mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia akan peran penting pajak untuk membangun negara dan mendukung pemerintahan.

Kini, kita telah selesaikan semester pertama tahun fiskal 2024. Memperingati Hari Pajak Nasional tahun ini sesungguhnya tidak secerah hari jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ketika penerimaan negara bisa melampui target APBN. Keadaan penerimaan pajak saat ini sejujurnya masih amat perlu didorong sekuat tenaga oleh karena keadaan penerimaan pajak tidak terlalu menggembirakan bahkan jika dibandingkan dengan capaian penerimaan negara pada periode yang sama tahun anggaran 2023 yang lalu. Jumlah penerimaan sekitar 40 persen sampai bulan Juli 2024 menunjukkan penurunan secara keseluruhan penerimaan pajak walaupun pada beberapa jenis pajak menunjukkan peningkatan.

Advertisement

Berbagai variabel yang memengaruhi capaian penerimaan pajak ini tentu saja sudah dikenali, misalnya keadaan politik dan ekonomi dunia yang terkontraksi akibat ketegangan perang di berbagai kawasan yang ditambah oleh situasi investasi dalam negeri yang masih ‘wait and see’ menunggu kepastian arah kepemimpinan nasional.

Untuk itu amat perlu dipikirkan suatu cara yang lebih kuat sehingga penerimaan pajak memiliki kepastian yang lebih presisi meski berbagai catatan dan koreksi akan senantiasa menyertai perjalan naik turun penerimaan pajak. “Para ahli seringkali memiliki lebih banyak data daripada penilaian’” kata Colin Powell. Ujaran ini bermakna betapa data yang baik amat memengaruhi penilaian yang baik pula.

Demikianlah diperlukan suatu rangkaian data yang baik untuk menghasilkan kebijakan terbaik dalam rangka menjaga penerimaan negara. Sesungguhnya soal data potensi pajak perlu segera ditanggapi dengan jawaban terbaik yang jelas secara akurat mumpuni memberi arah bagi perjalanan sejarah perpajakan kita. Jika saja seluruh potensi pajak kita terdata secara masif dan lengkap, maka kita akan dapat mengerti segala penjelasan mengenai jumlah pajak yang bisa terkumpul.

Ketika menjelang Hari Pajak Nasional 2024, ada kabar penting dan mendesak karena akan menyentuh dan mengubah seluruh cara lama perpajakan kita secara signifikan, yakni Direktorat Jenderal Pajak tengah menempuh jalan Reformasi Perpajakan dengan lima strategi. Pertama, mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan. Kedua, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Ketiga, memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum bersama kementerian/lembaga serta aparat pemerintahan lainya. Keempat, menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan. Kelima, insentif perpajakan yang makin terarah dan terukur agar dapat mendukung iklim dan daya saing usaha serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Lima agenda strategis Ditjen Pajak sedemikan akan diturunkan menjadi rangkaian regulasi yang sudah barang tentu memerlukan berbagai prasyarat jika ingin menghasilkan jumlah penerimaan yang diharapkan. Para wajib pajak akan menggunakan teknologi dan aplikasi perpajakan yang diharapkan memudahkan alih-alih membuat rumit urusan pajak.

Satu angka nilai pajak yang terangkum pada aplikasi perpajakan sesungguhnya memerlukan berbagai runtut proses terutama mengenai seluruh transaksi yang telah dilakoni oleh wajib pajak sehingga seluruh nilai pajak benar-benar dapat diyakini oleh semua pihak.

Namun perlu disadari bahwa itu masih satu hal. Ada hal lain yang tak kalah pentingnya, yakni tanggapan masyarakat untuk menyambut lima agenda tersebut. Agenda Reformasi Perpajakan adalah langkah penting yang menyerukan bahwa pihak pemerintah sebagai pengelola penerimaan pajak sudah membuka transparansi diri secara luas untuk bertemu dengan seluruh wajib pajak di suatu area aplikasi komputer yang secara lebih jelas menunjukkan hak dan kewajiban perpajakan seluruh pihak yang berkelindan dalam urusan perpajakan.

Itu sebabnya diperlukan kerjasama yang terbaik semua pihak sehingga data-data perpajakan yang yang merumuskan kebijakan perpajakan didasarkan pada data terbaik yang pada akhirnya menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang bisa dimasukkan ke dalam pundi negeri kita. Ibarat kita hendak membajak sebidang lahan, maka kepiawaian sang pembajak harus berpadu dengan kelengkapan alat bajak terbaik.

Oleh karena itu berbagai upaya pemerintah dalam berbagai skenario penerimaan pajak tidak bisa tidak membutuhkan peran serta masyarakat sebagai wajib pajak yakni suatu kondisi sedemikian rupa tentang kesadaran wajib pajak yang secara nyata menunjukkan sikap kooperatif ketika berurusan dengan tanggung jawab perpajakan. Hanya dengan demikian lahan pajak yang masih teramat luas dapat terbajak untuk menjadi gembur bagi bibit dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pada sektor pajak.

Jika jumlah pajak yang terkumpul dapat memadai, selanjutnya digunakan untuk mendanai pembangunan, maka pada akhirnya seluruh sektor perekonomian akan semakin giat bergulir sehingga mendorong peningkatan jumkah dan rasio pajak. Demikan seterusnya penerimaan pajak dan ekonomi sektor publik bertautan sehingga penerimaan negara semakin membaik.

Asimetri informasi sebagaimana kerap terjadi pada berbagai pihak yang dalam berbagai konteks, maka di antara regulator dengan wajib pajak masih jamak terdapat suatu kendala ketidaksejajaran terhadap akses dan pemahaman berbagai isu perpajakan sehingga aktual menjadi rintangan pencapaian target dan kepatuhan pajak. Itu sebabnya seluruh agenda reformasi perpajakan sejak pada langkah pertama selalu harus dimulai dengan sosialisasi secara jelas dan meluas kepada para wajib pajak.

Pajak itu bersifat memaksa, namun jauh dari pengertian bahwa instansi perpajakan akan mengutamakan pendekatan ini. Hendaklah kita menempuh jalan persuasif saja sehingga pajak lebih dipandang sebagai urusan yang mulia sehingga menjadi hal yang dipenuhi secara giat dan transparan. Hendaknya wajib pajak benar-benar mengerti bahwa pajak adalah tanggung jawab seluruh warga negara sehingga perlu ditegaskan pula bahwa reformasi perpajakan mencakup penegakan tata laksana dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Membayar pajak itu kemuliaan tiada tara karena pajak adalah jalan bagi kita untuk menyatukan seluruh kekuatan pengumpulan dana bagi pembangunan negara.***

Oleh : Saor Silitonga, Praktisi Keuangan Sektor Publik Pegawai di Kanwil Ditjen Pajak Riau

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bintang-Bintang Prometheus

Bintang-Bintang Prometheus

Prometheus, salah satu titan dalam epos Yunani kuno yang berjasa dalam membantu dan membangun kehidupan manusia.

Loyalitas Bukan Fanatisme tapi Komitmen

Loyalitas Bukan Fanatisme tapi Komitmen

Loyalitas bukan fanatisme buta. Simak pentingnya komitmen, integritas, dan kepemimpinan dalam membangun organisasi yang sehat dan berintegri

Politik Kemaafan, Tawaran Kebangsaan

Politik Kemaafan, Tawaran Kebangsaan

Korupsi merupakan persoalan kebangsaan yang tidak cukup diselesaikan melalui penangkapan dan pemenjaraan pelakunya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer